DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perkembangan dinamika hukum dan dinamika sosial di masyarakat terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pekon serentak, terdapat banyak penyesuaian peraturan dan masih terdapat ketidakjelasan dan kekosongan norma, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Pekon dilakukan secara serentak. Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Kepala Pekon dapat dilaksanakan secara bergelombang. Calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Pekon terpilih. Kepala pekon memegang jabatan selama 6 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 40), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
6.Pekon adalah nama lain dari desa dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
7.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pekon yang terdiri dari Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
8.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9.Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
12.Pemilihan kepala pekon adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Kepala Pekon adalah Kepala pekon dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Tanggamus.
15.Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon.
16.Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Pekon adalah Panitia yang dibentuk oleh BHP untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pekon.
17.Calon Kepala Pekon adalah bakal calon Kepala Pekon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Pekon.
18.Calon Kepala Pekon Terpilih adalah calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
19.Penjabat Kepala Pekon adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
20.Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
21.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan pendataan oleh Panitia Pemilihan.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26.Coblos simetris adalah tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain.
27.Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon yang selanjutnya disebut pembantu panitia pemilihan tingkat Pekon adalah panitia yang dibentuk oleh BHP untuk membantu panitia pemilihan tingkat Pekon dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepala Pekon di TPS Tambahan pada saat pencoblosan suara di pemungutan suara serta bertanggungjawab kepada ketua panitia pemilihan tingkat Pekon.
28.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA PEKON

Pasal 2

(1)Kekosongan jabatan kepala pekon dapat terjadi karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Mengundurkan diri;
3. c.Diberhentikan.
(2)Kepala Pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Pekon;
4. d.melanggar larangan sebagai kepala Pekon;
5. e.adanya perubahan status Pekon menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Pekon atau lebih menjadi 1 (satu) Pekon baru, atau penghapusan Pekon;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Pekon; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Usul pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Ketua BHP kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah BHP.
(4)Usul pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat
(2)huruf c, d, e, f dan g disampaikan oleh BHP kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BHP yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BHP.
(5)Pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
(6)Setalah dilakukan pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Pekon.

Pasal 3

(1)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat kepala Pekon sampai dilantiknya Kepala Pekon definitif.
(2)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat kepala Pekon sampai terpilih dan dilantiknya Kepala Pekon melalui hasil musyawarah BHP.
(3)Dalam hal kekosongan jabatan kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan kepala pekon menggunakan mekanisme pemilihan.
(4)Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala pekon,kepalapekon yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan Bupati mengangkat Pj kepala pekon.
(5)Kebijakan penundaan pemilihan kepala pekon sebagai mana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(6)Masa jabatan Kepala Pekon yang ditetapkan melalui musyawarah Pekon terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Pekon yang diberhentikan.

Pasal 4

(1)Kepala Pekon diberhentikan sementara apabila :
1. a.Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala pekon.
2. b.Melanggar larangan sebagai kepala pekon.
3. c.Melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun.
4. d.Melakukan Tindak Pidana korupsi ,terorisme, makar, dan /atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
(2)Kepala pekon sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf c diberhentikan sementara apabila kasusnya telah terdaftar di register perkara pengadilan.
(3)Kepala Pekon sebagai mana di maksud ayat (1) huruf d diberhentikan sementara apabila telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 5

(1)Kepala Pekon yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(3)Kepala Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d apabila telah dijatuhi hukuman dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Pekon.
(4)Apabila Kepala Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d dinyatakan tidak bersalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan diterima maka harus dikembalikan kepada jabatannya sebagai Kepala Pekon sampai diakhir masa jabatanya dan direhabilitasi.

Pasal 6

(1)PNS yang diangkat sebagai penjabat kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit memenuhi persyaratan antara lain :
1. a.memahami aspek-aspek teknis pemerintahan pekon;
2. b.memahami dan mengenal wilayah pekon yang akan dipimpin dengan baik;
3. c.mampu memimpin dan dapat diterima oleh masyarakat pekon;
(2)Penjabat kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Pekon.

Pasal 7

Kepala Pekon yang berstatus PNS, apabila berhenti sebagai kepala Pekon, dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB III

PERIODESASI PEMILIHAN

Pasal 8

(1)Pemilihan Kepala Pekon dilakukan secara serentak.
(2)Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Kepala Pekon dapat dilaksanakan secara bergelombang.
(3)Pemilihan Kepala Pekon serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Pekon pada wilayah Kabupaten.

Pasal 9

(1)Periodesasi pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Masing-masing periodesasi pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi berakhirnya masa jabatan Kepala Pekon.

Pasal 10

(1)Pemilihan Kepala Pekon secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Pekon;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Pekon.
(2)Pelaksanaan pemilihan kepala pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…