DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Isi peraturan

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan dan judul Bab V Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 9

3.Ketentuan Bab IV Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.2.456.0000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) per menara per tahun.
(2)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Cara menghitung tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah dapat menggunakan Tarif Tunggal atau Tarif Variabel.
(5)Penetapan penggunaan perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 18 November 2019 BUPATI TANAH LAUT, Ttd H. SUKAMTA Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 18 November 2019 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, MUHAMMAD DARMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (16, 113/2019). 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Bahwa dalam rangka mendukung usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan tersebut, baik berupa sarana, prasarana maupun dana dalam bentuk retribusi. Seiring dengan pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan berkembang dengan pesat guna mendukung kelancaran komunikasi. Pendirian menara telekomunikasi tersebut dapat dikendalikan oleh daerah karena kewenangan perizinan serta pemungutan pajak dan bukan pajak oleh pusat. 12 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (4) Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 (tiga) orang dan melakukan 13 pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per hari. Jumlah menara sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) menara.

1.Belanja Perjalanan Dinas :

a.biaya transportasi @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/Tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara yang terletak di ibu kota/kabupaten maupun diluar ibu kota/kabupaten); dan
b.uang harian Perjalanan Dinas @ Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari (sudah termasuk uang makan).
1. 2.Belanja bahan Habis Pakai berupa ATK @ Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)/tahun. Jumlah kunjungan ke menara pertahun = 163 (seratus enam puluh tiga) menara x 2 (dua) kali = 326 (tiga ratus dua puluh enam) kali kunjungan dan dalam 1 (satu) hari 3 (tiga) menara yang dikunjungi, maka untuk 163 (seratus enam puluh tiga) menara dibutuhkan waktu 108 (seratus delapan) hari kerja. Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut : 1 Transportasi 1 Tim 108 Hari Rp.2.000.000,- Rp.216.000.000,- 2 Uang Harian 3 Orang 108 Hari Rp. 550.000,- Rp.178.200.000,- 3 ATK 1 Tahun Rp.6.000.000,- Rp. 6.000.000,- Total Biaya Operasional per Tahun Rp.400.200.000,- Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (Total Rp. 2.455.214,- 14 biaya operasional per tahun dibagi 163 (seratus enam puluh tiga) menara) Pembulatan Rp. 2.456.000,-

Pasal 9

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…