DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa evaluasi dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 40, Pasal 48, Pasal 54, dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c.bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah sebagaimana 3 dimaksud dalam huruf a, dan pelaksanaan evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 4 Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 5 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 6 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 7 Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); 10
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset, dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 192);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 11 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT Dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 12 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B;
c.Inspektorat Kabupaten merupakan Inspektorat Kabupaten Tipe A.
d.Dinas, terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan 13 pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 5) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan 14 perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 8) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 9) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 10) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; 11) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 15 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 13) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit pelayanan terpadu satu pintu; 15) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 16) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; 16 17) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan; 18) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan 20) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
e.Badan, terdiri dari; 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi 17 penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset; 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan; dan 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas dan beban kerja besar melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
f.Kecamatan terdiri dari: 1) Kecamatan Pelaihari, Tipe A; 2) Kecamatan Kintap, Tipe A; 3) Kecamatan Jorong, Tipe A; 4) Kecamatan Batu Ampar, Tipe A; 5) Kecamatan Panyipatan, Tipe A; 6) Kecamatan Takisung, Tipe A; 7) Kecamatan Tambang Ulang, Tipe A; 8) Kecamatan Bati-Bati, Tipe A; 18 9) Kecamatan Bumi Makmur, Tipe A; 10) Kecamatan Kurau, Tipe A; dan 11) Kecamatan Bajuin, Tipe A.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, dan fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi di lingkungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli. 19
(3)Ketentuan lebih lanjut nomenklatur staf ahli, tugas, dan hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bupati menetapkan jabatan lingkup Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Penetapan jabatan sebagaimana dimmaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 20 Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.Pejabat yang ada tetap menduduki jebatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
b.UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 21 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI TANAH LAUT, Ttd H. SUKAMTA Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Ttd H. DAHNIAL KIFLI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 14 NOMOR 2022 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (14-165/2022) 22 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang klasifikasi urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute merupakan urusan pemerintahan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi 23 kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk menyelenggarakan seluruh urusan tersebut, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan. Pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga Sekretariat Daerah, unsur pelayanan terhadap DPRD diwadahi dalam lembaga Sekretariat DPRD, unsur pengawas yang diwadahi dalam lembaga Inspektorat, serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan 24 pemerintahan baik itu urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan diwadahi dalam bentuk dinas. Untuk fungsi penunjang yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan fungsi penunjang lain yang diamanatkan oleh Undang-Undang diwadahi dalam bentuk badan. Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dibentuk dengan mengacu mengikuti arah dan pedoman sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga penataan organisasi dapat efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam Peraturan daerah ini hanya mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah serta staf ahli bupati, sementara untuk kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi serta rincian tugas dan fungsinya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan 25 sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.Efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Tanah laut terdiri dari:
a.Sekretariat Daerah; 26
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Inspektorat;
d.20 (dua puluh) Dinas Daerah;
e.5 (lima) Badan; dan
f.11 (sebelas) Kecamatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 62

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…