DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2019

Nomor: 06
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Pengaturan Kepariwisataan adalah: 1. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan Kepariwisataan di seluruh wilayah Kabupaten agar pemanfaatan Obyek wisata dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Sebagai dasar untuk melakukan proteksi (pengawasan, perlindungan dan pengamanan) ancaman perusakan kawasan Kepariwisataan dan pelibatan para pihak dalam upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; 3. Sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;. 4. Sebagai dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Kepariwisataan agar dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memperkukuh jati diri serta kesatuan bangsa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerusakan kawasan wisata, kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan semakin meningkat, di samping itu pengembangan dan pembangunan kepariwisataan masih bersifat terbatas dan parsial;
c.Pengembangan kepariwisataan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional, untuk itu dibutuhkan keterlibatan para pelaku usaha kepariwisataan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan lembaran negara RI nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 25).
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/KPTS- II/1996 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan pariwisata Alam;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 yahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2031;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daearah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2025;
22.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
6.Organisi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang menangani urusan Kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8.pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
11.Obyek Wisata adalah obyek wisata yang ada meliputi obyek wisata alam, budaya, dan buatan yang ada di Kabupaten Tanggamus.
12.Daya tarik Wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14.Bidang Usaha pariwisata adalah bidang usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15.Badan usaha pariwisata adalah sekelompok orang dan/atau yang menjalan jenis usaha pariwisata untuk mencari laba atau keuntungan.
16.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17.Industri wisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
18.Daftar Usaha pariwisata selanjutnya disebut DUP adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut peraturan perundang- undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
19.Tanda daftar usaha pariwisata selanjutnya disebut TDUP adalah dokuen resmi untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk membuka usaha serta menjalankan usaha.
20.Zona kawasan wisata adalah zona yang telah ditetapkan atau dibagi dalam zona wisata yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata budaya, zona wisata buatan
21.Kawasan Strategis Priwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Kepariwisataan adalah:

a.Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan Kepariwisataan di seluruh wilayah Kabupaten agar pemanfaat Obyek wisata dapat dilakukan secara optimal seningga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
b.Sebagai dasar untuk melakukan proteksi (pengawasan, perlindungan dan pengamanan) ancaman perusakan kawasan Kepariwisataan dan pelibatan para pihak dalam upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
c.Sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;.
d.Sebagai dasar koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergisitas antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Kepariwisataan agar dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memperkukuh jati diri serta kesatuan bangsa.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan terpadu berfungsi untuk:

a.Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan;
b.Sebagai upaya untuk meningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang dan tanggung jawab dalam:

a.menetapkan kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kepariwisataan di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Kepariwisataan dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
b.menetapkan pola pengelolaan Kepariwisataan terutama obyek wisata yang dapat dimitrakan dengan pihak ketiga baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
c.menetapkan rencana pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kepariwisataan berdasarkan Rencana Induk Kepariwisataan daerah;
d.menetapkan dan mengelola destinasi pariwisata;
e.menetapkan zona kaawasan wisata;
f.mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan baik industri, destinasi maupun pemasaran pariwisata;
g.memfasilitasi promosi destinasi pariwisata, dan produk wisata;
h.menetapkan daya tarik wisata dan memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
j.menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar wisata;
k.menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian Kepariwisataan;

Pasal 6

(1)Segala kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan tanggungjawab Bupati yang dalam teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan di bidang Kepariwisataan.
(2)Pelaksanaan Pengelolaan Kepariwisataan dilaksanakan secara koordinatif dengan OPD terkait dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) OPD bertanggung Jawab kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban;
1. a.menyediakan informasi Kepariwisataan, penyebarluasan informasi dan mengembangkan sistem informasi Kepariwisataan, perlindungan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan;
2. b.mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisataan sesuai rencana induk pembangunan Kepariwisataan;
3. c.menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitas dan memberikan kepastian hukum;
4. d.melindungi dan mengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
5. e.memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
6. f.mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwistaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
7. g.melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.
(2)Tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN

Pasal 8

(1)Pengembangan Terpadu Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)Rencana induk Kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
(3)Penyusunan rencanan induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 9

Pengembangan Terpadu Kepariwisataan dilakukan melalui;

1.Membagi kawasan wisata dalam 3 zona, yang terdiri dari zona wisata alam, wisata budaya, wisata buatan.
2.Pengembangan kawasan pariwisata meliputi:

a.penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten;
b.peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
c.mempertahankan fungsi-fungsi lindung yang terdapat di kawasan wisata;
d.pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
e.mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
f.mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan
g.peningkatan sistem informasi wisata.

Pasal 10

Industri kepariwisataan merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…