DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan; Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; Hak Akses; Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Pendanaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)Dalam melaksanakan sosialisasi Disdukpencapil dapat melibatkan stakeholder terkait.

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
1. a.koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
2. b.fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Disdukpencapil kepada Perangkat Daerah di Daerah dan badan hukum Indonesia yang 24 memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
3. c.kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
4. d.pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
5. e.komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:

a.pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan dan data agregat; dan
b.penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

(1)Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dibentuk Disdukpencapil.
(2)Pembentukan Disdukpencapil diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Perangkat Daerah.
(3)Pembentukan Disdukpencapil berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Disdukpencapil, melaksanakan:

a.koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
b.koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Disdukpencapil;
c.koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
d.penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
e.pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
f.pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil; 27
g.pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Disdukpencapil, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Disdukpencapil yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
h.pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain;
i.pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
j.penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
k.fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
l.penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
m.sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
n.kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
o.komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
p.penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
q.supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam 28 dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
r.pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB II

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah.

Pasal 13

(1)Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan profil kependudukan Daerah.
(2)Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum daerah;
3. c.sumber data;
4. d.perkembangan kependudukan;
5. e.kepemilikan dokumen kependudukan; dan
6. f.kesimpulan.
(3)Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun. 29
(4)Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1)Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah.
(2)Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.data perorangan; dan
2. b.data agregat.
(3)Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
(4)Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

(1)Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan. 30
(2)Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas antara lain:
1. a.mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala Daerah; dan
2. b.menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala Daerah.
(3)Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…