DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan,Sosial Dan Budaya (Coorporate Social Responsibility)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup diwilayah Kabupaten Tanggamus perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengaturan penggunaan Coorporate Social Responsibility dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdayaguna, dan berhasil guna;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan Sosial dan Budaya (Coorporate Social Responsibility);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan Sosial dan Budaya (Coorporate Social Responsibility); Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
7.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 89);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN,SOSIAL DAN BUDAYA (COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggmus.
5.Perusahaan Terhadap Lingkungan Sosial dan Budaya Coorporate Social Responsibility (CSR), adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6.Lembaga adalah Lembaga Pengelola Budaya Coorporate Social Responsibility (CSR) yang bukan merupakan lembaga pemerintah.
7.Badan adalah Badan Pengelola CSR.
8.Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus.
11.Dana CSR merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanggamus sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
12.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usah di wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14.Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang – undang serta peraturan pelaksanaannya.
15.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah :

a.Untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma sosial dan budaya masyarakat setempat sebagai bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan,Sosial Dan Budaya (Coorporate Social Responsibility) di Kabupaten Tanggamus.
b.Untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi pelaksanaan CSR di wilayah Kabupaten Tanggamus
c.Badan usaha yang berdomisili dan / atau melaksanakan kegiatan Usahanya diwilayah Kabupaten Tanggamus baik sebagai kantor cabang, anak perusahaan atau pusat wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, budaya dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

Ruang Lingkup dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.Perusahaan yang menjalankan usahanya yang berdampak pada masyarakat secara sosial maupun lingkungan.
b.Pelaksanaan Pengaturan penggunaan CSR.
c.Membentuk badan pengelola pelaksanaan penggunaan CSR.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 4

(1)Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.
(2)Setiap penanaman modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman Dalam Negeri (PMDN) yang menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 5

(1)Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Tanggamus pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR.
(2)Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan melaksanakan CSR.
(3)CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(4)Perusahaan yang bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan melaksanakan CSR.

Pasal 6

(1)BUMN yang menjalankan usahanya di Kabupaten Tanggamus dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
(2)BUMN yang menjalankan usahanya di Kabupaten Tanggamus dapat melaksanakan CSR dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
(3)Seluruh BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat melaksanakan CSR.
(4)Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN CSR

Pasal 7

(1)Pengelolaan CSR terdiri dari kegiatan :
1. a.Pendataan Perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan CSR .
2. b.Penyusunan Program Sosial di Kabupaten Tanggamus dan Penghimpunan Dana dari Perusahaan yang memiliki kewajiban dan /atau dapat melaksanakan CSR.
3. c.Pendistribusian Dana dari Perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan CSR kepada Masyarakat.
(2)Ruang Lingkup Pengguna CSR diarahkan melalui 4 (empat) program utama, yakni :
1. a.Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial budaya dilingkungan Kabupaten Tanggamus.
2. b.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
3. c.kegiatan keagamaan dan pendidikan dan kebudayaan.
4. d.tanggap darurat sosial dan bencana alam.
(3)Pengelolaan Pengaturan Penggunaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BADAN PENGELOLA CSR

Pasal 8

(1)Badan Pengelola CSR Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
(2)Badan Pengelola CSR memilik fungsi antara lain :
1. a.melakukan sosialisai mengenai tanggungjawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya dikabupaten tanggamus.
2. b.melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggungjawab social untuk mengaktualisasikan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungannya.
3. c.mendata, mencatat mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan.
4. d.memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggungjawab social perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3)Badan Pengelola CSR memilik tugas antara lain :
1. a.mengkoodinasikan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Tanggamus.
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksana tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Tanggamus.
3. c.melaksanakan Pelaporan Program/kegiatan dalam rangka penyelenggaran tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Tanggamus kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus, DPRD dan Perusahaan pembayar tanggungjawab sosial Perusahaan.

Pasal 9

Kantor Sekretariat Badan Pengelola CSR Berdomisili di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 10

(1)Lembaga Pengelola CSR terdiri dari :
1. a.Dewan Pengawas.
2. b.Badan Pengelola CSR.
(2)Dewan Pengawas terdiri dari :
1. a.2 (dua) orang Anggota DRPD yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD;
2. b.2 (dua) orang anggota dari Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Susunan Badan Pengawas terdiri dari :
1. a.Ketua 1 (satu) orang.
2. b.Sekretaris 1 (satu) orang.
3. c.Anggota 2 (dua) orang.
(4)Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas dipilih oleh anggota Badan Pengawas.
(5)Badan Pengelola CSR terdiri dari :
1. a.Unsur dari SKPD;
2. b.Unsur Akademisi;
3. c.Unsur Tokoh Masyarakat.
4. d.Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
5. e.Unsur Perwakilan Perusahaan.
(6)Ketentuan Lebih Lanjut mengenai pengaturan lembaga Pengelola CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…