DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2020

Nomor: 04
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kepemudaan dan Keolahragaan yang memuat: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kepemudaan; Penyelenggaraan Keolahragaan; Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi; Penghargaan; Peran Serta Pemerintah Desa; Pendanaan; Pengawasan dan Pelaporan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

(3)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
(4)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan di Desa sesuai dengan urusan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Pemerintah Desa mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Desa berdasarkan urusan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah. 23
(6)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah dan Desa.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(2)Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyadaran Pemuda;
2. b.Pemberdayaan Pemuda; dan
3. c.Pengembangan Potensi Pemuda. 24

Pasal 11

(1)Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
(2)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. g.penyiapan program regenerasi diberbagai bidang.
(3)Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan turut serta melakukan fasilitasi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:

a.kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
b.seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
c.temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.jambore, temu kreatifitas dan kegiatan Kepemudaan sejenisnya dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
e.lokakarya, pelatihan dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan/atau
f.perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda. 26

Pasal 13

(1)Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
(2)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
1. a.peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan/atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
(3)Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual; 27
2. b.pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan bagi Pemuda berprestasi;
3. c.pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
4. d.pemantapan usaha ekonomi produktif Pemuda;
5. e.pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
6. f.penyelengaraan kegiatan festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
7. g.pelaksanaan lomba seni dan Olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
(4)Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan turut serta melakukan fasilitasi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Pengembangan Potensi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f diperlukan:

a.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; 28
b.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
c.Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 15

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui:

a.pendidikan dan pelatihan;
b.penyuluhan;
c.pengkaderan;
d.pembimbingan;
e.pendampingan; dan/atau
f.forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 16

(1)Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, potensi Desa atau arah Pembangunan Daerah.
(2)Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.pelatihan;
2. b.pemagangan;
3. c.pembimbingan;
4. d.pendampingan;
5. e.Kemitraan; 29
6. f.promosi; dan/atau
7. g.bantuan akses permodalan.

Pasal 17

(1)Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
(2)Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
1. a.latihan dasar penanggulangan bencana;
2. b.latihan kepanduan;
3. c.lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
4. d.temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
5. e.pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
6. f.gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 18

(1)Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat 30 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
(2)Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Organisasi Kepemudaan;
2. b.Pemerintah Desa; atau
3. c.pihak ketiga.
(3)Pelaksanaan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
(2)Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan Daerah melalui:
1. a.perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
2. b.penigkatan peran serta Pemuda dalam 31 pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. c.peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
4. d.perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 20

Bupati menyusun kebijakan dan strategi Kepemudaan dalam rangka Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dituangkan ke dalam:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.Renstra SKPD;
d.RAD; dan
e.RKPD.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…