DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Isi peraturan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp1.504.840.826.282,00
2.Belanja Daerah Rp1.922.859.931.895,43 Surplus/(Defisit) Rp(418.019.105.613,43)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp428.019.105.613,43
b.Pengeluaran Rp10.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp418.019.105.613,43 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp150.062.458.282,00
2. b.Dana Perimbangan Rp1.080.922.289.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp273.856.079.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 13
1. a.Pajak Daerah Rp32.440.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp9.172.578.200,00
3. c.Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11.500.000.000,00 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp96.949.880.082,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp264.691.072.000,00
1. b.Dana Alokasi Umum Rp567.100.300.000,00
2. c.Dana Alokasi Khusus Rp249.130.917.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah Rp36.452.800.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp100.000.000.000,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp137.403.279.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp1.012.667.017.080,00
2. b.Belanja Langsung Rp910.192.914.815,43
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Belanja Pegawai Rp737.777.058.010,00 14
2. b.Belanja Hibah Rp22.336.400.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial Rp9.497.500.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Rp4.161.257.820,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp235.291.869.350,00
5. f.Belanja Tidak Terduga Rp3.602.931.900,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Pegawai Rp24.219.505.900,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp573.381.596.771,24
3. c.Belanja Modal Rp312.591.812.144,19

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Rp428.019.105.613,43
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Rp10.000.000.000,00
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan : a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp428.019.105.613,43
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :
1. a.Pemberian Pinjaman Daerah Rp10.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 16
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya.
11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah jika terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 17
(4)Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran karena terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran BPJS Pemerintah Daerah, biaya yang menunjang pendapatan daerah antara lain untuk pencetakan karcis serta biaya administrasi kegiatan/umum sebagai penunjang program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020. 18

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 Desember 2019 BUPATI TANAH LAUT, TTD Ttd H. SUKAMTA Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 Desember 2019 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, MUHAMMAD DARMIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 17 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (17, 134/2019).

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…