DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran; Parkir yang Dimiliki dan Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah; Parkir yang Dimiliki dan Diselenggarakan Oleh Badan atau Perorangan; Tim Teknis dan Perlengkapan Parkir; Retribusi Parkir; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lokasi Parkir berdasarkan jenis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di wilayah Daerah.
(3)Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kelaikan lokasi dan pertimbangan teknis lalu lintas lainnya.
(4)Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang 24 menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
(5)Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
(6)Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
(7)Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi Parkir dan pertimbangan teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Objek pelayanan Parkir di Daerah adalah berdasarkan jenis pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
1. a.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
2. b.Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir; dan
3. c.Parkir Insidentil. 25
(2)Ketentuan Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagai berikut:
1. a.terhadap lokasi tempat khusus Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka terhadap pengelolaan pelayanan Parkir dipungut Retribusi Parkir; dan
2. b.terhadap lokasi tempat khusus Parkir dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan dipungut Pajak Parkir.
(3)Ketentuan pelayanan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
1. a.terhadap lokasi Parkir Insidentil yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maka terhadap pengelolaan pelayanan Parkir dipungut Retribusi Parkir;
2. b.terhadap lokasi Parkir Insidentil yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan dipungut Pajak Parkir; dan
3. c.mendapat persetujuan Bupati.
(4)Terhadap lokasi tempat khusus Parkir yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pengelolaan pelayanan Parkir:
1. a.ditetapkan sebagai obyek Pajak Parkir dan dipungut Pajak Parkir;
2. b.memiliki izin Parkir; dan 26
3. c.penetapan lokasi ditetapkan dan disetujui oleh Bupati
(5)Terhadap lokasi Parkir Insidentil dimiliki dan diselenggarakan oleh Badan atau Perorangan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka pengelolaan pelayanan Parkir:
1. a.ditetapkan sebagai objek Pajak Parkir dan dipungut Pajak Parkir; dan
2. b.memiliki izin Parkir Insidentil.
(6)Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat
(5)huruf a dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

PARKIR YANG DIMILIKI DAN DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagai Perangkat Daerah Teknis bertanggung jawab terhadap pembinaan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan Parkir di Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai penyelenggara Parkir mengelola lokasi Parkir milik Pemerintah Daerah yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis Lain untuk pelayanan Parkir dan BLUD.
(3)Pelaksanaan perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 12

Jenis pelayanan Parkir yang dikelola oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:

a.Parkir di Tepi Jalan Umum;
b.Parkir pada Tempat Khusus Parkir; dan
c.Parkir Insidentil. 28

Pasal 13

(1)Dalam kondisi tertentu Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam Pengelolaan Parkir.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Pengelolaan Parkir secara mandiri.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
(4)Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir setidaknya berisi tentang:
1. a.data pengelola Parkir;
2. b.data petugas Parkir;
3. c.cakupan atau luasan lokasi Parkir;
4. d.besaran kewajiban pembayaran dari pungutan Retribusi Parkir sesuai dengan penghitungan potensi Parkir;
5. e.tanggung jawab Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir; dan
6. f.masa berlaku perjanjian Pengelolaan Parkir.
(5)Masa berlaku Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(6)Masa berlaku Kontrak Kerja Sama sebagaimana ayat (5) tidak melewati tahun anggaran berjalan. 29
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Kerja Sama, tanggung jawab, dan teknis pelaksanaan Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Dalam melakukan Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mempertimbangkan potensi pendapatan untuk Daerah.
(2)Potensi pendapatan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendapatan.

Pasal 15

(1)Perangkat Daerah Teknis Lain bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Parkir didalam wilayah tempat khusus Parkir yang menjadi wewenangnya. 30
(2)Perangkat Daerah Teknis Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan penyelenggaraan Parkir setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengawasan, dan Petugas Parkir di Daerah.
(4)Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 16

(1)Jenis pelayanan parkir yang dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:
1. a.Parkir pada Tempat Khusus Parkir; dan
2. b.Parkir Insidentil.
(2)Parkir pada Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Perangkat Daerah Teknis Lain berdasarkan kewenangan penyelenggaraan bidang urusannya. 31

Pasal 17

(1)Dalam kondisi tertentu Perangkat Daerah Teknis Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah dalam hal Perangkat Daerah Teknis Lain tidak dapat melaksanakan Pengelolaan Parkir secara mandiri.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir.
(4)Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.data pengelola Parkir;
2. b.data petugas Parkir
3. c.cakupan atau luasan lokasi Parkir;
4. d.besaran kewajiban pembayaran dari pungutan Retribusi Parkir sesuai dengan perhitungan potensi Parkir;
5. e.Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir; dan
6. f.masa berlaku Perjanjian Pengelolaan Parkir.
(5)Masa berlaku Kontrak Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 32
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama, tanggung jawab, dan teknis pelaksanaan Pengelolaan Parkir oleh pengelola Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1)Dalam melakukan kontrak kerja sama Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan potensi pendapatan untuk Daerah.
(2)Potensi pendapatan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Teknis Lain berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.
(3)Perangkat Daerah Teknis Lain berkewajiban menyampaikan salinan kontrak perjanjian kerja sama Pengelolaan Parkir kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
(4)Perangkat Daerah Teknis Lain dan/atau pengelola Parkir wajib menyampaikan laporan kegiatan Pengelolaan Parkir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan. 33
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat pendapatan realisasi Retribusi atau Pajak Parkir pada lokasi Parkir setiap bulannya.

Pasal 19

(1)BLUD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Parkir didalam wilayah tempat khusus Parkir yang menjadi wewenangnya.
(2)BLUD yang menyelenggarakan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk mengeluarkan tempat khusus Parkir yang dikelola oleh BLUD sebagai objek Retribusi Parkir.
(5)BLUD bertanggung jawab terhadap pembinaan petugas Parkir Tempat Khusus Parkir yang menjadi wewenangnya.
(6)Dalam melaksanakan pembinaan petugas Parkir, BLUD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang 34 menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
(7)Untuk BLUD Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan unit gawat darurat wajib menyiapkan jalur untuk keadaan gawat darurat.
(8)BLUD Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pelayanan unit gawat darurat dilarang memungut biaya Parkir bagi kendaraan yang melaksanakan distribusi pasien ke unit gawat darurat.
(9)Penyelenggaraan kegiatan Parkir yang dikelola oleh BLUD harus berdasarkan asas keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 20

(1)Jenis pelayanan Parkir yang dikelola oleh BLUD adalah Parkir pada Tempat Khusus Parkir didalam wilayah BLUD.
(2)Tempat khusus Parkir di dalam wilayah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek Retribusi Parkir.
(3)BLUD yang mengelola Parkir pada Tempat Khusus Parkir menetapkan Tarif Parkir dengan Peraturan Bupati. 35
(4)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhitungkan kelayakan dan kepatutan pendapatan dengan fasilitas yang diberikan pengelola.
(5)Sebelum ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) komponen tarif dan Tarif Parkir yang diusulkan oleh BLUD harus memperoleh persetujuan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
(6)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)memberikan pertimbangan dan masukan kepada Bupati dalam memberikan persetujuan Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan potensi Parkir.
(7)Pengelola Parkir pada Tempat Khusus Parkir dipungut Pajak Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…