DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 – 2039, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Industri Unggulan Daerah; 3. Jangka Waktu Rpik Tahun 2019–2039; 4. Pelaksanaan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri Daerah; dan

b.pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi; 11
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan Industri.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

a.mewujudkan kebijakan Industri Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini :

a.Industri Unggulan Daerah;
b.Jangka Waktu RPIK Tahun 2019–2039;
c.Pelaksanaan;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Pembiayaan; dan
f.Lampiran. 12

Pasal 6

(1)RPIK Tanah Laut 2019-2039 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah berupa Rencana Strategis.
(2)Kebijakan Industri Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani sektor Perindustrian yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Industri.
(3)Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Perindustrian berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dan lembaga lainnya serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
(4)Kebijakan Industri Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan adalah :
1. a.industri agro; 13
2. b.industri pangan;
3. c.industri logam;
4. d.industri aneka; dan
5. e.industri pengolahan hasil tambang.
(2)Jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentun peraturan perundang- undangan.
(3)Sasaran dan program dari masing–masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018– 2038.
(2)Pengembangan Industri yang potensial merupakan prioritas.

BAB III

JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2019–2039

Pasal 9

(1)RPIK Tahun 2019–2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2019–2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : 14
1. a.visi dan misi pembangunan Industri Daerah;
2. b.tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
3. c.industri unggulan Daerah;
4. d.tahapan dan program pembangunan Industri Daerah;
5. e.pembangunan sumber daya industri;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana industri;
7. g.pemberdayaan Industri Daerah;
8. h.perwilayahan industri;
9. i.kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah;
10. j.penutup; dan
11. k.peta kawasan industri dan kawasan peruntukan industri.
(3)RPIK Tahun 2019–2039 dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun.
(4)RPIK Tahun 2019–2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah. 15
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan dan melindungi peran serta masyarakat setempat dalam Pembangunan Industri.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri unggulan daerah dengan industri besar.
(4)Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan sumber daya alam potensi industri untuk pengembangan industri daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. 16

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
(2)Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Industri Daerah.

Pasal 13

(1)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2019–2039 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Dinas yang membidangi urusan perindustrian di tingkat Provinsi secara berkala setiap tahun.
(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri. 17

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…