DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; 6. Jenis Layanan dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan Retribusi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Tata Cara Penagihan Retribusi; 12. Tata Cara Perubahan Tarif; 13. Sanksi Adminstrasi; 14. Tata Cara Pengajuan Keberatan; 15. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebanan Retribusi; 17. Kadaluarsa Penagihan; 19. Insentif Pemungutan; 20. Ketentuan Penyidikan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.

15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk 14 memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adminstrasi berupa bunga dan/atau denda.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 15 dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian UTTP dan BDKT.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan pengujian UTTP dan BDKT yang diwajibkan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memperoleh pelayanan jasa pengujian UTTP dan BDKT. 16

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/ BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 17
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

JENIS LAYANAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Jenis Layanan dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan standar satuan ukuran yang dipergunakan, tingkat kesulitan dan jenis layanan UTTP yang ditetapkan.
(2)Jenis Layanan dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penambahan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan. 18

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1)Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
(2)Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan wajib retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang terjadi saat diterbitkan SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 19
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…