DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Yang Terdiri Atas : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan Dan Prinsip; 3. Kawasan Tanpa Rokok; 4. Kewajiban Dan Larangan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pembinaan Dan Pengawasan ; 7. Sanksi; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaskud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 8 yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
9.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
10.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok dan rokok elektrik.
11.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
13.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau 9 laboratorium, museum dan sejenisnya.
14.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
15.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
16.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
17.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
18.Tempat Umum adalah fasilitas publik tertutup yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
19.Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
20.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 10

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup sehat;
c.membudayakan hidup sehat; dan
d.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah :

a.100% (seratus persen) KTR;
b.tidak ada ruang merokok untuk fasilitas kesehatan, pendidikan dan tempat ibadah; dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum. 11

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR meliputi :

a.fasilitas pelayanan kesehatan, seperti : 1) Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta); 2) Puskesmas, Pustu dan Puskesdes; 3) Polindes (Pondok Bersalin Desa); 4) Dokter Praktek Swasta; 5) Bidan Praktek Swasta; dan 6) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
b.tempat proses belajar mengajar, seperti : 1) Sekolah (PAUD, TK, SD, SMP dan SMA); 2) Perguruan Tinggi/Akademis; dan 3) Kursus-kursus/Lembaga Pendidikan.
c.tempat anak bermain, seperti : 1) Arena bermain anak; dan 2) Tempat penitipan anak.
d.tempat ibadah, seperti : 1) Mesjid dan Langgar/Surau; 2) Gereja; 3) Pura; 4) Vihara; dan 5) Kelenteng.
e.fasilitas olahraga, seperti : 12 1) Lapangan Futsal; 2) Lapangan Bulu Tangkis; dan 3) Tempat Fitness.
f.angkutan umum, seperti : 1) Taksi kota/perdesaan; 2) Angkutan anak sekolah; 3) Angkutan sungai, danau dan feri; dan 4) Terminal/ruang tunggu.
g.tempat kerja, seperti : 1) Kantor Pemerintah; dan 2) Perusahaan BUMD/BUMN dan Swasta.
h.tempat umum, seperti : 1) Hotel/Penginapan/Guest House; 2) Restoran/Rumah Makan/Warung; dan 3) Aula/Ruang Pertemuan.
i.tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 13

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i wajib untuk :
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
4. d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok 14 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

(1)Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
(2)Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok. 15

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak- anak;
3. c.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
4. d.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
5. e.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas 16 olahraga;
6. f.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
7. g.SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum;
8. h.SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR; dan
9. i.Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
(3)Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 12

(1)Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
(2)Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…