DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2009 Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5772);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidaya Ikan;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 87), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia..
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk tujuan komersial.
9.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihar, membesarkan, dan/atau mengembangbiakan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
10.Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
11.Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI adalah tanda pelaporan usaha pembudidayaan ikan skala kecil
12.Surat Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (STPUPI) adalah tanda pelaporan usaha pembudidayaan ikan skala kecil.
13.Kapal Perikanan adalah Kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
14.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15.Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
16.Ikan adalah Semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh- tumbuhan yang hidup diperairan (tawar, payau, dan laut) yang akan diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
17.PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan yang diangkat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
18.Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
19.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22.Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk Melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatannterhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25.Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
26.Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkai tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti menurut dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di Kabupaten Tanggamus wajib memiliki IUP.
(2)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.SIUP untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.
2. b.SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT untuk setiap orang yang berdomisili diwilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi di wilayah Kabupaten Tanggamus, serta tidak menggunakan modal asing; dan
3. c.Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI), untuk pembudidaya ikan kecil.
(4)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.SIUP Pembenihan;
2. b.SIUP Pembesaran;
3. c.SIUP Pembenihan dan Pembesaran.
(5)SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia.
(6)SIUP dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(7)TPUPI dan TPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

3.Ketentuan Pasal 3 di hapus
4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan dan pengangkutan ikan.
(2)Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a dikecualikan bagi :
1. a.pembudidayaan ikan-kecil;dan
2. b.pemerintah, pemerintah daerah, atau pegueruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
(3)Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b dikecualikan bagi pembudidayaan ikan-kecil yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling banyak 5 (lima) GT.
(4)Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan TPUPI.
(5)Pengecualian kewajiban memiliki SIKPI bagi pembudidaya ikan–kecil diganti dengan TPKPI.
(6)Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

5.Diantara Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 sisisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Kreteria pembudidayaan ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a:

a.Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
b.Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) Usaha pembudidayaan ikan di air tawar: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 2 Ha. 2) Usaha pembudidayaan ikan di air payau a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha; 3) Usaha pembudidayaan ikan di air laut: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
1. 6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan:

a.pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang dibudidayakan;
b.pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang dibudidayakan
c.pelayanan izin usaha pengangkutan ikan diukur berdasarkan berat kotor kapal/ Groos Tonnage (GT)
1. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagaian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberi izin yang bersangkutan.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

8.Ketentuan Pasal 10 dihapus
9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Struktur besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

a.Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar terdiri atas:
1. 1.usaha pembenihan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ha;
2. 2.usaha pembesaran dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ha;
b.Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau terdiri atas:
1. 1.usaha pembenihan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hektar;
2. 2.usaha pembesaran dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hektar.
3. 10.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
(2)Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3)SIKPI dan TPKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(4)TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 16 Desember 2019 BUPATI TANGGAMUS, dto DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 17 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, dto HAMID HERIANSYAH LUBIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019 NOMOR 184 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG: 11/742/TGS/2019 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, dto ARIEF RAKHMAT, S.H., M.H. Pembina (IV/a) NIP. 19790916 201001 1 006 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN I. UMUM Kabupaten Tanggamus mempunyai potensi yang cukup luas di bidang perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut yang merupakan peluang bagi dunia usaha dalam mengembangkan usaha bidang perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas; bahwa dalam rangka mengembangkan Usaha di Bidang Perikanan perlu diupayakan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan penyesuaian tarif agar tetap memberi keuntungan yang layak, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 86

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 20 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2012