DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas; 14
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp1.613.752.681.343,77
b.Belanja Rp1.295.579.235.400,00
c.Transfer Rp 240.081.285.268,00 (+) Total Belanja dan Transfer Rp1.535.660.520.668,00 Surplus/Defisit Rp 78.092.160.675,77
d.Pembiayaan 1) Penerimaan Rp 22.210.305.934,34 2) Pemberian Pinjaman Daerah Rp 10.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 912.210.305.934,34 15

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp922.160.938.434,34
b.Penggunaan SAL Tahun berjalan Rp922.160.938.434,34 (-) Sub Total Rp 0,00
c.Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran Rp990.302.466.610,11 (+) Sub Total Rp990.302.466.610,11
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00 (+)
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 990.302.466.610,11

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp4.434.349.859.682,60
b.Jumlah kewajiban Rp 78.048.688.836,40 (-)
c.Jumlah ekuitas Rp4.356.301.170.846,20

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut: 16

a.Pendapatan -LO Rp1.702.524.983.527,43
b.Beban Rp1.524.141.589.203,89 (-)
c.Surplus/Defisit- keg.Operasional Rp 178.383.394.323,54
d.Beban Defisit. Non Operasional Rp 4.616.504.843,47
e.Beban luar Biasa Rp 349.210.900,00 (-)
f.Surplus/ Defisit-LO Rp 173.417.678.580,07

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Saldo awal kas per 1 Januari 2020 Rp 922.160.938.434,34
b.Kenaikan/ Penurunan Kas b.1 Aktivitas operasi Rp 286.841.232.374,77 b.2 Aktivitas investasi Rp(208.705.934.199,00) b.3 Aktivitas pendanaan/ pembiayaan Rp (9.993.770.000,00) b.4 Aktivitas non anggaran Rp 0,00 (-) Total Kenaikan / Penurunan Kas Rp 68.141.528.175,77
c.Saldo kas akhir per 31 Desember 2020 Rp990.302.466.610,11 17 Saldo Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp990.302.466.610,11 termasuk di dalamnya Kas di Rekening Kas Umum Daerah Sebesar Rp962.569.200.331,74, Kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp0,00, Kas di Badan Layanan Umum Daerah Sebesar Rp20.437.482.956,35 dan Kas di Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Sebesar Rp4.678.516.301,00 serta Kas di dana Bantuan Operasional Sekolah Sebesar Rp2.607.128.521,02. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp10.138.500,00.

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp4.134.695.459.734,58
b.Surplus/Defisit-LO Rp 173.417.678.580,07
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp 48.188.032.531,55 (+)
d.Ekuitas Akhir Rp4.356.301.170.846,20

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 18

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 19 Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020.
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
c.Lampiran III : Laporan Operasional.
d.Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas.
e.Lampiran V : Neraca.
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang. 20
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan Yang Belum Selesai dan Dianggarkan Kembali Tahun Berikutnya.
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
u.Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 21 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 22 September 2021 BUPATI TANAH LAUT, Ttd H. SUKAMTA Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 22 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, Ttd. H. DAHNIAL KIFLI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7- 91/2021)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…