DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perlindungan Guru Dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tanggamus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Tanggamus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentangGuru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
4.Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas/Badan adalahDinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
6.Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan.
7.Penyelenggarapendidikanadalah pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan Non Formal.
8.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan padajalur pendidikan formal dan Non Formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan dasar.
10.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukumyang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
12.Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guruyang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.
13.Dewan Pendidikan Kabupaten Tanggamus adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten.
14.Komite Sekolah Adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002
15.Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
16.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17.Hak Guru adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
18.Kewajiban Guru adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru sesuai dengan fungsi dan peran guru.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan guru dan tenaga kependidikan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan guru dan tenaga kependidikan dilakukan dengan prinsip:

a.non diskriminasi;
b.keteladanan;
c.berkelanjutan;
d.integral;
e.pengayoman dan kasih sayang;
f.partisipatif;
g.kebersamaan dan keterbukaan;
h.keadilan; dan
i.kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan guru dan tenaga kependidikan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya peran dan fungsi guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
1. a.memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. b.mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas danprestasi kerja;
3. c.memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. d.memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
5. e.memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
6. f.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
7. g.memiliki kebebasan memilih model, metode pembelajaran dan tehnik pembelajaran tanpa ada rasa takut dan intimidasi ;
8. h.memiliki kebebasan memilih tehnik penilaian tanpa ada rasa takut dan intimidasi dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan;
9. i.memiliki kebebasan dalam memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
10. j.memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
11. k.memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
12. l.memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
13. m.memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
14. n.memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Setiap guru memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu meliputi:
1. a.Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. b.meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. c.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. d.menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5. e.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Tenaga kependidikan memiliki kewajiban sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI GURU, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 7

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan guru dan tenaga kependidikan meliputi:

a.menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru dan tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
b.menyusun rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c.mendorong orang tua/keluarga, masyarakat, satuan pendidikan dan organisasi profesi guru untuk lebih bertanggung jawab terhadap perlindungan guru dan tenaga kependidikan.;
d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
e.mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
f.menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
g.memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru dan tenaga kependidikan;
h.menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi guru;
i.melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
j.mewajibkan penyelenggara satuan pendidikan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

Kewajiban dan tanggungjawab Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan perlindungan guru dan tenaga kependidikan meliputi:

a.menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru dan tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
b.mencegah, meminimalisir, dan menangani guru dan tenaga kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
c.menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru dan tenaga kependidikan;
d.menjamin guru dan tenaga kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
e.menjamin guru dan tenaga kependidikan untuk bergabung dalam organisasi profesi.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Profesi Guru dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:

a.menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
b.mencegah, meminimalisir, dan menangani serta membantu guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang kurang baik terhadap guru;
c.menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
d.menjamin guru dan tenaga kependidikan mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat baik lisan dan tulisan dalam organisasi profesi guru;
e.memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru dan tenaga kependidikan; dan
f.menyusun rencana strategis perlindungan guru dan tenaga kependidikan dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan guru dan tenaga kependidikan melalui kegiatan peran masyarakat, antara lain:

a.memberikan pengertian dan sosialisasi kepada peserta didik dan masyarakat
b.dalam wadah komite sekolah memberikan dukungan moral dan spiritual dalam rangka menegakkan perlindungan guru dan tenaga kependidikan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…