DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai;
c.bahwa untuk memastikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perlu adanya standar pengasuhan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b da huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); k 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaran Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 1 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2009 Tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; 4
13.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
14.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejatreaan Sosial dan Potensi dan sumber Kesejatreaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Right of Children (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA). 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah wakil Bupati Tanggamus
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili di Kabupaten Tanggamus. 7• Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan Negara.
8.Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
11.Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh. 6
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua asuh.
13.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga- lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
15.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun.termasuk anak yang masih dalam Kandungan.
16.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spritual maupun Sosial
17.Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tuawali yang sah.atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan.pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengasuhan Anak berazaskan :

1.Nondiskriminasi;
2.Kepentingan terbaik bagi anak;
3.Penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
4.Penghargaan terhadap pendapat anak. 7

Pasal 3

Standar pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertujuan untuk :

1.Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya.
2.Memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
3.Mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
4.Mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
5.Memfasilitasi instansi berwenarg untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 4

Penyelenggara, pelaku atau pengelola pengasuhan anak meliputi :

1.Pemerintah Daerah;
2.LKSA; dan
3.Masyarakat.
4.Dunia Usaha. 8

Pasal 5

Penyelenggaraan pengasuhan anak dilaksanakan dalam lingkup :

1.Pembinaan;
2.Rehabilitasi;
3.Penjaminan;
4.Perlindungan;
5.Pemberdayaan;
6.Penertiban dan Pengendalian;
7.Pengangkatan;

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah:

1.Merumuskan kebijakan dan program;
2.Merumuskan pedoman pelaksanaan;
3.Menyediakan akses, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan LKSA sebagai upaya pemenuhan hak anak;
4.Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan/ pemenuhan hak anak;
5.Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
6.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang anak; 9
7.Menetapkan standar pelayanan, registrasi akreditasi, dan sertifïkasi pelayanan dan pengasuhan anak;
8.Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
9.Mendata dan mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan pelayanan anak;
10.Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan melalui SKPD terkait.

Pasal 8

(1)LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak berkewajiban untuk :
1. a.Memenuhi standar operasional pengasuhan dan perlindungan anak;
2. b.Memiliki tenaga-tenaga sosial yang kompeten;
3. c.Berkoordinasi dengan SKPD terkait; dan
4. d.Melaporkan biodata dan perkembangan dari setiap anak yang diasuh kepada Dinas.
(2)LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak memiliki hak untuk :
1. a.Menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari SKPD terkait;
2. b.Menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah;
3. c.Menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Donatur atau pihak lain yangbersifat tidak mengikat; 10

BAB IV

ANAK ASUH

Pasal 9

Anak yang menerima pengasuhan di LKSA adalah anak terlantar yang disebabkan baik oleh kermskinan, bencana, perdagangan orang, dan/ atau sebab lainya.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai;
c.bahwa untuk memastikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perlu adanya standar pengasuhan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b da huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pengasuhan Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); k 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaran Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 1 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2009 Tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; 4
13.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
14.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejatreaan Sosial dan Potensi dan sumber Kesejatreaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Right of Children (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA). 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah wakil Bupati Tanggamus
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili di Kabupaten Tanggamus. 7• Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan Negara.
8.Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
11.Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh. 6
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua asuh.
13.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga- lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
15.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun.termasuk anak yang masih dalam Kandungan.
16.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spritual maupun Sosial
17.Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tuawali yang sah.atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan.pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengasuhan Anak berazaskan :

1.Nondiskriminasi;
2.Kepentingan terbaik bagi anak;
3.Penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
4.Penghargaan terhadap pendapat anak. 7

Pasal 3

Standar pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertujuan untuk :

1.Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya.
2.Memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
3.Mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
4.Mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan
5.Memfasilitasi instansi berwenarg untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 4

Penyelenggara, pelaku atau pengelola pengasuhan anak meliputi :

1.Pemerintah Daerah;
2.LKSA; dan
3.Masyarakat.
4.Dunia Usaha. 8

Pasal 5

Penyelenggaraan pengasuhan anak dilaksanakan dalam lingkup :

1.Pembinaan;
2.Rehabilitasi;
3.Penjaminan;
4.Perlindungan;
5.Pemberdayaan;
6.Penertiban dan Pengendalian;
7.Pengangkatan;

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah:

1.Merumuskan kebijakan dan program;
2.Merumuskan pedoman pelaksanaan;
3.Menyediakan akses, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan LKSA sebagai upaya pemenuhan hak anak;
4.Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan/ pemenuhan hak anak;
5.Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
6.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang anak; 9
7.Menetapkan standar pelayanan, registrasi akreditasi, dan sertifïkasi pelayanan dan pengasuhan anak;
8.Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
9.Mendata dan mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan pelayanan anak;
10.Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan melalui SKPD terkait.

Pasal 8

(1)LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak berkewajiban untuk :
1. a.Memenuhi standar operasional pengasuhan dan perlindungan anak;
2. b.Memiliki tenaga-tenaga sosial yang kompeten;
3. c.Berkoordinasi dengan SKPD terkait; dan
4. d.Melaporkan biodata dan perkembangan dari setiap anak yang diasuh kepada Dinas.
(2)LKSA yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak memiliki hak untuk :
1. a.Menerima pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari SKPD terkait;
2. b.Menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah;
3. c.Menerima bantuan keuangan, sarana dan prasarana dari Donatur atau pihak lain yangbersifat tidak mengikat; 10

BAB IV

ANAK ASUH

Pasal 9

Anak yang menerima pengasuhan di LKSA adalah anak terlantar yang disebabkan baik oleh kermskinan, bencana, perdagangan orang, dan/ atau sebab lainya.