DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 12

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp2.074.290.393.819 bertambah sejumlah Rp314.351.547.198 sehingga menjadi Rp2.388.641.941.017 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp1.398.418.468.634
b.Bertambah/(berkurang) Rp(6.078.994.227) Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.392.339.474.407
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp1.833.335.262.831
b.Bertambah/(berkurang) Rp387.358.975.482 Jumlah belanja setelah perubahan Rp2.220.694.238.313 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp(828.354.763.906) 13
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan 1) Semula Rp675.871.925.185 2) Bertambah/(berkurang) Rp320.430.541.425 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp996.302.466.610
b.Pengeluaran 1) Semula Rp5.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.000.000.000 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp20.000.000.000 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp976.302.466.610 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp147.947.702.704

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp159.251.270.034 2) Bertambah/(berkurang) Rp7.961.456.471 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp167.212.726.505
b.Pendapatan Transfer 1) Semula Rp1.199.124.298.600 2) Bertambah/(berkurang) Rp(14.683.600.225) 14 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.184.440.698.375
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp40.042.900.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp643.149.527 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp40.686.049.527

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp35.230.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp6.385.000.000 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp41.615.000.000
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp10.220.444.700 2) Bertambah/(berkurang) Rp(3.918.529.397 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp6.301.915.303 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp8.500.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.336.676.685 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp9.836.676.685 15
3. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp105.300.825.334 2) Bertambah/(berkurang) Rp4.158.309.183 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp109.459.134.517
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp1.112.963.040.600 2) Bertambah/(berkurang) Rp(15.383.600.225 Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.097.579.440.375
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah 1) Semula Rp86.161.258.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp700.000.000 Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp86.861.258.000
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp482.500.000 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp482.500.000 16 b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undangan 1) Semula Rp40.042.900.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp160.649.527 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp40.203.549.527

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.Belanja operasi 1) Semula Rp1.286.396.075.515 2) Bertambah/(berkurang) Rp216.991.336.625 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.503.387.412.140
b.Belanja modal 1) Semula Rp309.317.348.306 2) Bertambah/(berkurang) Rp157.121.335.864 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp466.438.684.170
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp7.962.087.350 2) Bertambah/(berkurang) Rp12.607.802.993 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp20.569.890.343 17
d.Belanja transfer 1) Semula Rp229.659.751.660 2) Bertambah/(berkurang) Rp638.500.000 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp230.298.251.660

Pasal 7

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp708.952.899.651 2) Bertambah/(berkurang) Rp79.970.567.046 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp788.923.466.697
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp525.992.222.792 2) Bertambah/(berkurang) Rp112.027.229.432 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp638.019.452.224
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp41.604.553.072 2) Bertambah/(berkurang) Rp16.206.340.147 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp57.810.893.219
4. d.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp9.846.400.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp8.787.200.000 18 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp18.633.600.000
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula Rp2.894.080.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp399.556.400 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp3.293.636.400 b. Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp57.402.913.745 2) Bertambah/(berkurang) Rp44.791.880.413 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp102.194.794.158
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp92.527.057.317 2) Bertambah/(berkurang) Rp36.777.044.017 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp129.304.101.334
3. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp155.767.323.144 2) Bertambah/(berkurang) Rp74.747.137.040 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp230.514.460.184
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp725.974.100 19 2) Bertambah/(berkurang) Rp405.717.994 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.131.692.094
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
1. a.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp7.962.087.350 2) Bertambah/(berkurang) Rp12.607.802.993 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp20.569.890.343
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp4.545.044.470 2) Bertambah/(berkurang) Rp638.500.000 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp5.183.544.470
2. b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp225.114.707.190 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp225.114.707.190

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: 20

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp675.871.925.185 2) Bertambah/(berkurang) Rp320.430.541.425 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp996.302.466.610
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp5.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.000.000.000 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp20.000.000.000

Pasal 9

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelum 1) Semula Rp675.871.925.185 2) Bertambah/(berkurang) Rp314.430.541.425 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp990.302.466.610
2. b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp6.000.000.000 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp6.000.000.000 21
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.000.000.000 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp15.000.000.000
2. b.Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp0 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp0
3. c.Pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp5.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp0 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp5.000.000.000

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021. 22
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/a luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggang pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar mas anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjala
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang be
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amana perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan m kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daera masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 23 Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD. 24
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.
9.Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…