DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Laut yang menghadapi permasalahan hukum perlu pelayanan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum tersebut;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah; 3
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 6
10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573); 7
12.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4955);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5421);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 8 Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
16.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 10);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN. 10

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang. 11
8.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.
10.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang/kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12.Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14.Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
15.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
16.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara 12 Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
19.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas. 13

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga Negara berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum;
b.menjamin dan melindungi hak Masyarakat Miskin untuk memperoleh keadilan;
c.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
d.menjamin kepastian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
b.pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
c.hak dan kewajiban;
d.tata cara pemberian Bantuan Hukum;
e.penanganan Bantuan Hukum;
f.larangan;
g.peran serta masyarakat;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.penghargaan;
j.pendanaan; 14
k.sanksi administratif;
l.ketentuan penyidikan; dan
m.ketentuan pidana.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan mempertimbangkan kepatutan;
2. b.menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; 15
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
5. e.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut setiap akhir tahun anggaran.
(4)Pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan 16 perundang-undangan dengan mempertimbangkan kepatutan;
2. b.bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan
3. c.asas-asas Bantuan Hukum; dan
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 8

(1)Masyarakat Miskin berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.keperdataan;
2. b.pidana; dan
3. c.tata usaha negara. 17
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melalui:
1. a.litigasi; dan/atau
2. b.nonlitigasi.
(4)Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan Dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.menerima dan menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi, mewakili, membela; dan/atau
3. c.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau kelompok orang miskin penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau surat keterangan sejenis dari Lurah atau Kepala Desa/pejabat yang berwenang. 18

Pasal 10

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak atas pangan;
2. b.sandang;
3. c.layanan kesehatan;
4. d.layanan pendidikan;
5. e.pekerjaan dan berusaha; dan/atau
6. f.perumahan.
(3)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…