DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 242

Lembaga terkait

Ringkasan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024 - 2043 dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP PENATAAN RUAN WILAYAH; TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN; RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN; RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN; KAWASAN SETRATEGIS; ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN; KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN; KELEMBAGAAN; HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG; PENYELESAIAN SENGKETA; PENDANAAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentungan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
20.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625); 6
28.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 7 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
44.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, 8 Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
45.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
46.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
47.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159);
48.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
49.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2043. 9

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota.
15.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. 10
18.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20.Perkotaan adalah bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan, atau bukan pertanian.
21.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
23.Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
26.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan PKL, pusat kegiatan Wilayah dengan PKL, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
29.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. 11
33.Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.
34.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35.Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
36.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
37.Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
38.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39.Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
40.Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
41.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
42.Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
43.Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
44.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
45.Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Biotrik) yang selanjutnya disingkat PLTBg adalah pembangkitan energi listrik yang menggunakan sumber energi dari panas pembakaran biogas.
46.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
47.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang 12 (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
49.Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
50.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
51.Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
52.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
53.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
54.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
55.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
56.Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57.Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
58.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
59.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
61.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjunya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 13
62.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
63.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
64.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
65.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
66.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
67.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
68.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
69.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
70.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
71.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72.Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75.Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, 14 sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
76.Kawasan Suaka Alam adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
77.Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
78.Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
79.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
80.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81.Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonservasi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
82.Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
84.Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85.Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86.Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan 15 komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
87.Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
88.Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
89.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
91.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
92.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
93.Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
94.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya
95.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
96.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
97.Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 16
98.Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
99.Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah bagian dari ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten.
100.Wilayah lzin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
101.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
102.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
103.Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
104.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
105.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
106.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
107.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
108.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
109.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
110.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
111.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
112.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut. 17

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah, meliputi:

a.ketentuan umum;
b.ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
c.rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten;
d.rencana Pola Ruang wilayah kabupaten;
e.kawasan strategis kabupaten;
f.arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
g.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
h.peran masyarakat dan kelembagaan;
i.penyidikan;
j.ketentuan pidana;
k.ketentuan peralihan;
l.ketentuan lain-lain;
m.ketentuan penutup;
n.penjelasan; dan
o.lampiran.

Pasal 3

(1)Batas wilayah perencanaan, meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. c.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.
(2)Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 384.178 (tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan) hectare dibatasi dengan titik koordinat: 3°30’ - 4°11’ Lintang Selatan dan 114°30’ - 115°21’ Bujur Timur.
(3)Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 11 Kecamatan, meliputi:
1. a.Kecamatan Bajuin;
2. b.Kecamatan Bati Bati;
3. c.Kecamatan Batu Ampar;
4. d.Kecamatan Bumi Makmur;
5. e.Kecamatan Jorong;
6. f.Kecamatan Kintap; 18
7. g.Kecamatan Kurau;
8. h.Kecamatan Panyipatan;
9. i.Kecamatan Pelaihari;
10. j.Kecamatan Takisung; dan
11. k.Kecamatan Tambang Ulang.
(4)Wilayah perencanaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut yang sinergis melalui hilirisasi industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan prinsip berketahanan dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
(2)Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.pengembangan pusat kegiatan dan pusat pelayanan;
2. b.percepatan pengembangan dan kemajuan kawasan secara berkelanjutan;
3. c.hilirisasi sektor unggulan Daerah;
4. d.pengembangan kawasan strategis Daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berketahanan;
5. e.pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan berbagai bidang yang berketahanan;
6. f.pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam, budaya, dan lingkungan buatan;
7. g.pengembangan wilayah pesisir sesuai kewenangan Daerah;
8. h.peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara asset pertahanan dan keamanan; dan
9. i.peningkatan perlindungan kawasan konservasi. 19

