DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK PEKON

BAB II

PENDIRIAN BUM Pekon

Pasal 2

Pendinan BUM Pekon bertujuan untuk membentuk suatu kegiatan usaha yang berfungsi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat pekon melalui kegiatan ekonomi ataupun pelayanan umum yang di kelola oleh pemerintah pekon yang bekerjasama dengan masyarakat pekon atau pemerintah pekon lainnya.

Pasal 3

Tujuan Pendirian BUM Pekon adalah:

a.Meningkatkan Perekonomian Pekon;
b.Meningkatkan Pendapatan asli Pekon;
c.Meningkatkan Pengelolaan Potensi Pekon sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
d.Jadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pekon;
e.Membuka lapangan pekerjaan di pekon;
f.Mengoptimalkan Aset Pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat pekon.

Pasal 4

2) Persiapan pendirian BUM Pekon diselenggarakan dengan: 1) Mendesain struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup didalam organisasi. Menyusun uraian kerja agar memperjelas dari masing-masing tugas dalam kepengurusan BUM-Pekon. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Menetapkan sistem koordinasi untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersiiat persial kedalam satu tujuan yang umum. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga diatur kedalam suatu aturan yang jelas yang saling menguntungkan. Menyusun desain sistem informasi BUM Pekon yang bersifat terbuka dan aktifitas lainnya memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Menyusun rancangan usaha (bussines plan) yang dibuat bersama dengan dewan penasehat BUM Pekon Menyusun sistem administrasi dan pembukaan sehingga dapat mengambarkan aktifitas yang di jalankan BUM Pekon. Melakukan peroses rekrutmen pegawai dalam pengelolaan BUM-Pekon Menetapkam sistem penggajian dan pengupahan.

Pasal 5

(1)Pekon dapat mendirikan BUM Pekon berdasarkan Peraturan Pemekonan tentang pendirian BUM Pekon.
(2)Pendirian BUM Pekon yang dimadsud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain: 6
1. a.I nisiatif masyarakat Pekon dan Pemerintah Pekon;
2. b.Menyeleksi potensi pekon; C. Sumberdaya alam di Pekon;
3. d.Sumberdaya manusia di Pekon; dan
4. e.Penyertaan modal dan Pemerintah Pekon dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Pusat
(3)Syarat pendirian BUM Pekon Memuat:
1. a.Maksud dan tujuan; b . Nama BUM Pekon,tempat dan kedudukan wilayah usaha;
2. c.Asas, fungsi dan jenis dan usaha
3. d.Permodalan;
4. e.Kepengurusan dan organisasi;
5. f.Kewajiban dan hak ;
6. g.Penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

(1)Pendirian BUM Pekon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 disepakati oleh pemerintah Pekon dan masyarakat pada musyawarah Pekon yang dituangkan dalam AD/ ART BUM Pekon:
(2)Hasil dan musyawarah tersebut harus dihormati dan dipatuhi agar bisa menjadi pedoman untuk pemerintah Pekon maupun Hippun Pemekonan; H

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM PEKON

Pasal 7

SrHm ^°n m^ruPakan induk organisasi usaha yang berada di pekon

(2)BUM Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum
(3)Pembentukan BUM Pekon di tetapkan dengan Peraturan Pemekonan ( ) Peraturan pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikin memuat: ' ' H 6
1. a.Pembentukan;
2. b.Bentuk BUM Pekon; C. Nama BUM Pekon
3. d.Modal Usaha BUM Pekon;
4. e.Jenis usaha;
5. f.Susunan pengurus;
6. g.Pembagian hasil usaha;
7. h.Penyertaan Modal; dan
8. i.Mekanisme pembubaran BUM Pekon.

Pasal 9

d“ memPUnyai WUayah -aha di Pekon

(2)Pengembangan usaha,BUM pekon dapat membukaperwakilan di luar wilayah pekon yang bersangkutan. (o) HUM pekon didirikan dengan jelas-
(4)Pengelolaan usaha BUM pekon dapat melibatkan pihak ketiga.

Pasal 10

W Organisasi Pengelola BUM pekon terpisah dan organisasi pemerintah BUM pekon berupa perseroan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

(!) Susunan. kepengurusan organisasi pengelolaan BUM pekon terdiri dari:

b.Pelaksana Organisasi; dan C. Pengawas

(2)pengelola BUM pekon dan hak-hak pengelola BUM pekon Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah T^ngga
(3)Rumah Tan^a BUM Pekon di atur dalam
(4)Tugas dan kewenangan pengelola diatur dalam AD/ART BUM pekon.

Pasal 12

(1)Pcnasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a di iabat secara melekat (ex officio) oleh Kepala Pekon yang bersangkutan
(2)Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban a Membenkan nasihat kepada Pelaksana Optional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon; dan
1. b.Membenkan saran dan pendapat mengenai masalah yang /om dianggaP pentmg bagi pengelola BUM Pekon.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
1. a.Meminta penjelasan dan pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelola usaha Pekon; dan
2. b.Mehndungi usaha Pekon terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kineija BUM Pekon.

