DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020

Nomor: 03
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang memuat: Ketentuan Umum; Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Perlindungan Anak; Hak Anak; Perlindungan Khusus Terhadap Anak; Pengurangan Resiko; Penanganan,Sistem Informasi Data Anak dan Partisipasi Anak; Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Kampung Layak Anak; Anggaran; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;

b.melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
c.mengumpulkan, menganalisis dan melakukan diseminasi data dasar;
d.menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
e.menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
f.menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA; 33
g.melakukan monitoring, evaluasi dan laporan RAD-KLA secara periodik;
h.membina dan melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
i.mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
j.memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak.

(5)Pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 34 Alinea Ke-5 Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak

Pasal 19

(1)Bupati membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.
(2)Bupati berwenang melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
(4)Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan sosial kepada:
1. a.Anak yang berkonflik dengan hukum;
2. b.Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
3. c.Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
(5)Susunan keanggotaan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
1. a.unsur profesional;
2. b.unsur Kepolisian;
3. c.unsur Pemerintah Daerah;
4. d.Pemangku Kepentingan; dan
5. e.Masyarakat. 35
(6)Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Alinea Ke-6 Sekretariat Gugus Tugas KLA

Pasal 20

(1)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai Sekretariat Gugus Tugas KLA.
(2)Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
(3)Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Alinea Ke-7 Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d mengenai Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan. 36 Alinea Ke-8 RAD-KLA

Pasal 22

(1)Pemerintah Daerah menyusun RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
(2)RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
(3)RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
(4)RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat di Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Alinea Ke-9 Forum Anak

Pasal 23

(1)Bupati memfasilitasi terbentuknya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f. 37
(2)Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
(3)Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
1. a.sumbangan dari Masyarakat/Pihak Swasta yang bersifat tidak mengikat;
2. b.bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1)Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dan mempertimbangkan kearifan lokal.
(2)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan. 38
(3)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.
(4)Rumusan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam RAD- KLA.

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab untuk:

a.menyelenggarakan Perlindungan Anak;
b.mewujudkan KLA; dan
c.Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 26

(1)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
(2)Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turut serta berpartisipasi dalam menyediakan Ruang Publik Ramah Anak di wilayah Desa. 39
(3)Ruang Publik Ramah Anak di wilayah Desa diantaranya menyediakan taman bermain Anak di wilayah Desa.

Pasal 27

(1)Pemerintah Desa bertanggung jawab melakukan pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di wilayah Desanya.
(2)Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dengan meningkatkan kesadaran dan sikap Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi.
(3)Sosialisasi, edukasi dan memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Anak di wilayah Desa untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
(4)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak. 40

Pasal 28

(1)Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anaknya.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah untuk:
1. a.bertanggung jawab dan mengusahakan menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
2. b.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
3. c.menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
4. d.mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak;
5. e.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan termasuk pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
6. f.membimbing Anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya; dan
7. g.melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan. 41

Pasal 29

(1)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Orang Tua dan Keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
(3)Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
(4)Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
(5)Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
(6)Syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan. 42

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…