DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 202

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Pemilihan Kepala Desa; 3. Pelaksanaan; 4. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, Staf Administrasi Bpd, PNS dan Pengurus Partai Politik Sebagai Calon Kepala Desa; 5. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa; 6. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; 7. Logo dan Stempel; 8. Larangan; 9. Pengawasan dan Pembinaan; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(7)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati. 15

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf g, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Tim Pengawas.
(2)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dibentuk oleh Camat.
(3)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(4)Hak keuangan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
(5)Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(6)Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berjumlah paling banyak hasil perkalian antara paling banyak 2 (dua) dengan jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
(7)Keanggotaan Tim Pengawas dapat terdiri atas :
1. a.unsur Kecamatan; 16
2. b.unsur Tentara Nasional Indonesia;
3. c.unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
4. d.unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
(8)Rincian tugas Tim Pengawas yaitu :
1. a.mengawasi dan memastikan dilakukannya semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
2. b.menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan Kepala Desa;
3. c.menyelesaikan temuan atau laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
4. d.meneruskan laporan dugaan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan kabupaten; dan
5. e.melaporkan kegiatan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan pembuatan rekomendasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapanN: 17
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan.
(2)Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
(3)Dalam hal terdapat Desa peserta Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan pada Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :
1. a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; 18
2. b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
5. e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
(2)Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.

Pasal 9

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berjumlah 10 (sepuluh) 19 orang, dapat terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Hak keuangan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
(5)Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara; dan
4. d.7 (tujuh) orang anggota.
(6)Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditambah 10 (sepuluh) orang anggota dikalikan dengan jumlah TPS tambahan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; 20
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 12

(1)Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif pemberhentian sebagai anggota 21 Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
(3)Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
(4)Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(5)Terhadap anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian dengan Keputusan BPD.
(6)Dalam hal tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang tersisa.
(7)Tugas Panitia Pemilihan yang diberhentikan dirangkap oleh Panitia Pemilihan yang lain.
(8)Dalam hal tugas Panitia Pemilihan tidak dapat dirangkap atau tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau sebagian dan/atau seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri yang berakibat pada tidak dapat terlaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan pada Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya. 22
(9)Penetapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan Keputusan Bupati.
(10)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat
(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengunduran diri Panitia Pemilihan.

Pasal 13

(1)Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran Pemilih.
(2)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(3)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan 23
4. d.berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(4)Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

(1)Daftar penduduk terbaru pada Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan sebagai data awal daftar Pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
(2)Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(3)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
1. a.memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; 24
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke Desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(4)Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

(1)DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
1. a.Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
3. c.Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau 25
4. d.Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3)Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Isi peraturan

Teks202PDFHirarki

Memuat teks peraturan…