DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyuksesan program pendidikan untuk semua (education for all} sebagai salah satu sarana mengantisipasi pesatnya pembangunan, antara lain perlu didukung kemampuan baca tubs aksara bagi seluruh penduduk Kabupaten Tanggamus;;
b.bahwa kondisi kemampuan baca tubs aksara penduduk Kabupaten Tanggamus saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Dengan Persetuiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dar. BUPATI TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Tanggamus yang dapat membaca dan menulis aksara latin, aksara lampung dan aksara Al-Qur’an;
6.Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Aksara Al-Qur’an adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an;
8.Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Tanggamus car. kondisi buta aksara;
9.Pendidikan keaksaraan adalah pendtdikan bagi warga masyarakat t yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kuaiitas hidupnya.
10.Penuntasan buta aksara acaiah pemenuhan kebutuhan belajar secara individu yang beium mampu membaca, menulis aksara latin dan berhitung yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dan pemerintah melalui prmstp pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran; 5
11.Penuntasan buta Aksara Al Qur’an adalah upaya yang dilaksanakan oleh seorang atau organisasi untuk member pelajaran kepada anggota masyarakat yang tidak bisa baca dan tulis Al Qur’an serta tidak memahami Al Qur’an; 12.Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk menyiapkan warga masyarakat yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan secara profesional, yang dapat menjawab berbagai tantangan;
13.Kelompok Belajar adalah kelompok yang terdiri dari warga belajar yang masih belum bisa baca tulis berusia Dini sarnpai 60 tahun yang tinggal berdekatan, bertetangga yang memiliki kemauan untuk berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan mutu hidup yang mempunyai jadwal pembelajaran, rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan bahan belajar; 14.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Lembaga Pendidikan yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang lengkap dan terorganisir; 15.Majelis Talim adalah tempat atau wadah dalam jamaah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan yang dipimpin oleh ulama/ tokoh agama. 16 Lamzung adalah Bentuk tulisan dengan mengunakan tanda- tar.da Patha cada garis atas dan tanda-tanda Kasrah pada garis bawah.

BAB II

— j“JAN DAN FUNGSI PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Pasal 2

Pemberar.tasan bebas buta aksara merupakan gerakan pemerintah daerah Har? rnasvsrakat secara integratif dan berkesinambungan dengan tujuan : a Mer-hehaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat; 6

Pasal 3

. „ , „ _ Rnta Aksara adalah untuk membangun d ““ pengalaman P—^pan keberhasilan dalam pendidikan keaksaraan.

b.Mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (education for alt); penduduk untuk °' membÊ' dTn ladn.Aksara Umpung, dan huruf Ai Qur’an; number daya manusia di
d.Mendukung pemngkatan kualitas sum y Kabupaten Tanggamus.

BAB III

SASARAN DAN PENYELENGGARA

Pasal 4

b. c. pui a Sasaran umum penuntasan buta aksara latin dan aksara SZgadalah ^mua penduduk di Kabupaten Jangamus. Sasaran oengentasan Buta Aksara Al’Quran dttujukan bag nenduduk muslim di Kabupaten Tanggamus. ?lsL-ar- "Esional adalah penduduk usia Dim sampai 60 (enam

Pasal 5

_ n ntssan buta aksara dilakukan

(1)Penyelenggara Program Pemberantasan oleh: .. a lembasa kursus dan lembaga pelatihan,
1. b.keiompok belajar;
2. c.pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
3. d.majelis taklim. 7 a. BAB rv TANGGUNG JAWAB
(3)Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana ZZ^toXkan pendataan happen tidak dapat membaca dan menulis aksara laun. a^sa. . _
(2)Pemerintah Daerah terbadap Keaksaraan Fungsional sebagaim kegiatan dan tunjangan memberikan bantuan dana ope program kegiatan dan bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan prog Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. . Q^rta besamya bantuan tunjangan
(3)Bentuk dan tata cara pembenan serta diatur dengan Peraturan Bupati. dan aksara Al-Qur’an;
1. b.melaporkan hasil pendataan dimaksud pada peme—tar atas secara berjenjang; dan
2. c.melakukan ^^am^baca tuhs^sara latim aksara ^“Ai-Qur’an bersama dengan saraan ke^a pemerintah daerah terkait. 1) Kabupaten; 2) Kecamatan;
3. b.to koZnasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada hunrf (a) terdiri dari unsur pemerintah .

