DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Air Minum Berkah Banua (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 4
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 55);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA); 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Perseroan Terbatas Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pendapatan Daerah;
b.pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda). 6

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sampai tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp 64.568.504.147,00 (enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu seratur empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2024.
(2)Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(3)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) pada akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp74.568.504.147,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur 7 dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wewenang di bidang organisasi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang secara profesional bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi Pembiayaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) maka pemenuhan kekurangan Pembiayaan Penyertaan Modal dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.pelaksanaan Penyertaan Modal atas kekurangan pembiayaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut. Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 4 September 2024 Pj. BUPATI TANAH LAUT, ttd SYAMRIR RAHMAN Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 4 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, ttd SUPARMI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4-68/2024) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR … TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA) I. UMUM Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selama ini berperan sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas Daerah Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD) ini sebagai perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Guna menunjang kebutuhan BUMD di Kabupaten Tanah Laut didalam menjalankan peran pentingnya, maka BUMD membutuhkan permodalan. Kebutuhan tersebut digunakan dalam rangka seperti memenuhi modal dasar karena wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pengembangan usaha. Salah satu sumber permodalan BUMD adalah melalui penyertaan modal pemerintah. Dalam rangka untuk lebih baik meningkatkan pelayanan dan distribusi air bersih di wilayah Kabupaten Tanah Laut, PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) membutuhkan investasi yang cukup besar. Investasi ini sebagai bagian dari upaya memecahkan permasalahan atau isu-isu strategis yang dihadapi perseroan yang meliputi cakupan pelayanan yang masih rendah, tingkat kehilangan air yang cukup tinggi, jam pelayanan yang belum optimal, data jaringan perpipaan yang belum lengkap dan kurang sinkronnya investasi. Untuk itu, manajemen PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) telah memproyeksikan dalam Rencana Bisnis 2024-2026, jumlah total investasi keseluruhan yang diperlukan adalah sebesar Rp103,168 miliar yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui penambahan penyertaan modal (PMPD) sebesar Rp10,000 miliar, dana internal oleh PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebesar Rp5,013 miliar, dana dari APBD sebesar Rp34,815 miliar dan Rp53,340 miliar sehingga totalnya berjumlah Rp98,155 miliar. Berdasarkan peran penting PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang dikemukakan di depan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 10 bermaksud untuk melakukan penambahan penyertaan modalpada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan melanjutkan menerapkan pola investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) seperti yang selama ini berjalan. Dalam rangka untuk melakukan penambahan penyertaan modal PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membutuhkan pengaturan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut sebagat dasar penyertaan modal pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Modal yang disertakan pada pihak PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk BUMD yang secara fisik merupakan bentuk saham yang dipegang daerah, yang pengelolaannya dipegang oleh BUMD. Seperti halnya modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di pihak lain, penanaman modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentunya juga harus memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut sendiri. Tentu, dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk melihat terlebih dahulu melihat keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh daerah. Setelah itu barulah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bisa untuk berupaya memenuhi syarat-syarat penanaman modal daerah pada perusahaan- perusahaan daerah. Jenis penyertaan modal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Pihak PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) merupakan jenis penanaman modal atau investasi secara langsung. Investasi langsung, adalah menempatkan uang secara langsung pada perusahaan; proyek, atau bisnis dengan harapan bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Dengan kata lain dana menjadi equity pada perusahaan. Dana yang sudah dalam bentuk equity biasanya akan dipakai sebagai modal tambahan. Hasil yang diperoleh berupa dividen akan dibagikan setiap akhir tahun. Model ini tidak berbeda dangan membeli saham di pasar modal. Hanya saja, saham di pasar modal dengan mudah bisa diperjualbelikan dan harganya bisa naik turun. Sementara, jika menempatkan dana sebagai saham di perusahaan yang belum go public, harganya lebih bersifat statis. 11 Untuk kebutuhan penambahan penyertaan modal itu perlu untuk segara dibentuk perangkat hukum (peraturan) untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang telah terbentuk di Kabupaten Tanah Laut. Keperluan akan perangkat peraturan bagi penyertaan modal terhadap PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) lebih dikarenakan berkembangnya sektor perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Tentu saja pembentukan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) ini perlu didahului dengan penelitian pendahuluan yang memadai. Mengenai hal-hal apa yang akan dan harus diatur, apa yang menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya serta bagaimana asas-asasnya, sehingga dapat dipertang-gungjawabkan secara akademis. Atas dasar hal itu maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merasa perlu untuk membuat Naskah Akademik bagi pembentukan Peraturan Daerah Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), agar terwujud peraturan perundang- undangan yang baik dan implementatif. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 4
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 55);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA); 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
6.Perseroan Terbatas Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pendapatan Daerah;
b.pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda). 6

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada Tahun Anggaran 2024.
(2)Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(3)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) pada akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp74.568.504.147,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal dengan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melaksanakan pengawasan atas Penyertaan Modal yang diatur 7 dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wewenang di bidang organisasi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang secara profesional bertanggung jawab kepada Bupati.
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.dalam hal kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi Pembiayaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) maka pemenuhan kekurangan Pembiayaan Penyertaan Modal dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.pelaksanaan Penyertaan Modal atas kekurangan pembiayaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.