DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 3. Sistematika; 4. Pengendalian dan Evaluasi; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 14 perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
12.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 15 menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
20.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21.Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
22.Target adalah batas atau besaran atau status atau ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini target adalah berdasarkan indikator yang ditetapkan.
23.Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
24.Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah. 16
25.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
26.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJMN.
(2)RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 17
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :
1. a.pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD; dan
2. b.pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Pasal 3

(1)RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

Pasal 4

(1)Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut adalah menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, dengan penjelasan pokok- pokok visi sebagai berikut :
1. a.BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; 18 yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu : secara bersama-sama berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat;
2. b.INOVASI : Solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
3. c.TERTATA : Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintahan yang tertata dan terkelola dengan baik (Good Governance);
4. d.RELIGIUS : Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat;
5. e.AKTUAL : Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani; dan
6. f.SINERGI : Integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 19 pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
(2)Untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten Tanah Laut mengusung 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah, meliputi :
1. a.berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya ;
2. b.menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. c.Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. d.meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat; dan
5. e.membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Sesuai dengan semangat dan jargon pada saat kampanye lalu yaitu DESA DIBINA KOTA DITATA, bahwa :

a.Desa Dibina diwujudkan dalam bentuk adanya pembinaan desa sesuai dengan kondisi, karakter dan 20 potensi desa oleh SKPD bersama-sama pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mewujudkan kesejehteraan masyarakat desa; dan
b.Kota Ditata bahwa penataan kota Pelaihari sebagai Ibu Kota Kabupaten Tanah Laut agar menjadi lebih baik dan tertata rapi, kota menjadi lebih indah, asri dan nyaman untuk ditinggali serta meminimalisasi tingkat kekumuhan kota.

Pasal 6

(1)SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra SKPD.
(2)Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Dokumen RPJMD yang merupakan satu kesatuan dokumen Perencanaan Pembangunan yang tidak dapat terpisahkan.
(3)Dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD, SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pencapaian visi dan misi tersebut di atas, agar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Tanah Laut melaksanakannya dengan Motto : Kerja Keras, Cerdas, Tuntas, Berkualitas dan Ikhlas. 21

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 8

Sistematika penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

a.BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan;
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, berisi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah;
c.BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, berisi Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan;
d.BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH, berisi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis;
e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, berisi strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, berisi Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; 22
h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, berisi Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i.BAB IX PENUTUP, berisi Pedoman dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 9

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang periode pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama DPRD dapat menyempurnakan RPJMD. 23

Pasal 11

SKPD berkewajiban melaksanakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dengan kepala SKPD sebagai penanggungjawab.

Pasal 12

(1)Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa proses perumusan dokumen RPJMD sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, mekanisme dan tata cara pedoman penyusunan RPJMD;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadinya perubahan mendasar akibat peristiwa di luar kemampuan manusia, antara lain 24 bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, instabilitas keamanan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan perubahan kebijakan nasional; dan
4. d.dokumen RPJMD dimaksud dapat merugikan kepentingan nasional, apabila perumusan kebijakannya bertentangan dengan kebijakan nasional.
(3)Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…