DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2017

Nomor: 08
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS. DAERAH

BAB I

1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan impinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya Pimpinan dan Anggota DPRD. 11 ' Uang ya"8 diberikan seüap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadin dan mengikuti rapat-rapat dinas. ad^&h Uang yang dlbenkan setiap bulan kepada Ketua?dan ^otTDpRD keduduk“nya Ketua, Wakil Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus. J emerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemenntah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia da,am Undang-Undang RW Pemenntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tanggamus. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus. Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan anSn daerah yang memeSang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai peraturan perundang- A?gg°ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten tanggamus sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Sekretanat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus. y
13.Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain adalah tunjangan y dlbenkai} sebap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Sekertans, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau alat kelengkapan lam yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang AnggotaDPRi?aP “ peningkatan kinerja kepada Pimpinan 1S’d^An£otrDPR^ yang ber‘kan kepada Pimpinan DPRD aan Anggota DPRD setiap melakukan reses. adalah 'Mangan yang diberikan kepada Lcetekaan^eria i!^ jaminan kesehatan, jaminan dT^nZXVX^ RUmah Negara dan ^"^P^ 17l«orDPT±n T? diberfkan kePada dan DP u y g menin8Sal dunia atau mengakhiri masa baktinva Sentui^t^^ dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ^adX^S^ ?bPïan ?PRa’ selanJutnya diaebut Dana perasional ntenun^^ iain p^~ “ PendaPatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a) uang representasi; b) tunjangan keluarga; c) tunjangan beras; d) uang paket; e) tunjangan jabatan; f) tunjangan alat kelengkapan; g) tunjangan alat kelengkapan lain;

(1)
(2)yang
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Tunjangan h) tunjangan komunikasi intensif ; dan i) tunjangan reses. Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. Wakil KetUa DPRD sebesar 80% (delapan puluh n Uang rePresentasi K«ua DPRD sebagaimana dimaksud pada AngB°ta DPRD sebesar 75% («Mjuh Puluh lima persen) n uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. bulan representasi sebaêaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap oxrob dan hinjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 6

dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan ‘UnJangan beras sebagaimana dimaksud beras TL H Sam''' ngan ,uniangan keluarga dan tunjangan pXLaZuXZ/paratur s,p11 negara sesuai dengan peraturan Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.

Pasal 3

Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.

Pasal 7

(1)
(1)
(2)
(3)b. c. d.
(2)
(3)4% “ tU"” 3% (Üga PerSen’ darf tU"~

Pasal 9

(1)^nggota °PRD duduk dalam Badan Musyawarah, kX,™ t d Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan ten ƒ Alat kelengkapan Lain diberikan tunjangan alat dalamSsta fT8^ A' r‘ Kelen8kaPan Lain sebagaimana dimaksud aaiam rasal 2 huruf f dan huruf g.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e. ^imdna s^hap^i^ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% b^^mgkutan^ PU1Uh Hma persen) dari Uang representasi yang (aiTunjnngnn alat kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: (tujuh koma kma — > d- Xtaj^ToX 5% (Uma PerSe"> darf (3'

(1)"dan® avat ‘ain seba8aimana dimaksud pada ayat mtXXn'X kelengkapan lain terbentuk dL Anggota DPRD diberikan uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d. Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. Uang peket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dan uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)
(5)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) itentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dengan Peraturan dupati.
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: reses dengan
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS. DAERAH

BAB I

1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

10.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan impinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya Pimpinan dan Anggota DPRD. 11 ' Uang ya"8 diberikan seüap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadin dan mengikuti rapat-rapat dinas. ad^&h Uang yang dlbenkan setiap bulan kepada Ketua?dan ^otTDpRD keduduk“nya Ketua, Wakil Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus. J emerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemenntah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia da,am Undang-Undang RW Pemenntah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tanggamus. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus. Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan anSn daerah yang memeSang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sesuai peraturan perundang- A?gg°ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten tanggamus sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Sekretanat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus. y
13.Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain adalah tunjangan y dlbenkai} sebap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Sekertans, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau alat kelengkapan lam yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang AnggotaDPRi?aP “ peningkatan kinerja kepada Pimpinan 1S’d^An£otrDPR^ yang ber‘kan kepada Pimpinan DPRD aan Anggota DPRD setiap melakukan reses. adalah 'Mangan yang diberikan kepada Lcetekaan^eria i!^ jaminan kesehatan, jaminan dT^nZXVX^ RUmah Negara dan ^"^P^ 17l«orDPT±n T? diberfkan kePada dan DP u y g menin8Sal dunia atau mengakhiri masa baktinva Sentui^t^^ dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ^adX^S^ ?bPïan ?PRa’ selanJutnya diaebut Dana perasional ntenun^^ iain p^~ “ PendaPatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)
(2)yang
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)Tunjangan h) tunjangan komunikasi intensif ; dan i) tunjangan reses. Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 3

Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.

Pasal 7

(1)
(1)
(2)
(3)b. c. d.
(2)
(3)4% “ tU"” 3% (Üga PerSen’ darf tU"~

Pasal 9

(1)^nggota °PRD duduk dalam Badan Musyawarah, kX,™ t d Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan ten ƒ Alat kelengkapan Lain diberikan tunjangan alat dalamSsta fT8^ A' r‘ Kelen8kaPan Lain sebagaimana dimaksud aaiam rasal 2 huruf f dan huruf g.

Pasal 8

(1)"dan® avat ‘ain seba8aimana dimaksud pada ayat mtXXn'X kelengkapan lain terbentuk dL Anggota DPRD diberikan uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d. Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan. Uang peket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dan uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)
(5)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) itentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dengan Peraturan dupati.
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: reses dengan
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.