DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH; 3. Penyusunan dan Pelingkupan RPPLH; 4. Penetapan IKLH; 5. Koordinasi dan kerjasama Daerah; 6. Monitoring dan Pelaporan; 7. Pengawasan dan pengendalian; 8. Pendanaan; 9. Peran serta Masyarakat; 10. Ketentuan Peralihan; dan 11. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan Lampiran huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5
4. 5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573); 6
6. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6634);
11. 12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 8 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 9
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 10
8.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
10.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi- fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta kebutuhan generasi yang akan datang.
12.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi. 11
13.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
14.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Ekoregion Darat adalah wilayah geografis di daratan yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. 12

Pasal 2

(1)Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
1. a.harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
2. b.karakteristik Ekoregion dan/atau DAS;
3. c.keberlanjutan;
4. d.keserasian dan keseimbangan;
5. e.kerja sama antardaerah;
6. f.kepastian hukum; dan
7. g.keterlibatan pemangku kepentingan.
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
1. a.memberikan Pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 13
2. b.menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.
(2)RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.kepastian hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
2. b.kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
3. c.pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
4. d.dukungan antisipasi isu global;
5. e.pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
6. f.meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Sasaran RPPLH adalah:

a.terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
b.terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan Sumber Daya Alam untuk 14 kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem sumber mata air; dan
c.terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
b.dasar penyusunan dan pelingkupan RPPLH;
c.materi RPPLH;
d.penetapan IKLH;
e.koordinasi dan kerja sama;
f.pemantauan dan pelaporan;
g.pengawasan; dan
h.peran serta masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 6

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH. 15
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 7

(1)RPPLH menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
(3)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PELINGKUPAN RPPLH

Pasal 8

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyusunan RPPLH.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyusun RPPLH Kabupaten.
(3)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. 16

Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:

a.jasa ekosistem penyediaan pangan yang berarti ekosistem berfungsi menyediakan produk-produk pangan yang secara langsung dimanfaatkan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya;
b.jasa ekosistem penyediaan air bersih yang berarti ekosistem berfungsi menyediakan air untuk dimanfaatkan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya;
c.jasa ekosistem penyediaan serat yang berarti ekosistem berfungsi menyediakan spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar atau bahan dasar untuk dimanfaatkan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya;
d.jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik yang berarti ekosistem berfungsi menyediakan potensi penggunaan kayu, bahan bakar atau bahan dasar untuk dimanfaatkan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya;
e.jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yang berarti ekosistem berfungsi untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer;
f.jasa ekosistem pengaturan iklim yang berarti ekosistem berfungsi mempengaruhi iklim lokal dan 17 global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis;
g.jasa ekosistem pengaturan air berarti ekosistem berfungsi sebagai infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala;
h.jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam yang berarti ekosistem terutama unsur struktur alamnya berfungsi;
i.jasa ekosistem pemurnian air dan pengolahan limbah yang berarti unsur biota dan abiotik ekosistem berfungsi dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa, dan nutrisi steril di sungai, danau dan wilayah pesisir;
j.jasa ekosistem penyerbukan alami yang berarti ekosistem berfungsi mempengaruhi proses penyerbukan alami pada tanaman budidaya;
k.jasa ekosistem pengendali hama yang berarti ekosistem berfungsi mengontrol populasi hama melalui hubungan trofik penampungan dan penguraian limbah dan/atau sampah;
l.jasa ekosistem pembentukan dan regenerasi tanah yang berarti manfaat proses alami ekosistem dalam pembentukan dan regenerasi tanah;
m.jasa ekosistem rekreasi yang berarti peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi;
n.jasa ekosistem estetika yang berarti apresiasi terhadap pemandangan alami; 18
o.jasa ekosistem pembentukan dan regenerasi tanah yang berarti manfaat alami ekosistem dalam pembentukan dan regenerasi tanah;
p.jasa ekosistem pendukung siklus hara yang berarti ekosistem mempunyai kemampuan mendukung proses pelapukan bahan organik;
q.jasa ekosistem pendukung produksi primer yang berarti kemampuan ekosistem dalam mengkonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses fotosintesis;
r.jasa ekosistem warisan budaya dan identitas lokal (adat istiadat) yang berarti ekosistem dilihat dari fitur bentang alam atau spesies budaya dan adat; dan
s.jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang berarti ekosistem menyediakan habitat untuk pembiakan, makan, istirahat, dan untuk spesies trancien.

Pasal 10

Jasa ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…