DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk memastikan penghormatan dan perlindungan penuh atas hak-hak dasar mereka. Perda ini menetapkan berbagai hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keadilan hukum, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, peraturan ini menguraikan kewajiban bagi Pemerintah Daerah, BUMD, dan perusahaan swasta untuk melaksanakan hak-hak tersebut melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan penyediaan fasilitas yang layak dan mudah diakses, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
11.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 391);
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 516);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11.Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
12.Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis
13.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
17.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18.Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
20.Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
21.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
23.Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
24.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
26.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
b.menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat;
d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
e.memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.Hidup;
2. b.Bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan perlindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesejahteraan sosial;
13. m.Aksesibilitas;
14. n.Pelayanan Publik;
15. o.Pelindungan dari Bencana;
16. p.Habilitasi dan Rehabilitasi;
17. q.konsesi;
18. r.pendataan;
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. t.berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. d.mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dirumuskan dalam rencana induk yang disusun untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam pemberian hak keadilan dan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas:
1. a.menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
2. b.menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. c.melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
(2)Pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi masalah hukum pidana dan hukum perdata baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.pengenalan tindak pidana; dan
3. c.laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.
(2)Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
(3)Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. b.mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
3. c.memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
4. d.menyediakan beasiswa untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. e.menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
6. f.memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial, meliputi:
  1. 1.keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
  2. 2.keterampilan orientasi dan mobilitas;
  3. 3.keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  4. 4.keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
  5. 5.keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak.
(2)Fasilitasi penyediaan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…