DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah PD. Baratala Tuntung Pandang Menjadi PT. Baratala Tuntung Pandang (PERSERODA), yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Badan Hukum dan Nama; 3. Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha; 4. Modal; 5. Saham; 6. Organ Perusahaan; 7. Tata Kelola Perusahaan; 8. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 9. Organisasi dan Ketenagakerjaan; 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Kerja Sama dan Pinjaman 12. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; 13. Kepailitan dan Pembubaran; 14. Ketentuan Lain-Lain; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Anak Perusahaan adalah suatu perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh oleh pihak atau perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 9 perusahaan perseroan daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Saham adalah bukti kepemilikan modal yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) yang berasal dari kekayaan/modal uang dan aset yang dikonversi menjadi uang PD. Baratala Tuntung Pandang dan/atau dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya dan atas saham tersebut diberikan hak atas dividen dan lain-lain.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10
12.Pegawai adalah karyawan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) baik Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap.

BAB II

PERUBAHAN BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah PD. Baratala Tuntung Pandang diubah menjadi Badan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah dengan nama PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
(2)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Hukum milik Pemerintah Daerah yang berbentuk perseroan, berkedudukan dan berkantor pusat di Pelaihari sebagai ibu kota Daerah.
(3)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Anak Perusahaan, membuka usaha atau perwakilan baik didalam maupun diluar negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui persetujuan RUPS. 11

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan perseroan daerah dan perseroan terbatas.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

Maksud pembentukan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) adalah membentuk perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip good corporate governance dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi secara profesional dan menguntungkan.

Pasal 5

Tujuan pembentukan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) adalah untuk : 12

a.melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah dibidang pertambangan dan energi, minyak dan gas serta kelistrikan;
b.perdagangan dan jasa;
c.sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam pembangunan Daerah; dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan pendapatan Daerah.

Pasal 6

(1)PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bergerak dibidang pertambangan dan energi.
(2)PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) dapat menambah bidang usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan berdasarkan Keputusan RUPS
(3)Penambahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) dapat bekerja sama dengan perusahaan Negara, swasta, BUMD milik Daerah lain, koperasi dan badan usaha lainnya atas prinsip ekonomi perusahaan, 13 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Daerah.
(5)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(2)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analisa investasi yang profesional dan independen.
(3)Tata cara kepemilikan saham pada perusahaan lain dan/atau tata cara pembentukan anak perusahaan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

M O D A L

Pasal 8

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas :
1. a.penyertaan modal daerah; 14
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 9

(1)Modal dasar PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda) adalah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). 15
(2)Modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk konversi total equitas PD. Baratala Tuntung Pandang.
(4)Modal dasar dan/atau modal disetor yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah dan konversi total equitas PD. Baratala Tuntung Pandang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(6)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).

BAB V

S A H A M

Pasal 10

(1)Komposisi kepemilikan saham adalah: 16
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
2. b.PT. Mataram Indah Persada sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
(2)Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan merupakan saham atas nama.
(3)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Baratala Tuntung Pandang (Perseroda), yaitu :
1. a.jumlah saham;
2. b.klasifikasi saham dan jumlahnya dalam setiap klasifikasi;
3. c.hak yang melekat pada setiap saham; dan
4. d.nilai nominal saham.
(4)Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
(5)Pemerintah Daerah terhadap kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melepaskan saham paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 11

Ketentuan dan pengaturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 17

Pasal 12

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
(2)Bupati selaku pemegang saham mayoritas mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan BUMD, dengan memberikan kuasa berupa hak substitusi.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan Anak Perusahaan dan/atau Penyertaan Modal;
5. e.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Modal Kapitalisasi Cadangan, Keuntungan Revaluasi Aset dan Agio Saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; 18
7. g.penghasilan Komisaris dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan Perseroan Daerah; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan perseroan daerah dalam 1 (satu) tahun transaksi atau lebih.
(5)Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan BUMD atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberi insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(6)Besaran atas insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
1. a.target kinerja PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda);
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
(7)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan PT. Baratala Tuntung Pandang (Perseroda). 19

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…