DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
12.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Parkir Daerah;
14.Peraturan Daeraah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2016 tentang Analisis Penyelenggaraan Pembangunan Berdampak Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 141); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 17 diubah, dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Tanggamus
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus
6.Badan atau Dinas Daerah adalah Perangkat daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Perlayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Usaha Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta Pengawasan penyetorannya.
9.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, untuk mengumpulkan, data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Anggaran berakhir.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan Retribusi.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 11a. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakann atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
14.Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
15.Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat Parkir kendaraan bermotor.
16.Retribusi jalan Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
17.Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir ditepi jalan umum, atau yang bersinggungan dengan jalan dan telah ditetapkan oleh Bupati.
18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau potongan retribusi tertentu.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20.Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang meliputi surat ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar atau surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar tambahan atau surat ketetapan Retribusi daerah lebih bayar atau surat ketetapan Retribusi Daerah Nihil.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25.Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam surat ketetapan Retribusi Daerah, surat tagihan Retribusi Daerah, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan Retribusi.
26.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang- undangan retribusi daerah.
28.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan pasal 8 ayat (2) di ubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8”

(1)Tarif Retribusi Parkir digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Parkir yang diberikan.
(2)Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Kendaraan Besarnya Tarif Retribusi

1.Kendaraan Roda 2 (dua) Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
2.Kendaraan Roda 3 (tiga) Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)
3.Kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan, jeep, Mini Bus, Pick-up dan sejenisnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
4.Kendaraan angkutan Barang seperti (Mobil Box dan sejenisnya), Bus kecil, Bus Sedang. Rp. Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
3.Kendaraan Bus Besar Rp. Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah)
4.Kendaraan Truck Gandeng, truck tempelan, trailer dan sejenisnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 16 Desember 2019 BUPATI TANGGAMUS, dto DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 17 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, dto HAMID HERIANSYAH LUBIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019 NOMOR 183 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG: 10/741/TGS/2019 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM I. UMUM Peraturan Daerah Nomor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, didalam konsindran mengingat masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga perlu diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015. Didalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, banyak mengalami tantangan dan hambatan oleh karena itu perlu diperjelas tentang depinisi jalan umum dan terhadap objek Retribusi ditepi jalan umum agar tidak menimbulkan multitafsir. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

angka 11a yang di maksud jalan umum Peraturan Daerah ini adalah Jalan umum Nasional, Jalan umum Provinsi, Jalan Umum Kabupaten, dan Jalan Umum Kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Tanggamus Angka 17 Wilayah parkir ditepi jalan umum di dalam Peraturan daerah ini adalah tempat parkir di tepi jalan dan tempat parkir yang langsung bersinggungan di tepi jalan umum. Contoh : tempat parkir perusahaan swasta, toko-toko modern dan lain-lain yang lokasi langsung bersinggungan dengan jalan umum Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 85

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…