DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2018

Nomor: 09
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

PENGELOLAAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan komoditas unggulan daerah perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dijadikan pedoman dalam upaya pengembangan komoditas unggulan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Tanggamus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Komoditas Unggulan Daerah adalah komoditas baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai komoditas yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
6.Petani adalah Warga Negara Indonesia beserta yang mengelola usaha dibidang pertanian, wana tani, mina tani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan baik perorangan maupun kelompok.
7.Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agroekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
8.Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan serta mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi komoditas lokal.
9.Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya .yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
10.Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
13.Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerinta h Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15.Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Komoditas Unggulan Daerah berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kebersamaan;
f.keterbukaan;
g.keberlanjutan;
h.efisiensi berkeadilan;
i.kelestarian fungsi lingkungan;
j.kearifan lokal; dan
k.dayasaing.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan pedoman pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
b.memberikan kemudahan bagi petani, Gapoktan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam usaha menghasilkan produk dan memasarkannya;
c.menjamin keberlanjutan usaha dan mempromosikan produk komoditas lokal sebagai unggulan daerah; dan
d.memberikan payung hukum terhadap komoditas unggulan daerah;

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mendorong petani dan gapoktan untuk menjaga potensi sumber daya lokal menjadi lebih dikenal dan berdaya saing;
b.mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
c.menjamin petani dan Gapoktan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas produksi serta melakukan diversifikasi komoditas yang berkualitas dan berdaya saing; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III

KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1)Jenis komoditas unggulan daerah meliputi:
1. a.Kambing Saburai;
2. b.Pala;
3. c.Kopi;
4. d.Manggis;
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan komoditas unggulan lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pengelolaan dan pengembangan komoditas ungulan daerah dilakukan melalui;
1. a.Perbenihan dan pembibitan;
2. b.budidaya;
3. c.panen dan pascapanen;
4. d.pengolahan;
5. e.distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
6. f.penelitian dan pengembangan.
(2)Upaya pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam roadmap perencenaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FASILITAS DAN INSENTIF

Pasal 7

(1)Terhadap komoditas yang ditetapkan sebagai unggulan daerah diberikan fasilitas dan insentif.
(2)Bentuk Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kemudahan perizinan;
2. b.pemanfaatan lahan;
3. c.akses permodalan;
4. d.pemasaran; dan
5. e.kemudahan kerja sama/kemitraan.

Pasal 8

(1)Bentuk kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.informasi perizinan; dan
2. b.pelayanan perizinan.
(2)Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi informasi mengenai:
1. a.jenis izin usaha;
2. b.persyaratan;
3. c.tata cara pemberian izin;
4. d.biaya; dan
5. e.jangka waktu penerbitan izin.
(3)Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi informasi mengenai :
1. a.penyederhanaan persyaratan;
2. b.ketepatan waktu pelayanan;
3. c.keringanan biaya; dan
4. e.penyederhanaan prosedur.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b kepada Petani, Gapoktan dan Pelaku Usaha untuk pengembangan komoditas unggulan daerah meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah lainnya, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
(2)Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lahan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sepanjang dengan perjanjian atau persetujuan pemegang hak.
(3)Fasilitasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk mediasi dan pemberian informasi.
(4)Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada petani, Gapoktan dan pellaku Usaha di bidang komoditas unggulan daerah.
(2)Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan:
1. a.mendapatkan subsidi bunga dan/atau yang dipersamakan dalam praktik lembaga keuangan syariah; dan/atau
2. b.pinjaman dengan Penjaminan dan/atau pinjaman tanpa agunan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…