DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut Menjadi PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda), yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama dan Tempat Kedudukan; 3. Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha; 4. Modal; 5. Saham; 6. Organ Perusahaan; 7. Tata Kelola Perusahaan; 8. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 9. Organisasi dan Ketenagakerjaan; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Kerja Sama dan Pinjaman; 12. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; 13. Kepailitan dan Pembubaran; 14. Ketentuan Lain-Lain; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 9
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
8.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan 10 memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
10.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Saham adalah bukti kepemilikan modal yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) yang berasal dari kekayaan/modal uang dan asset yang dikonversi menjadi uang dan/atau dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya dan atas saham tersebut diberikan hak atas deviden dan lain-lain
12.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan denagan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan untuk menunjanag kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, 11 penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan antar modal.
15.Anak Perusahaan adalah suatu perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh oleh pihak atau perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama yaitu dari BUMD PT. Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut menjadi PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
(2)Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Pelaihari sebagai Ibukota Daerah.
(3)Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan, membuka usaha atau perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
(4)Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)wajib memiliki kantor cabang yang bertempat dimana usaha tersebut dilakukan. 12

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Maksud pembentukan PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) untuk menjadikan perusahaan perseroan daerah yang profesional, handal, bersih, dan transparan dengan prinsip Tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka membina, mengembangkan, memberdayakan cabang usaha perekonomian Daerah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Tujuan dibentuk PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) untuk :

a.melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sarana perekonomian daerah dibidang usaha kepelabuhanan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah;
b.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
c.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

(1)Bidang usaha PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) merupakan pengelolaan kepelabuhan. 13
(2)PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat menambah bidang usaha (Core Business) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan berdasarkan Keputusan RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat bekerja sama dengan perusahaan Negara, swasta, BUMD milik daerah lain, koperasi dan badan usaha lainnya atas prinsip ekonomi perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan kepentingan daerah.
(4)Pengelolaan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha yang meliputi :
1. a.penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
2. b.penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
3. c.penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
4. d.penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
5. e.penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimpunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
6. f.penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal, peti kemas, curah cair, curah kering; 14
7. g.penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
8. h.penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan dan pemandu kapal;
9. i.jasa labuh (sewa tanah dan pengguna perairan DLKr dan DLKp); dan/atau
10. j.jasa labuh lainnya.
(5)Untuk mendukung dan mengembangkan usaha- usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat mendirikan anak perusahaan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dapat bekerja sama dengan BUMD dan PT, dan/atau bekerja sama dengan BUMN, Swasta, BUMD dari Daerah lain, koperasi atau badan usaha lainnya atas dasar prinsip ekonomi dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah.

BAB IV

M O D A L

Pasal 6

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. 15
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalahn:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 7

(1)Modal dasar PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) terdiri dari modal uang dan aset dengan total besaran Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana 16 dimaksud pada ayat (1) termasuk penyertaan modal berbentuk aset (Inbreng Asset) dari Pemerintah Daerah berupa lahan seluas 2.837 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) di jalan A. Syairani RT. 26 RW VI Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, dengan nilai aset sebesar Rp.1.400.969.000,- (satu miliar empat ratus juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Modal dasar dan/atau modal disetor yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(5)Modal bersumber dari dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
(6)Perubahan komposisi modal dan/atau masuknya pihak lain sebagai pemegang saham diputuskan dalam mekanisme RUPS dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
(7)Pihak lain sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan dan/atau Badan Hukum lain yang menjadi Pemilik Saham selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 17

BAB V

S A H A M

Pasal 8

(1)Komposisi kepemilikan saham adalah :
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.PT. Cahaya Marhan Naya sebesar 40% (empat puluh persen).
(2)Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
(3)Jumlah saham, klasifikasi saham dan jumlahnya dalam setiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
(4)Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 9

Ketentuan dan pengaturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 18

Pasal 10

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).
(2)Bupati selaku pemegang saham mayoritas mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah, dengan memberikan kuasa berupa hak substitusi.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
1. a.perubahan Anggaran Dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan Anak Perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
7. g.penghasilan Komisaris dan Direksi; 19
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan perseroan daerah dalam 1 (satu) tahun transaksi atau lebih.
(5)Atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberi insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
(6)Besaran atas insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
1. a.target kinerja PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda);
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 11

(1)Organ PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) terdiri atas :
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.
(2)Organ managemen dibawah Direksi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan memperhatikan asas efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
(3)Organ managemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan disetujui oleh Bupati atau Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(4)Penetapan organ managemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan hasil RUPS dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

(1)RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf a merupakan kekuasaan tertinggi. 21
(2)RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
(3)RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
(4)RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(5)RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(6)RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(7)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
(9)Kewenangan, penyelenggaraan RUPS dan pengaturan lain tentang RUPS akan ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda).

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…