DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 471

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8 8 a Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang fnc?apan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara R™,brt Indonesia Tahun 2004 No™ TT T. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400® Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T^hun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); p Undang-Undang Nomir 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Lernh^8^ Tahun 2014 No™r 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang A“S Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dama Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta him onnA . Krngan dan «“ &or S Indonesia Tahun 2006 Indonesia 4614) Umabaran Negara Republik 16' ST P'n,e™ltah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik NetaraT 2?12 N°m°r 5’ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)-
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610)-
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)- 2°. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undanganp; &
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 27. 28. 29. 30. 31. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Milik Negara; Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah- tT*" TanggamusNomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 3); P Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan erangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
6.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati. D^wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
8.Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
9.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. BSS^’ad^"^ ?aTh yang selanJutnya disebut Pengurus diwrahin^m Jabatan Fungsional Umum yang aiserani tugas mengurus barang. 7 ë Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas mmkTeróhmeayiDPaK men«eluarkan. dan menatausahakan baren» mihk daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang dSi8^, PenggUna adalah Jabatan Fungsional Umum yang baranX^ mengeluarkan, menatausahakan narang milik daerah pada Pengguna Barang memhTnu. Baran8 Pan8elola adalah pengurus barang yang barenSik admmistrasi maupun teknis penatausahaan narang milik daerahpada Pengelola Barang a6?8"™3 Bar“8 Pengguna adalah pengurus barang yang milik administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima menyimpmi, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 8 8 herdï^ ? P‘hak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai JXtü J barang milik daerah Pada pSmerintSrah'’ ** Pemerintah Pusat da" Penilai Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang Peren™ï kebutuhan dan penganggaran, ^engadaam Sn’ pemanfaatan’ Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. kAutXTV Kebutuban adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan Ö^8 a U de"gan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. pembantu KepZ^ Dawah d^DPR^ dlsebut SKPD adalah unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan X ™h urusan fungsi pengelolaan ^arang^mib^^ yang memPunyai keuangan daerah 8 daerah seIaku Pejabat pengelola bïagSmiU&adalah Pejatet P3meg“8 k—8- Penggunaan program^" “ SKPD yang "elaksanakan satu atau beberapa KXa"p^P®?U iSny^ang sT berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya Y g rejabat Penatausahaan Pengguna Barana du. mdaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pX Penggunf 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. b“tólïd“ dan/atau kegunaan bara"g m‘Hk “ dari g dengan menerbitkan keputusan dari peiabat vanp berwenang untuk membebaskan Pengelola Barana o Y g Ketentuan peraturan perundang-undangan. ° Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah ’ «an^^ merupakan bukti baXmTkX”^ daerah adalah daftar yan6 data baranJ. P^gg^a adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. KUT adalah daftar yan8 memuat data barang P ? ° eh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negen sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:

a.menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
b.memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mengamankan barang milik daerah;
d.memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
b.mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mewujudkan Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien;
d.meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pasal 9

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:

a.pejabat pengelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
1. 1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
n.barang milik daerah berupa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 11

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggungjawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah; c. d. e. f. g- d. dan e. disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. g- h. j-

(1)
(2)
(3)membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak untuk kePentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi bKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; H mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 13

P—Wan, pemusnahan, dan baran8 milik “ dalam •5elaksanaan inventarisasi barang milik X^h^8^^ d“ atas pengelolaan barang

Pasal 12

, Luxiucuigcui Kepaaa pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah Kepaia SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. § ^^ntausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. y 1 J Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; r
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah; memberikan pertimbangan kepada pengelola barang ♦^^1OIzcn*-1 z-» M J — 1- J _ i ..... °
(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3' tert^n» dimakSUd Pada ayat (»■ ^nang dan milik b. c. d. e. f. g- h. j-
(3)milik
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)pada milik yang yang "a“m^ berada USU' pe,manfaatan dan pemindahtanganan barang milik persetuiuan^DP^n^ d“/ataU bar>gunan yang tidak memerlukan banS " barang mÜik daerah Selain tanah dan/atau milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan fungsiSKPD^YYlH-'3"^ kepentin8an penyelenggaraan tugaTdan dan Sedang üdak d^anfaatkan pihak lam, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; USU1 pemusnahan dan Penghapusan barang milik UdCl cUl, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan “enyamPaikan laPoran barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 14

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lainnyakOmPetenS1, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif

Pasal 15

" Shba^SKP^ ba^ bera^Xm^" miHk daerah menggunakan barang milik daerah yang berada P^=~tbuXaan ?u^ Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang daerah pada Pengguna Barang. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:

a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang daerah pada Pengguna Barang; b. c. d. e. f. g. h. j- k. “peX" Vr^ ttat- Penggunaan barang meneliti pencatltand" ^ dilaksanakan oleh Pengurus Baran»38^ milik daerahyang Pembantu; P^rus Barang dan/atau Pengurus Barang Wa^mi^Z^ pemindahtanganan ”“Tan™r DPRD d“ “ te™P3 xzzxtr p~ “x S£Pka" USUlan Pemusnahan dan penghapusan barang müik =s= jss— ™"8e,Uarkan bar£m8 ^aerah dari gudang penyimpanan- senX^sXI^ 'nVentaris Ru“8“ (KIR) setiap perub^an kondisiMk^ persetujuan atas meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh engurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Isi peraturan

