DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai deirgan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 periode 2O (dua puluh) tahun pada tingkat kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah jangka panjang.
17.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
21.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
24.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 6
26.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
30.Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
31.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
32.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
34.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
35.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 2

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
1. a.RPJP Daerah;
2. b.RPJM Daerah; dan
3. c.RKP Daerah.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045.
(2)Pembangunan Daerah periode Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045. 7

Pasal 4

(1)RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045 diwujudkan dalam bentuk rumusan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
(2)Visi Tanah Laut Maju Sabarataan 2045 adalah Bumi Tuntung Pandang yang Maju dan Berkelanjutan dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah dan diukur dengan 5 (lima) sasaran visi sesuai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator utama Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
4. d.BAB IV VISI DAN MISI DAERAH; dan
5. e.BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;
6. f.BAB VI PENUTUP.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)RPJP Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
(2)Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RTRW.

Pasal 7

(1)RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045 menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati. 8
(3)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodesasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
1. a.RPJM Daerah I Tahun 2025 – 2029;
2. b.RPJM Daerah II Tahun 2030 – 2034;
3. c.RPJM Daerah III Tahun 2035 – 2039; dan
4. d.RPJM Daerah IV Tahun 2040 – 2044.
(4)RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat Otonomi Daerah, potensi Daerah, dan kearifan lokal.
(6)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
(7)RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(8)Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib selaras dan berdasarkan pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(9)Renstra Perangkat Daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(10)Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat Sasaran strategis berupa Indikator Kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
(11)RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
(12)RKP Daerah sebagaimana dimakssud pada ayat (7) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(13)Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045. 9
(2)RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
(3)Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penetapan serta pemantauan dan peninjauan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 11

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman penyusunan rencana induk, Strategi Daerah, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait penjabaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai deirgan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 periode 2O (dua puluh) tahun pada tingkat kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah jangka panjang.
17.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
21.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
24.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 6
26.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
30.Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
31.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
32.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
34.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
35.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 2

(1)Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam:
1. a.RPJP Daerah;
2. b.RPJM Daerah; dan
3. c.RKP Daerah.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045.
(2)Pembangunan Daerah periode Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045. 7

Pasal 4

(1)RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045 diwujudkan dalam bentuk rumusan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
(2)Visi Tanah Laut Maju Sabarataan 2045 adalah Bumi Tuntung Pandang yang Maju dan Berkelanjutan dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah dan diukur dengan 5 (lima) sasaran visi sesuai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator utama Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN;
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
4. d.BAB IV VISI DAN MISI DAERAH; dan
5. e.BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;
6. f.BAB VI PENUTUP.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)RPJP Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
(2)Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RTRW.

Pasal 7

(1)RPJP Daerah Tahun 2025 – 2045 menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati. 8
(3)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodesasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
1. a.RPJM Daerah I Tahun 2025 – 2029;
2. b.RPJM Daerah II Tahun 2030 – 2034;
3. c.RPJM Daerah III Tahun 2035 – 2039; dan
4. d.RPJM Daerah IV Tahun 2040 – 2044.
(4)RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat Otonomi Daerah, potensi Daerah, dan kearifan lokal.
(6)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
(7)RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(8)Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib selaras dan berdasarkan pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(9)Renstra Perangkat Daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(10)Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat Sasaran strategis berupa Indikator Kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
(11)RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
(12)RKP Daerah sebagaimana dimakssud pada ayat (7) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(13)Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah Tahun 2025-2045. 9
(2)RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
(3)Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penetapan serta pemantauan dan peninjauan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

RPJP Daerah Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.