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah.
(2)Strategi pengembangan pusat kegiatan dan pusat- pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.meningkatkan fungsi kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan;
2. b.mendorong dan mengembangkan fungsi pusat pelayanan pada ibukota Kecamatan sesuai dengan potensi dan ciri khas wilayah masing-masing;
3. c.mendorong dan mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan pada kawasan perdesaan sesuai dengan potensi dan ciri khas wilayah masing-masing; dan
4. d.menyediakan dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, yang meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
(3)Strategi percepatan pengembangan dan kemajuan Kawasan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.melakukan penelusuran potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan;
2. b.mengembangkan sub sektor industri, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata di kawasan sebagai pemicu pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan;
3. c.mengembangkan infrastruktur strategis yang berketahanan sebagai pemacu pertumbuhan wilayah;
4. d.mengembangkan dan membangun kawasan dengan menggunakan pendekatan pemerataan, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang;
5. e.mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove dan vegetasi hutan bersama masyarakat dan swasta;
6. f.melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung/konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
7. g.menguatkan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional.
(4)Strategi hilirisasi sektor-sektor unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri secara khusus;
2. b.melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. c.meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah dan masyarakat pada industri skala besar; 20
4. d.meningkatkan kegiatan investasi pada industri skala besar;
5. e.mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
6. f.mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;
7. g.meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;
8. h.menetapkan KP2B dan lahan pertanian berkelanjutan;
9. i.moratorium kawasan perkebunan besar sawit dan pertambangan batubara; dan
10. j.mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan.
(5)Strategi pengembangan kawasan strategis Daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
1. a.melakukan optimasi pengembangan kawasan metropolitan menjadi Kawasan Perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan;
2. b.mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan, sebagai pengembangan kawasan strategis;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur serta kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan metropolitan;
4. d.mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif dan menyiapkan tenaga kerja yang terdidik, terlatih, dan siap pakai untuk mendukung pengembangan kawasan industri;
5. e.mengembangkan potensi lokal tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan untuk menggerakkan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten;
6. f.meningkatkan nilai ekonomi kawasan pertanian dan perikanan berbasis agrobisnis dengan mendorong peningkatan kualitas, produksi, pengolahan dan pemasaran produk unggulan sebagai satu kesatuan sistem di Kabupaten;
7. g.meningkatkan pendapatan nelayan melalui pembudidaya dan pengolahan ikan;
8. h.melindungi ekosistem pesisir yang rentan mengalami perubahan fungsi kawasan dengan prinsip berketahanan;
9. i.mengembangkan konservasi kawasan pesisir dan keanekaragaman hayati perairan untuk menjamin pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan;
10. j.menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrove; mewujudkan dan menetapkan kawasan lindung dalam satu wilayah Kabupaten dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah sesuai dengan kondisi ekosistemnya untuk mewujudkan wilayah yang berketahanan;
11. k.menjalin kerjasama dengan investor dalam menumbuhkan kawasan agrowisata ekowisata, dan wisata budaya yang berkelanjutan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Daerah;
12. l.menjadikan kawasan lindung sebagai objek wisata dan penelitian dengan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem dan sosial budaya; 21
13. m.menetapkan kawasan industri berbasis sumberdaya alam;
14. n.mengembangkan industri padat modal dan teknologi tinggi;
15. o.mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor produksi wilayah;
16. p.membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; dan
17. q.mengurangi dampak negatif kegiatan industri.
(6)Strategi pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan berbagai bidang yang berketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
1. a.mengembangkan dan meningkatkan perencanaan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang berketahanan;
2. b.mengembangkan sistem sosialisasi publik rencana pengembangan infrastruktur secara aksesibel;
3. c.mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana pengembangan infrastruktur;
4. d.mendayagunakan secara optimal posisi strategis wilayah pada alur muara Sungai Barito dan Laut Jawa yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Selatan dengan Indonesia bagian barat dan Selat Makassar yang merupakan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagai pintu gerbang pantai timur – tenggara Kalimantan Selatan untuk pemantapan keterkaitan kota-kota regional dan nasional lainnya;
5. e.menetapkan dan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumberdaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan
6. f.mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata antar wilayah.
(7)Strategi pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam, budaya, dan lingkungan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
1. a.mengembangkan objek wisata andalan prioritas;
2. b.mengembangkan potensi alam untuk agrowisata, ekowisata, dan wisata budaya dengan prinsip berkelanjutan;
3. c.membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
4. d.meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing- masing objek wisata;
5. e.melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
6. f.melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal;
7. g.memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada Masyarakat lokal dan pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata;
8. h.meningkatkan peran Masyarakat di sekitar objek wisata;
9. i.mengembangkan manajemen pariwisata secara profesional; 22
10. j.mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan Masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan; dan
11. k.mengembangkan pusat informasi, promosi, pemasaran pariwisata dan jaringan informasi kepariwisataan.
(8)Strategi pengembangan wilayah pesisir sesuai kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
1. a.mengembangkan usaha atau mata pencaharian alternatif sesuai dengan potensi Daerah yang ada;
2. b.membuka ruang investasi baru di bidang kelautan dan perikanan;
3. c.meningkatkan sarana dan prasarana wilayah pesisir;
4. d.meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
5. e.menyediakan profil potensi sumber daya laut serta ruang wilayah pesisir.
(9)Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
1. a.menyediakan ruang untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan yang saling terkoneksi; dan
2. b.membatasi kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
(10)Strategi peningkatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
1. a.melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, taman hutan raya, taman wisata alam dan suaka margasatwa;
2. b.melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh Daerah maupun pusat dengan melibatkan Masyarakat;
3. c.mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
4. d.membangun dan mengembangkan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi dengan Daerah lain atau dengan kementerian terkait.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.sistem pusat permukiman;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi; 23
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a, terdiri atas:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Perkotaan Bajuin di Kecamatan Bajuin;
2. b.Perkotaan Bati Bati di Kecamatan Bati Bati;
3. c.Perkotaan Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
4. d.Perkotaan Bumi Makmur di Kecamatan Bumi Makmur;
5. e.Perkotaan Jorong di Kecamatan Jorong;
6. f.Perkotaan Kintap di Kecamatan Kintap;
7. g.Perkotaan Kurau di Kecamatan Kurau;
8. h.Perkotaan Panyipatan di Kecamatan Panyipatan;
9. i.Perkotaan Pelaihari di Kecamatan Pelaihari.
10. j.Perkotaan Takisung di Kecamatan Takisung; dan
11. k.Perkotaan Tambang Ulang di Kecamatan Tambang Ulang.
(3)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Kecamatan Bajuin;
2. b.Kecamatan Bati Bati;
3. c.Kecamatan Jorong;
4. d.Kecamatan Kintap;
5. e.Kecamatan Kurau; dan
6. f.Kecamatan Panyipatan.
(4)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang RDTR.
(5)Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 24

