DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 02 Tahun 2020

Nomor: 02
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan, yang memuat: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kearsipan Daerah; Pengelolaan Arsip Dinamis; Pengelolaan Arsip Statis; Autentikasi; Peran Aktif Masyarakat Dan Penghargaan; Pengendalian Dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi : 18

a.Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis;
b.Penyelenggaraan Kearsipan Statis;
c.Penyelenggaraan Sistem Kearsipan;
d.Penyelenggaraan Jaringan Kearsipan;
e.Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan;
f.Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan;
g.Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
h.Sosialisasi Kearsipan;
i.Kerja Sama; dan
j.Pendanaan.

(2)Kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Dalam hal Penyelenggaran Kebijakan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.

Pasal 8

Pembinaan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan meliputi koordinasi penyelenggaraan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pendidikan dan pelatihan kearsipan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi. 19

Pasal 9

(1)Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
(2)Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Arsip Vital;
2. b.Arsip Aktif; dan
3. c.Arsip Inaktif.
(3)Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
(4)Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan Penyelenggaraan Kearsipan dengan Pembangunan SKD berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 20
(2)Perangkat Daerah menjamin kemudahan, kecepatan dan ketepatan Akses Arsip bagi kepentingan Pengguna Arsip dengan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfigurasi pangkalan data Perangkat Daerah.
(3)Dalam konfigurasi pangkalan data Arsip Dinamis, berlaku sistem Akses Arsip tertutup dan/atau terbatas.
(4)Ketentuan mengenai Akses Arsip tertutup dan/atau terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Dalam konfigurasi pangkalan data Arsip Statis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan berlaku sistem Akses Arsip Terbuka.
(6)Dalam pembangunan dan pengelolaan SKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan Penyelenggaraan Kearsipan dengan pengorganisasian pangkalan data arsip. 21
(2)Pengorganisasian pangkalan data arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan, terdiri dari :
1. a.pangkalan data Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
2. b.pangkalan data Arsip Vital; dan
3. c.pangkalan data Arsip Statis.

Pasal 12

(1)Dalam pemanfaatan arsip statis, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan menggunakan JIKD, untuk :
1. a.memudahkan akses dan pencarian serta penelusuran Arsip Statis;
2. b.meningkatkan pemberian layanan penggunaan Arsip Statis; dan
3. c.meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di bidang Kearsipan.
(2)Penyelenggaraan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan bekerja sama dengan perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
(3)Dalam rangka penyelenggaraan JIKN, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan bekerja sama 22 dengan ANRI dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan Provinsi.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah membentuk Organisasi Kearsipan Daerah.
(2)Organisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unit kearsipan pada Pencipta Arsip dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
(3)Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib dibentuk oleh Perangkat Daerah dan BUMD.
(4)Pembentukan Organisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 23

Pasal 14

Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), memiliki fungsi :

a.pengelolaan Arsip Inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
b.pengolahan Arsip dan penyajian Arsip menjadi informasi;
c.pemusnahan Arsip di lingkungannya;
d.penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; dan
e.pembinaan dan pengevaluasian dalam Rangka Penyelenggaraaan Kearsipan di lingkungannya.

Pasal 15

Unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memiliki tugas :

a.melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
b.melaksanakan pemusnahan Arsip di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD;
c.mempersiapkan penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Perangkat Daerah 24 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; dan
d.melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungannya.

Pasal 16

(1)Pencipta Arsip bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Kearsipan melalui SKD dan pelaksanaannya dilakukan oleh unit kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip.
(2)Unit kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab sekretariat pada Perangkat Daerah dan BUMD.

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
(2)Pembentukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 25 Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melaksanakan pengelolaan Arsip Statis yang diterima dari :
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Pemerintahan Desa;
3. c.BUMD;
4. d.Organisasi Politik;
5. e.Organisasi Kemasyarakatan; dan
6. f.Perseorangan.

Pasal 18

Selain pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan memiliki tugas melaksanakan :

a.pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari Perangkat Daerah dan instansi penyelenggara Pemerintahan Daerah lainnya; dan
b.pembinaan Kearsipan terhadap Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah. 26

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 02 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2025