DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pembentukan Dana Cadangan; Sumber dan Besaran Dana Cadangan; Penggunaan Dana Cadangan; Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dibiayai Dari Dana Cadangan; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah atau untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 9 tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang berdasarkan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran.
13.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan 10 uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Dana Cadangan menjadi dasar hukum dalam pembentukan Dana Cadangan.
(2)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Tahun 2024 atau tahun lain sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada Tahun 2024.
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan dalam APBD. 11
(4)Pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali:

a.dana alokasi khusus;
b.pinjaman Daerah; dan
c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Pasal 5

(1)Besaran Dana Cadangan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dan dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). 12
(2)Besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dan dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.
(3)Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
1. a.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021;
2. b.APBD Tahun Anggaran 2022; dan
3. c.APBD Tahun Anggaran 2023.
(4)Dana Cadangan yang disisihkan dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian besaran sebagai berikut:
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); dan
3. c.APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 13

BAB IV

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
(3)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja daerah pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
(5)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditempatkan dalam belanja pada Perangkat Daerah terkait. 14

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan adalah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
(2)Pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening khusus Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk.
(2)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan 15 dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(3)Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk deposito.
(4)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
(5)Penerimaan hasil bunga rekening khusus Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebagai pendapatan Daerah dan dimasukkan ke dalam Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dalam tahun anggaran berkenaan.
(4)Pencairan Dana Cadangan menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun berkenaan. 16

Pasal 10

(1)Pengalokasian anggaran pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipindahbukukan dari RKUD ke rekening Dana Cadangan.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan.

Pasal 11

(1)Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3)dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan peruntukannya.
(2)Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencukupi.
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan. 17

Pasal 12

(1)Dana Cadangan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…