Pasal 9

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Sistem Jaringan Jalan; dan
2. b.sistem jaringan transportasi laut.
(2)Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Jalan Umum;
2. b.Jalan Khusus;
3. c.Jalan Tol;
4. d.Terminal Penumpang;
5. e.Jembatan Timbang; dan
6. f.Jembatan.
(2)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Jalan Arteri Primer;
2. b.Jalan Kolektor Primer;
3. c.Jalan Kolektor Sekunder;
4. d.Jalan Lokal Primer;
5. e.Jalan Lokal Sekunder;
6. f.Jalan Lingkungan Primer; dan
7. g.Jalan Lingkungan Sekunder.
(3)Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di:
1. a.Jalan Akses KI Jorong;
2. b.Jalan Akses Pelabuhan Kintap (PP);
3. c.Jln. Gunung Khayangan (Pelaihari);
4. d.Jln. Kemakmuran (Pelaihari);
5. e.Jln. Muslimin (Pelaihari);
6. f.Jln. Sarang Halang (Pelaihari);
7. g.ruas Bati Bati - Bts. Kota Pelaihari;
8. h.ruas Bts. Kota Pelaihari - Kp. Asam-Asam;
9. i.ruas Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) - Bati Bati;
10. j.ruas Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) – Sebamban;
11. k.ruas Kintab - Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu);
12. l.ruas Kp. Asam Asam – Kintab; Dan 25
13. m.ruas Sp. Liang Anggang - Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala).
(4)Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di:
1. a.Jalan Ke Arah Batakan (Jl. K.H. Nawawi);
2. b.Jl. Suryanata;
3. c.Jln. Kearah Takisung;
4. d.Jln. Pancasila (Pelaihari);
5. e.ruas Alur – Damit;
6. f.ruas Banyu Irang - Bentok Darat;
7. g.ruas Bumi Makmur - Pulau Sari;
8. h.ruas Cempaka - Bati – Bati;
9. i.ruas Gambut - Bumi Makmur;
10. j.ruas Gunung Kupang - Tambang Ulang;
11. k.ruas Jalan Cempaka - Ds. Riam Pinang;
12. l.ruas Kait kait Baru - Bentok Kampung;
13. m.ruas Kintap - Muara Kintap;
14. n.ruas Kintap Lama-Muara Kintap Seberang Kec. Kintap;
15. o.ruas Kintapura - Simp. Kintap;
16. p.ruas Nusa Indah – Martadah;
17. q.ruas Padang Luas - Gunung Raja;
18. r.ruas Pandan Sari - Cek Dam;
19. s.ruas Pelaihari – Batakan;
20. t.ruas Pelaihari – Takisung;
21. u.ruas Sei Riam - Banua Tengah;
22. v.ruas Tambang Ulang - Kait-Kait; dan
23. w.ruas Transos 300 - Transos 200.
(5)Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di:
1. a.Asam Jaya Trans 400;
2. b.Jalan RS Boejasin;
3. c.Jalan Simpang 4 Angsau – Manaran;
4. d.Jl. Ahmad Gurim Liang Anggang;
5. e.Jl. Desa Pemuda;
6. f.Jl. Parembe;
7. g.Jl. Rosela Panggung;
8. h.Karang Rejo Trans 200;
9. i.Karang Rejo Trans 300;
10. j.ruas Ambungan – Tungkaran;
11. k.ruas Asam Asam - Muara Asam Asam;
12. l.ruas Benua Raya - Bati Bati;
13. m.ruas Benua Raya-Kali Besar;
14. n.ruas Gunung Raja-Kait-Kait Baru;
15. o.ruas Gunung Raja-Trans Kayu Abang;
16. p.ruas Jilatan - Durian Bungkuk;
17. q.ruas Jl. Mekar Sari Trans Blok E - Pantai Loh Sari;
18. r.ruas Jorong - Muara Jorong;
19. s.ruas Kintap - Bukit Mulya;
20. t.ruas Matah - Karang Jawa; 26
21. u.ruas Nusa Indah – Tanggul;
22. v.ruas Pandahan - Handil Birayang Atas;
23. w.ruas Pasir Putih – Kuranji;
