DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

PERTANGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 8 Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 2.259.475.998.716,28
b.Belanja Rp 2.243.487.402.992,00 (+) Surplus/Defisit Rp 15.988.595.724,28
c.Pembiayaan 1) Penerimaan Rp 906.953.911.440,78 2) Pengeluaran Rp 58.318.896.928,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 848.635.014.512,78

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 831.703.550.940,78
b.Penggunaan SAL Tahun berjalan Rp 831.703.550.940,78 (-) Sub Total Rp 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 864.623.610.237,06 (+) Sub Total Rp 864.623.610.237,06
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00 (+)
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 864.623.610.237,06

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp 5.301.949.613.413,75
b.Jumlah kewajiban Rp 236.503.253.918,34 (-)
c.Jumlah ekuitas Rp 5.065.446.359.495,41

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan -LO Rp 1.880.294.694.591,21
b.Beban Rp 1.797.118.685.935,35 (-)
c.Surplus/Defisit- kegiatan Operasional Rp 83.176.008.655,86
d.Beban Defisit Non Operasional Rp 14.826.630.636,79 (-)
e.Surplus/Defisit-LO Rp 68.349.378.019,07 9

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Saldo awal kas per 1 Januari 2023 Rp 831.703.550.940,78
b.Kenaikan/Penurunan Kas b.1 Aktivitas operasi Rp 607.585.917.134,28 b.2 Aktivitas investasi Rp (591.597.321.410,00) b.3 Aktivitas pendanaan/pembiayaan Rp 16.931.463.572,00 b.4 Aktivitas non anggaran Rp 0,00 (-) Total Kenaikan/Penurunan Kas Rp 32.920.059.296,28
c.Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp 864.623.610.237,06 Saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp864.623.610.237,06 termasuk di dalamnya Kas di Rekening Kas Umum Daerah Sebesar Rp822.762.733.899,50, Kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00, Kas di Badan Layanan Umum Daerah Sebesar Rp39.376.080.136,75, dan Kas di dana Bantuan Operasional Sekolah Sebesar Rp2.484.796.200,81.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 4.991.132.313.394,95
b.Surplus/Defisit-LO Rp 68.349.378.019,07
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp 5.964.668.081,39 (+)
d.Ekuitas Akhir Rp 5.065.446.359.495,41

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas. 10 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 11

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 26 Agustus 202426 Agustus 2024 Pj. BUPATI TANAH LAUT, Ttd SYAMSIR RAHMAN Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 26 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Ttd SUPARMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (2-61/2024)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

PERTANGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 8 Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 2.259.475.998.716,28
b.Belanja Rp 2.243.487.402.992,00 (+) Surplus/Defisit Rp 15.988.595.724,28
c.Pembiayaan 1) Penerimaan Rp 906.953.911.440,78 2) Pengeluaran Rp 58.318.896.928,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 848.635.014.512,78

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 831.703.550.940,78
b.Penggunaan SAL Tahun berjalan Rp 831.703.550.940,78 (-) Sub Total Rp 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 864.623.610.237,06 (+) Sub Total Rp 864.623.610.237,06
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00 (+)
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 864.623.610.237,06

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp 5.301.949.613.413,75
b.Jumlah kewajiban Rp 236.503.253.918,34 (-)
c.Jumlah ekuitas Rp 5.065.446.359.495,41

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan -LO Rp 1.880.294.694.591,21
b.Beban Rp 1.797.118.685.935,35 (-)
c.Surplus/Defisit- kegiatan Operasional Rp 83.176.008.655,86
d.Beban Defisit Non Operasional Rp 14.826.630.636,79 (-)
e.Surplus/Defisit-LO Rp 68.349.378.019,07 9

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Saldo awal kas per 1 Januari 2023 Rp 831.703.550.940,78
b.Kenaikan/Penurunan Kas b.1 Aktivitas operasi Rp 607.585.917.134,28 b.2 Aktivitas investasi Rp (591.597.321.410,00) b.3 Aktivitas pendanaan/pembiayaan Rp 16.931.463.572,00 b.4 Aktivitas non anggaran Rp 0,00 (-) Total Kenaikan/Penurunan Kas Rp 32.920.059.296,28
c.Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp 864.623.610.237,06 Saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp864.623.610.237,06 termasuk di dalamnya Kas di Rekening Kas Umum Daerah Sebesar Rp822.762.733.899,50, Kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00, Kas di Badan Layanan Umum Daerah Sebesar Rp39.376.080.136,75, dan Kas di dana Bantuan Operasional Sekolah Sebesar Rp2.484.796.200,81.

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 4.991.132.313.394,95
b.Surplus/Defisit-LO Rp 68.349.378.019,07
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp 5.964.668.081,39 (+)
d.Ekuitas Akhir Rp 5.065.446.359.495,41

Pasal 9

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas. 10 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 11