Pasal 6

(1)Keberhasilan pemberanrasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2)Tanggungjawab pemenntah daerah sebagaunana dimaksud pada avat a^'pembentukan to koordinasi/kelompok kerja di Tingkat : 8
(4)Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

(1)Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Besamya biaya pemberantasan buta aksara dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan atas persetujuan DPRD.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait.
(2)Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara latin. aksara lampung dan .AlQur'an bagi masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentana aspek kemampuan baca tulis aksara (latin, lampung dan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyuksesan program pendidikan untuk semua (education for all} sebagai salah satu sarana mengantisipasi pesatnya pembangunan, antara lain perlu didukung kemampuan baca tubs aksara bagi seluruh penduduk Kabupaten Tanggamus;;
b.bahwa kondisi kemampuan baca tubs aksara penduduk Kabupaten Tanggamus saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Dengan Persetuiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dar. BUPATI TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Tanggamus yang dapat membaca dan menulis aksara latin, aksara lampung dan aksara Al-Qur’an;
6.Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Aksara Al-Qur’an adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an;
8.Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Tanggamus car. kondisi buta aksara;
9.Pendidikan keaksaraan adalah pendtdikan bagi warga masyarakat t yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kuaiitas hidupnya.
10.Penuntasan buta aksara acaiah pemenuhan kebutuhan belajar secara individu yang beium mampu membaca, menulis aksara latin dan berhitung yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dan pemerintah melalui prmstp pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran; 5
11.Penuntasan buta Aksara Al Qur’an adalah upaya yang dilaksanakan oleh seorang atau organisasi untuk member pelajaran kepada anggota masyarakat yang tidak bisa baca dan tulis Al Qur’an serta tidak memahami Al Qur’an; 12.Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk menyiapkan warga masyarakat yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan secara profesional, yang dapat menjawab berbagai tantangan;
13.Kelompok Belajar adalah kelompok yang terdiri dari warga belajar yang masih belum bisa baca tulis berusia Dini sarnpai 60 tahun yang tinggal berdekatan, bertetangga yang memiliki kemauan untuk berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan mutu hidup yang mempunyai jadwal pembelajaran, rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan bahan belajar; 14.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Lembaga Pendidikan yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang lengkap dan terorganisir; 15.Majelis Talim adalah tempat atau wadah dalam jamaah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan yang dipimpin oleh ulama/ tokoh agama. 16 Lamzung adalah Bentuk tulisan dengan mengunakan tanda- tar.da Patha cada garis atas dan tanda-tanda Kasrah pada garis bawah.

BAB II

— j“JAN DAN FUNGSI PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Pasal 2

Pasal 3

. „ , „ _ Rnta Aksara adalah untuk membangun d ““ pengalaman P—^pan keberhasilan dalam pendidikan keaksaraan.

b.Mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (education for alt); penduduk untuk °' membÊ' dTn ladn.Aksara Umpung, dan huruf Ai Qur’an; number daya manusia di
d.Mendukung pemngkatan kualitas sum y Kabupaten Tanggamus.

BAB III

SASARAN DAN PENYELENGGARA

Pasal 4

Pasal 5

_ n ntssan buta aksara dilakukan

(1)Penyelenggara Program Pemberantasan oleh: .. a lembasa kursus dan lembaga pelatihan,
1. b.keiompok belajar;
2. c.pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
3. d.majelis taklim. 7 a. BAB rv TANGGUNG JAWAB
(3)Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana ZZ^toXkan pendataan happen tidak dapat membaca dan menulis aksara laun. a^sa. . _
(2)Pemerintah Daerah terbadap Keaksaraan Fungsional sebagaim kegiatan dan tunjangan memberikan bantuan dana ope program kegiatan dan bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan prog Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. . Q^rta besamya bantuan tunjangan
(3)Bentuk dan tata cara pembenan serta diatur dengan Peraturan Bupati. dan aksara Al-Qur’an;
1. b.melaporkan hasil pendataan dimaksud pada peme—tar atas secara berjenjang; dan
2. c.melakukan ^^am^baca tuhs^sara latim aksara ^“Ai-Qur’an bersama dengan saraan ke^a pemerintah daerah terkait. 1) Kabupaten; 2) Kecamatan;
3. b.to koZnasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada hunrf (a) terdiri dari unsur pemerintah .

Pasal 6

(1)Keberhasilan pemberanrasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
(2)Tanggungjawab pemenntah daerah sebagaunana dimaksud pada avat a^'pembentukan to koordinasi/kelompok kerja di Tingkat : 8
(4)Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

(1)Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Besamya biaya pemberantasan buta aksara dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan atas persetujuan DPRD.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait.
(2)Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara latin. aksara lampung dan .AlQur'an bagi masyarakat.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentana aspek kemampuan baca tulis aksara (latin, lampung dan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.