24. x.ruas Sambangan - Liang Anggang (Datu Insad);
25. y.ruas Simp. 4 Asam Asam - Riam Adungan;
26. z.ruas Sumber Mulya - Pantai Linuh; aa. ruas Tampang - Simpang Tampang; bb. ruas Teluk Pulantan - Bati Bati Tanggul; cc. Seberang Bukit Timah Batakan; dd. Sungai Cuka SD Sarendai; dan ee. Trans desa Sei Pinang.
(6)Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di seluruh Kecamatan.
(7)Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melintas di Kecamatan Pelaihari.
(8)Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f melintas di seluruh Kecamatan.
(9)Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melintas di seluruh Kecamatan.
(10)Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
1. a.Jalan Akses ke KI Jorong dari Pelabuhan Pelaihari;
2. b.ruas Jalan Khusus Wisata (Bajuin - Tanjung); dan
3. c.ruas Jalan Khusus Wisata (Simpang 4 Asam asam - Riam Adungan).
(11)Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
1. a.Liang Anggang – Pelaihari melintas di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Tambang Ulang; dan
2. b.Pelaihari – Pagatan melintas di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
(12)Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe C, yaitu Terminal Pelaihari yang terdapat di Kecamatan Pelaihari.
(13)Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kintap yang terdapat di Kecamatan Kintap.
(14)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di:
1. a.Jembatan Bumi Makmur - Pulau Sari;
2. b.Jembatan Pelaihari – Takisung; dan
3. c.rencana jembatan lainnya, yang terdapat di:
  1. 1.Kecamatan Bajuin (dua puluh enam lokasi);
  2. 2.Kecamatan Bati Bati (sembilan lokasi);
  3. 3.Kecamatan Batu Ampar (dua puluh dua lokasi);
  4. 4.Kecamatan Bumi Makmur (sebelas lokasi);
  5. 5.Kecamatan Jorong (sebelas lokasi);
  6. 6.Kecamatan Kintap (dua belas lokasi);
  7. 7.Kecamatan Kurau (empat lokasi); 27
  8. 8.Kecamatan Panyipatan (dua puluh empat lokasi);
  9. 9.Kecamatan Pelaihari (empat puluh lima lokasi);
  10. 10.Kecamatan Takisung (dua belas lokasi); dan
  11. 11.Kecamatan Tambang Ulang (tiga lokasi).
(15)Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan sistem jaringan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 11

(1)Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
1. a.pelabuhan pengumpan;
2. b.Terminal Khusus; dan
3. c.pelabuhan perikanan.
(2)Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa Pelabuhan Pelaihari/Swarangan terdapat di Kecamatan Jorong.
(3)Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa terminal khusus industri yaitu industri bahan galian batuan yang terdapat di:
1. a.Kecamatan Jorong (dua lokasi); dan
2. b.Kecamatan Kintap (sebelas lokasi).
(4)Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yang terdiri atas:
1. a.Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Kintap di Kecamatan Kintap; dan
2. b.Pangkalan Pendaratan Ikan Swarangan di Kecamatan Jorong.

Isi peraturan

Teks242PDFHirarki

Memuat teks peraturan…