DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Sasaran; Penyertaan Modal; Tata Cara Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Peran Serta PT.Bank KalSel Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah; Pelaporan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 13 sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selanjutnya disebut PT. Bank Kalsel adalah Bank Milik Pemerintah Daerah yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. 14
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Bank Kalimantan Selatan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11.Dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Resposibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan dunia usaha sebagai rasa tanggung jawab.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk 15 meningkatkan pendapatan Daerah yang berasal dari Deviden dan Keuntungan Lainnya dari PT. Bank Kalsel.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan perekenomian di Daerah;
2. b.meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Deviden dan keuntungan lainnya; dan
3. c.meningkatkan peranan PT. Bank Kalsel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat di Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penambahan penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented dan social oriented. 16

Pasal 4

Sasaran penyertaan Modal Daerah adalah PT. Bank Kalsel.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah, melakukan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel.
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp53.318.896.928,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Realisasi penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
2. b.pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.318.896.928,00 (dua puluh delapan 17 miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
(4)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penambahan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp85.374.367.203,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyertaan 18 Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1), dengan rincian sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2005 sebesar Rp2.724.367.203,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah); 2) Perusahaan Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada Tahun 2006 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); dan 3) dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah, maka seluruh Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank 19 Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi Rp3.374.367.203,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 15), dengan rincian sebagai berikut: 1) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada Tahun 2006 sebesar Rp3.374.367.203,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah); dan 2) penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada APBD 20 Tahun 2008 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 6), dengan rincian sebagai berikut: 1) penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Perusahaan Daerah Bank Kalsel sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan 2) dengan adanya penambahan Penyertaan Modal, maka seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2014 menjadi sebesar Rp85.374.367.203,00 (delapan puluh 21 lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah).

Pasal 7

Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka seluruh penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel menjadi Rp138.693.264.631,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalsel dilaksanakan melalui APBD.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. 22
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam laporan keuangan PT. Bank Kalsel.

Pasal 9

Ketentuan Penyertaan Modal ke dalam modal PT. Bank Kalsel dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan:

a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
c.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 24
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
e.ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 10

(1)Bagi hasil keuntungan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalsel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagi hasil keuntungan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh selama tahun buku PT. Bank Kalsel menjadi hak Daerah berupa Dividen Pemerintah Daerah.
(3)Deviden yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai pendapatan asli Daerah. 25

BAB VI

PERAN SERTA PT. BANK KALSEL DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

Pasal 11

PT. Bank Kalsel sebagai penerima penyertaan Modal Daerah, berpartisipasi untuk:

a.memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro dan koperasi di Daerah;
b.mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi;
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah; dan/atau
d.memaksimalkan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Resposibility) di Daerah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…