DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 14 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 15

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.074.290.393.819,00 (dua triliun tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp1.398.418.468.634,00
b.Belanja Daerah Rp1.833.335.262.831,00 Surplus/(Defisit) Rp(434.916.794.197,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp675.871.925.185,00
2. 2.Pengeluaran Rp5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp670.871.925.185,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp235.955.130.988,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.398.418.468.634,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 16

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp159.251.270.034,00 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga puluh empat rupiah), terdiri dari:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.230.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp10.220.444.700,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.300.825.334,00 17 (seratus lima miliar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.199.124.298.600,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terdiri dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.112.963.040.600,00 (satu triliun seratus dua belas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu enam ratus rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.161.258.000,00 (delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp40.042.900.000,00 (empat puluh miliar 18 empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri dari:
1. a.Pendapatan Hibah; b. c. Dana Darurat; dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.042.900.000,00 (empat puluh miliar empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.833.335.262.831,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri dari:

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer. 19

Pasal 8

(1)Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.286.396.075.515,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Hibah; dan
4. d.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp708.952.899.651,00 (tujuh ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp525.992.222.792,00 (lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.604.553.072,00 (empat puluh satu miliar enam ratus empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah). 20
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.846.400.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp309.317.348.306,00 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah), terdiri dari:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.894.080.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.402.913.745,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). 21
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.527.057.317,00 (sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp155.767.323.144,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp725.974.100,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.962.087.350,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 22

Pasal 11

(1)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp229.659.751.660,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri dari:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp4.545.044.470,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.114.707.190,00 (dua ratus dua puluh lima miliar seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp670.871.925.185,00 (enam ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari: 23

a.Penerimaan Pembiayaan; dan
b.Pengeluaran Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…