DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2019

Nomor: 05
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat Pekon, perlu sarana perekonomian melalui pasar Pekon sebagai pusat interaksi sosial masyarakat Pekon sekaligus sebagai tempat memasarkan produk- produk hasil pertanian, industri kecil di Pekon, dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar Pekon, perlu dilakukan penataan pasar Pekon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pekon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEKON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tanggamus.
5.Pekon adalah Pekon di Kabupaten Tanggamus.
6.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
7.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
8.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9.Kepala Pekon adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Pekon.
10.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11.Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BHP dan Kepala Pekon.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan BHP, dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
13.Kekayaan Pekon adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Pekon yang bersangkutan.
14.Pungutan pasar Pekon adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Pekon kepada pedagang.
15.Pasar Pekon adalah pasar rakyat yang berkedudukan di Pekon dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Pekon dan masyarakat Pekon.
16.Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar Pekon, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
17.Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar Pekon, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Pasar Pekon dapat dibentuk di setiap Pekon.
(2)Pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pasar Pekon; dan
2. b.pasar antar Pekon.
(3)Pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat menyelenggarakan usaha setiap hari.
(4)Pasar antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Pekon.

Pasal 3

(1)Pembentukan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.
(2)Pembentukan pasar antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Pekon.

Pasal 4

Pembentukan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.memasarkan hasil produksi Pekon;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon;
c.melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d.menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e.mengembangkan pendapatan Pemerintah Pekon;
f.memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil dan mendudukkan masyarakat Pekon sebagai pelaku ekonomi di pasar Pekon

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar Pekon dibiayai dari:

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.APB Pekon;
c.APBD Kabupaten;
d.APBD Provinsi; dan/atau
e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

a.mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Pekon;
c.mengembangkan kekayaan dan aset Pekon; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar Pekon disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Pasar Pekon yang sudah dibangun dengan menggunakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diserahkan kepada Pemerintah Pekon dan menjadi aset Pekon.
(2)Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan pasar Pekon dilaksanakan oleh pemerintah Pekon.
(2)Pengelolaan pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan Pekon.
(3)Pemerintah Pekon dapat menunjuk Badan Usaha Milik Pekon atau masyarakat setempat untuk mengelola pasar Pekon.

Pasal 9

Pengelola pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

(1)Susunan pengelola pasar Pekon terdiri atas:
1. a.kepala pasar;
2. b.kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
3. c.kepala urusan administrasi dan keuangan.
(2)Susunan pengelola pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap Pekon dan diatur dalam Peraturan Pemekonan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat Pekon, perlu sarana perekonomian melalui pasar Pekon sebagai pusat interaksi sosial masyarakat Pekon sekaligus sebagai tempat memasarkan produk- produk hasil pertanian, industri kecil di Pekon, dan untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar Pekon, perlu dilakukan penataan pasar Pekon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pekon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEKON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tanggamus.
5.Pekon adalah Pekon di Kabupaten Tanggamus.
6.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
7.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
8.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9.Kepala Pekon adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Pekon.
10.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11.Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BHP dan Kepala Pekon.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan BHP, dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
13.Kekayaan Pekon adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Pekon yang bersangkutan.
14.Pungutan pasar Pekon adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Pekon kepada pedagang.
15.Pasar Pekon adalah pasar rakyat yang berkedudukan di Pekon dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Pekon dan masyarakat Pekon.
16.Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar Pekon, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
17.Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar Pekon, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Pasar Pekon dapat dibentuk di setiap Pekon.
(2)Pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pasar Pekon; dan
2. b.pasar antar Pekon.
(3)Pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat menyelenggarakan usaha setiap hari.
(4)Pasar antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar Pekon.

Pasal 3

(1)Pembentukan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.
(2)Pembentukan pasar antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Pekon.

Pasal 4

Pembentukan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.memasarkan hasil produksi Pekon;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon;
c.melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
d.menciptakan lapangan kerja masyarakat;
e.mengembangkan pendapatan Pemerintah Pekon;
f.memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil dan mendudukkan masyarakat Pekon sebagai pelaku ekonomi di pasar Pekon

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar Pekon dibiayai dari:

a.swadaya dan partisipasi masyarakat;
b.APB Pekon;
c.APBD Kabupaten;
d.APBD Provinsi; dan/atau
e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip:

a.mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
b.memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat Pekon;
c.mengembangkan kekayaan dan aset Pekon; dan
d.menciptakan rancang bangun pasar Pekon disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Pasar Pekon yang sudah dibangun dengan menggunakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diserahkan kepada Pemerintah Pekon dan menjadi aset Pekon.
(2)Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan pasar Pekon dilaksanakan oleh pemerintah Pekon.
(2)Pengelolaan pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan Pekon.
(3)Pemerintah Pekon dapat menunjuk Badan Usaha Milik Pekon atau masyarakat setempat untuk mengelola pasar Pekon.

Pasal 9

Pengelola pasar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

(1)Susunan pengelola pasar Pekon terdiri atas:
1. a.kepala pasar;
2. b.kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
3. c.kepala urusan administrasi dan keuangan.
(2)Susunan pengelola pasar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap Pekon dan diatur dalam Peraturan Pemekonan.