DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Pasar yang memuat: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Kedudukan dan Fungsi Pasar; Wewenang, Kewajiban, Tugas, dan Tanggung; Pengelolaan; Retribusi Pelayanan Pasar; Pemberdayaan; Sistem Manajeman Informasi Pasar Rakyat; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Pasar berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;

b.menyelenggarakan Pengelolaan Pasar skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang- undangan;
c.menetapkan lokasi Pasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melakukan pemantauan dan evaluasi dalam Pengelolaan Pasar di Daerah; 19
e.menyusun dan menyelenggarakan sistem Pengelolaan Pasar di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan pihak ketiga di Daerah; dan
g.memungut Retribusi Daerah pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah lainnnya kepada Pedagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pengelolaan Pasar.
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengendalian operasional, dan kebijakan Pengelolaan Pasar;
2. b.menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, dan evaluasi Pengelolaan Pasar;
3. c.menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana Pasar; 20
4. d.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi Pengelolaan Pasar; dan
5. e.menerbitkan KTB, memberikan tanda bukti pembayaran Retribusi Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pasar, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar;
2. b.melakukan penelitian, evaluasi pengembangan, penanganan, pengendalian, Pengelolaan Pasar;
3. c.melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana prasarana Pasar;
4. d.melakukan pengaturan, penataan, dan penempatan Pedagang di dalam Pasar; 21
5. e.melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan Pasar;
6. f.melakukan kegiatan kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan, dan menyediakan sarana prasarana Pasar;
7. g.melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar; dan
8. h.melakukan koordinasi dengan dan antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, komunitas Pasar, dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Pasar.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Pasar di Daerah.
(2)Tanggung jawab penyelenggaraan Pengelolaan Pasar meliputi:
1. a.perencanaan Pasar;
2. b.pelaksanaan Pasar;
3. c.pengendalian dan evaluasi Pasar;
4. d.kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar; dan
5. e.keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar. 22

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pasar melakukan perencanaan Pengelolaan Pasar.
(2)Perencanaan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 12

(1)Perencanaan fisik sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
1. a.penentuan lokasi;
2. b.penyedian fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
3. c.sarana pendukung.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar lama. 23

Pasal 13

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.mengacu pada RTRW Kabupaten;
b.dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi Masyarakat; dan
c.memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi Pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 14

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.bangunan Toko/Kios/Los/Bak/Warung dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b.petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d.penataan Toko/Kios/Los/Bak/Warung berdasarkan jenis barang dagangan; dan
e.bentuk Bangunan Pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 15

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi: 24

a.jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor, sepeda, becak, gerobak, dan lain-lain.
b.jalan atau lorong untuk lalu lintas orang dan/atau barang dalam Pasar;
c.tempat parkir kendaraan bermotor, sepeda, becak, gerobak, dan lain-lain;
d.tempat bongkar muat;
e.tempat informasi dan promosi;
f.tempat ibadah;
g.tempat mandi, cuci, dan kakus;
h.instalasi listrik;
i.posko keamanan;
j.tempat pembuangan sampah sementara;
k.pengelolaan sampah;
l.saluran pembuangan air;
m.pengolahan limbah;
n.penyediaan air bersih;
o.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
p.papan nama Pasar;
q.tempat layanan kemetrologian;
r.kantor Pasar;
s.taman dan penghijauan;
t.pojok laktasi;
u.pos kesehatan; dan
v.tempat layanan umum lainnya.

Pasal 16

(1)Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk melaksanakan 25 kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
(2)Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sistem penarikan Retribusi;
2. b.sistem keamanan dan ketertiban;
3. c.sistem kebersihan dan penanganan sampah;
4. d.sistem perparkiran;
5. e.sistem pemeliharaan sarana Pasar;
6. f.sistem penteraan; dan
7. g.sistem penanggulangan kebakaran.
(3)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1)Klasifikasi Pasar diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:
1. a.Pasar tipe A;
2. b.Pasar tipe B;
3. c.Pasar tipe C; dan
4. d.Pasar tipe D.
(2)Pasar tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pasar dengan operasional Pasar harian, jumlah kapasitas Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) Orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 26
(3)Pasar tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pasar dengan operasional Pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).
(4)Pasar tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pasar dengan operasional Pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) Orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).
(5)Pasar tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan Pasar dengan operasional Pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) Orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).
(6)Penetapan jenis dan klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1)Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dalam RPJM dan Renstra SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27
(2)Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…