Teks471PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta him onnA . Krngan dan «“ &or S Indonesia Tahun 2006 Indonesia 4614) Umabaran Negara Republik 16' ST P'n,e™ltah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik NetaraT 2?12 N°m°r 5’ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)-
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610)-
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)- 2°. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undanganp; &
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 27. 28. 29. 30. 31. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Milik Negara; Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah- tT*" TanggamusNomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 3); P Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan erangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
6.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati. D^wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
8.Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
9.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. BSS^’ad^"^ ?aTh yang selanJutnya disebut Pengurus diwrahin^m Jabatan Fungsional Umum yang aiserani tugas mengurus barang. 7 ë Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas mmkTeróhmeayiDPaK men«eluarkan. dan menatausahakan baren» mihk daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang dSi8^, PenggUna adalah Jabatan Fungsional Umum yang baranX^ mengeluarkan, menatausahakan narang milik daerah pada Pengguna Barang memhTnu. Baran8 Pan8elola adalah pengurus barang yang barenSik admmistrasi maupun teknis penatausahaan narang milik daerahpada Pengelola Barang a6?8"™3 Bar“8 Pengguna adalah pengurus barang yang milik administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima menyimpmi, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 8 8 herdï^ ? P‘hak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai JXtü J barang milik daerah Pada pSmerintSrah'’ ** Pemerintah Pusat da" Penilai Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang Peren™ï kebutuhan dan penganggaran, ^engadaam Sn’ pemanfaatan’ Pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. kAutXTV Kebutuban adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan Ö^8 a U de"gan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. pembantu KepZ^ Dawah d^DPR^ dlsebut SKPD adalah unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan X ™h urusan fungsi pengelolaan ^arang^mib^^ yang memPunyai keuangan daerah 8 daerah seIaku Pejabat pengelola bïagSmiU&adalah Pejatet P3meg“8 k—8- Penggunaan program^" “ SKPD yang "elaksanakan satu atau beberapa KXa"p^P®?U iSny^ang sT berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya Y g rejabat Penatausahaan Pengguna Barana du. mdaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pX Penggunf 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. b“tólïd“ dan/atau kegunaan bara"g m‘Hk “ dari g dengan menerbitkan keputusan dari peiabat vanp berwenang untuk membebaskan Pengelola Barana o Y g Ketentuan peraturan perundang-undangan. ° Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah ’ «an^^ merupakan bukti baXmTkX”^ daerah adalah daftar yan6 data baranJ. P^gg^a adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. KUT adalah daftar yan8 memuat data barang P ? ° eh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negen sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:

a.menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
b.memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mengamankan barang milik daerah;
d.memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
b.mewujudkan akuntabilitas dalam Pengelolaan barang milik daerah;
c.mewujudkan Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien;
d.meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pasal 9

Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:

a.pejabat pengelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
1. 1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
n.barang milik daerah berupa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 11

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggungjawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah; c. d. e. f. g- d. dan e. disetujui oleh Bupati atau DPRD; f. g- h. j-

(1)
(2)
(3)membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak untuk kePentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi bKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; H mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g; membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 13

P—Wan, pemusnahan, dan baran8 milik “ dalam •5elaksanaan inventarisasi barang milik X^h^8^^ d“ atas pengelolaan barang

Pasal 12

(1)mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; r
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah; memberikan pertimbangan kepada pengelola barang ♦^^1OIzcn*-1 z-» M J — 1- J _ i ..... °
(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3' tert^n» dimakSUd Pada ayat (»■ ^nang dan milik b. c. d. e. f. g- h. j-
(3)milik
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)pada milik yang yang "a“m^ berada USU' pe,manfaatan dan pemindahtanganan barang milik persetuiuan^DP^n^ d“/ataU bar>gunan yang tidak memerlukan banS " barang mÜik daerah Selain tanah dan/atau milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan fungsiSKPD^YYlH-'3"^ kepentin8an penyelenggaraan tugaTdan dan Sedang üdak d^anfaatkan pihak lam, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; USU1 pemusnahan dan Penghapusan barang milik UdCl cUl, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan “enyamPaikan laPoran barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 14

(1)jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lainnyakOmPetenS1, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif

Pasal 15

a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang daerah pada Pengguna Barang; b. c. d. e. f. g. h. j- k. “peX" Vr^ ttat- Penggunaan barang meneliti pencatltand" ^ dilaksanakan oleh Pengurus Baran»38^ milik daerahyang Pembantu; P^rus Barang dan/atau Pengurus Barang Wa^mi^Z^ pemindahtanganan ”“Tan™r DPRD d“ “ te™P3 xzzxtr p~ “x S£Pka" USUlan Pemusnahan dan penghapusan barang müik =s= jss— ™"8e,Uarkan bar£m8 ^aerah dari gudang penyimpanan- senX^sXI^ 'nVentaris Ru“8“ (KIR) setiap perub^an kondisiMk^ persetujuan atas meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh engurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.