Pasal 13

(1)Pclaksanaan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Pekon sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BUM Pekon
(2)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang’
1. a.Melaksanakan dan mengembangkan BUM Pekon agar menjadi embaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau melayani umum mesyarakat Pekon; J
2. b.Mengenali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Pekon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Pekon; dan
3. c.Melakukan kcrjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di pekon.
(3)Pelaksaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: J ;
1. a.Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan;
2. b.Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan;
3. c.Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Pekon kepada masyarakat Pekon melalui Musyawarah Pekon sekuranc- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK PEKON

BAB II

PENDIRIAN BUM Pekon

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan Pendirian BUM Pekon adalah:

a.Meningkatkan Perekonomian Pekon;
b.Meningkatkan Pendapatan asli Pekon;
c.Meningkatkan Pengelolaan Potensi Pekon sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
d.Jadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pekon;
e.Membuka lapangan pekerjaan di pekon;
f.Mengoptimalkan Aset Pekon agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat pekon.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pekon dapat mendirikan BUM Pekon berdasarkan Peraturan Pemekonan tentang pendirian BUM Pekon.
(2)Pendirian BUM Pekon yang dimadsud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain: 6
1. a.I nisiatif masyarakat Pekon dan Pemerintah Pekon;
2. b.Menyeleksi potensi pekon; C. Sumberdaya alam di Pekon;
3. d.Sumberdaya manusia di Pekon; dan
4. e.Penyertaan modal dan Pemerintah Pekon dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Pusat
(3)Syarat pendirian BUM Pekon Memuat:
1. a.Maksud dan tujuan; b . Nama BUM Pekon,tempat dan kedudukan wilayah usaha;
2. c.Asas, fungsi dan jenis dan usaha
3. d.Permodalan;
4. e.Kepengurusan dan organisasi;
5. f.Kewajiban dan hak ;
6. g.Penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

(1)Pendirian BUM Pekon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 disepakati oleh pemerintah Pekon dan masyarakat pada musyawarah Pekon yang dituangkan dalam AD/ ART BUM Pekon:
(2)Hasil dan musyawarah tersebut harus dihormati dan dipatuhi agar bisa menjadi pedoman untuk pemerintah Pekon maupun Hippun Pemekonan; H

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM PEKON

Pasal 7

SrHm ^°n m^ruPakan induk organisasi usaha yang berada di pekon

(2)BUM Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum
(3)Pembentukan BUM Pekon di tetapkan dengan Peraturan Pemekonan ( ) Peraturan pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikin memuat: ' ' H 6
1. a.Pembentukan;
2. b.Bentuk BUM Pekon; C. Nama BUM Pekon
3. d.Modal Usaha BUM Pekon;
4. e.Jenis usaha;
5. f.Susunan pengurus;
6. g.Pembagian hasil usaha;
7. h.Penyertaan Modal; dan
8. i.Mekanisme pembubaran BUM Pekon.

Pasal 9

d“ memPUnyai WUayah -aha di Pekon

(2)Pengembangan usaha,BUM pekon dapat membukaperwakilan di luar wilayah pekon yang bersangkutan. (o) HUM pekon didirikan dengan jelas-
(4)Pengelolaan usaha BUM pekon dapat melibatkan pihak ketiga.

Pasal 10

W Organisasi Pengelola BUM pekon terpisah dan organisasi pemerintah BUM pekon berupa perseroan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 11

(!) Susunan. kepengurusan organisasi pengelolaan BUM pekon terdiri dari:

b.Pelaksana Organisasi; dan C. Pengawas

(2)pengelola BUM pekon dan hak-hak pengelola BUM pekon Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah T^ngga
(3)Rumah Tan^a BUM Pekon di atur dalam
(4)Tugas dan kewenangan pengelola diatur dalam AD/ART BUM pekon.

Pasal 12

(1)Pcnasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a di iabat secara melekat (ex officio) oleh Kepala Pekon yang bersangkutan
(2)Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban a Membenkan nasihat kepada Pelaksana Optional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon; dan
1. b.Membenkan saran dan pendapat mengenai masalah yang /om dianggaP pentmg bagi pengelola BUM Pekon.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
1. a.Meminta penjelasan dan pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelola usaha Pekon; dan
2. b.Mehndungi usaha Pekon terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kineija BUM Pekon.

Pasal 13

(1)Pclaksanaan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Pekon sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BUM Pekon
(2)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang’
1. a.Melaksanakan dan mengembangkan BUM Pekon agar menjadi embaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau melayani umum mesyarakat Pekon; J
2. b.Mengenali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Pekon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Pekon; dan
3. c.Melakukan kcrjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di pekon.
(3)Pelaksaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: J ;
1. a.Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan;
2. b.Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Pekon setiap bulan;
3. c.Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Pekon kepada masyarakat Pekon melalui Musyawarah Pekon sekuranc- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun