DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2018

Nomor: 23
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, merupakan tuntutan globalisasi informasi dan mendukung transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah Kabupatcn Tanggamus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Masyarakat Kabupaten Tanggamus Yang Sehat Berbasis Sistem Teknologi Informasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3.Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonnesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. (Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Noor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
12.Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 361) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS YANG SEHAT BERBASIS SISTEM TEKNOLOGI 1NFORMAS1.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
2.Bupati adalah Bupati Tanggamus
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
4.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus
5.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tujuan pembantuan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi pengaduan serta mengkky^ifikaj^ij^
13.Verifikasi pengaduan adalah kegiatan kebenaran pengaduan.
14.Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran dihentikan seketika akan menimbulkan perusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
15.Pelanggaran yang serius adalah hukum yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang relatif besar dan masyarakat. untuk memeriksa yang apabila tidak pencemaran dan/atau tindakan melanggar dan/atau kerusakan menimbulkan keresahan ’ DDi u Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri 17, ^ejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu.
18.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.
19.Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
20.Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Kabupaten Tanggamus.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

a.masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup menuju masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sehat;
b.instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan pengaduan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan hidup melalui teknologi informasi; dan
b.penanganan permasalahan yang ada dalam rangka menuju Kabupaten Tanggamus yang sehat berwawasan lingkungan guna mempercepat penghargaan Adipura dari Pemerintah Pusat.

BAB III

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Penyampaian informasi, masukan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara hsan, tertulis dan/atau melalui teknologi informasi.

Pasal 8

dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksudd Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari keria keS^t a?at informasi, masukan dan/atau pengaduan tin^0 instansi yang bertanggungjawab di tingkat Pemerintahan yang lebih PhshI 7 u be.rha^ menyamPaikan informasi, masukan dan/atau pengaduan kepada Dmas Lmgkungan Hidup. IvlTm81’ ^asukan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada 22J \ Pat dlsamPaikan melalui Lurah Desa atau Camat setempat melalui layanan pesan singkat dan/atau surat elektronik. ’ t DeSa at2U Camat setemPat menyampaikan informasi, masukan L^k^gan^Fdu^ Sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) kepada Dinas

(3)Penyampaian informasi, masukan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e, petugas penerima menenma telepon, layanan pesan singkat (sms/whatshap), surat elektronik (email) dan/atau website kemudian memberikan nomor bukti penerimaan dan membukukan serta menyampaikan kepada Tim Pengelolaan Lmgkungan Hidup.

Pasal 6

(1)Penyampaian informasi, masukan dan/atau pengaduan lisan, tertulis dan melalui teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat
(3)memuat informasi:
1. a.identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
2. b.lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup-
3. c.dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;’ 0 dan terjadinya Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. e.media lingkungan hidup yang terkena dampak.
(2)Petugas dan/atau operator penerima informasi, masukan dan/atau pengndunn wajib menanyakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan segera ditindak lanjuti. y
(1)Penyampaian informasi, masukan, pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara antara lain-
1. a.langsung kepada petugas;
2. b.melalui telepon;
3. c.melaui layanan pesan singkat (sms/whatshap);
4. d.melalui surat eletronik (email); dan/atau
5. e.website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus
(2)Apabila penyampaian informasi, masukan dan pengaduan sebagaimana imaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengisi formulir isum penyampaian informasi, masukan dan pengaduan sesuai format yang telah disediakan. 3 6

BAB IV

PELAYANAN PENGUJIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 9

DLH harus melakukan penanganan informasi, masukan dan/atau pengaduan dengan tahapan kegiatan:

a.penerimaan;
b.penelahaan;
c.verifikasi;
d.rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
e.penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi

Pasal 10

(1)DLH memberikan tanda terima dan nomor informasi, masukan dan/atau pengaduan kepada pemberi informasi, masukan dan/atau pengaduan atau Lurah Desa atau Camat yang meneruskan informasi, masukan dan/atau pengaduan dari masyarakat
(2)Tanda terima informasi, masukan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan /nomor registrasi.

Pasal 11

Tata cara penelahaan, verifikasi, rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi diatur dalam peraturabn tersendiri;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1)Agar Pengaduan dapat berjalan dengan Baik dan Lancar demi perbaikan sistem perlu dibentuk Tim Monitoring
(2)Tim Monitoring sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdiri dari :

1.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
2.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3.Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
4.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus;
5.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus;
6.Bagian Hukum Setdakab Tanggamus.

(3)Tim Monitoring sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, merupakan tuntutan globalisasi informasi dan mendukung transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah Kabupatcn Tanggamus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3.Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonnesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. (Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Noor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
12.Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 361) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN TANGGAMUS YANG SEHAT BERBASIS SISTEM TEKNOLOGI 1NFORMAS1.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:
2.Bupati adalah Bupati Tanggamus
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
4.Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus
5.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tujuan pembantuan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penanganan pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan. Penelaahan pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi pengaduan serta mengkky^ifikaj^ij^
13.Verifikasi pengaduan adalah kegiatan kebenaran pengaduan.
14.Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran dihentikan seketika akan menimbulkan perusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
15.Pelanggaran yang serius adalah hukum yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang relatif besar dan masyarakat. untuk memeriksa yang apabila tidak pencemaran dan/atau tindakan melanggar dan/atau kerusakan menimbulkan keresahan ’ DDi u Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Menteri 17, ^ejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu.
18.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.
19.Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
20.Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Kabupaten Tanggamus.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

a.masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup menuju masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sehat;
b.instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan pengaduan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan hidup melalui teknologi informasi; dan
b.penanganan permasalahan yang ada dalam rangka menuju Kabupaten Tanggamus yang sehat berwawasan lingkungan guna mempercepat penghargaan Adipura dari Pemerintah Pusat.

BAB III

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

Penyampaian informasi, masukan dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara hsan, tertulis dan/atau melalui teknologi informasi.

Pasal 8

(3)Penyampaian informasi, masukan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e, petugas penerima menenma telepon, layanan pesan singkat (sms/whatshap), surat elektronik (email) dan/atau website kemudian memberikan nomor bukti penerimaan dan membukukan serta menyampaikan kepada Tim Pengelolaan Lmgkungan Hidup.

Pasal 6

(1)Penyampaian informasi, masukan dan/atau pengaduan lisan, tertulis dan melalui teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat
(3)memuat informasi:
1. a.identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
2. b.lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup-
3. c.dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;’ 0 dan terjadinya Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. e.media lingkungan hidup yang terkena dampak.
(2)Petugas dan/atau operator penerima informasi, masukan dan/atau pengndunn wajib menanyakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan segera ditindak lanjuti. y
(1)Penyampaian informasi, masukan, pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara antara lain-
1. a.langsung kepada petugas;
2. b.melalui telepon;
3. c.melaui layanan pesan singkat (sms/whatshap);
4. d.melalui surat eletronik (email); dan/atau
5. e.website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus
(2)Apabila penyampaian informasi, masukan dan pengaduan sebagaimana imaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengisi formulir isum penyampaian informasi, masukan dan pengaduan sesuai format yang telah disediakan. 3 6

BAB IV

PELAYANAN PENGUJIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 9

DLH harus melakukan penanganan informasi, masukan dan/atau pengaduan dengan tahapan kegiatan:

a.penerimaan;
b.penelahaan;
c.verifikasi;
d.rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
e.penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi

Pasal 10

(1)DLH memberikan tanda terima dan nomor informasi, masukan dan/atau pengaduan kepada pemberi informasi, masukan dan/atau pengaduan atau Lurah Desa atau Camat yang meneruskan informasi, masukan dan/atau pengaduan dari masyarakat
(2)Tanda terima informasi, masukan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan /nomor registrasi.

Pasal 11

Tata cara penelahaan, verifikasi, rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi diatur dalam peraturabn tersendiri;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1)Agar Pengaduan dapat berjalan dengan Baik dan Lancar demi perbaikan sistem perlu dibentuk Tim Monitoring
(2)Tim Monitoring sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdiri dari :

1.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
2.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3.Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
4.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus;
5.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus;
6.Bagian Hukum Setdakab Tanggamus.

(3)Tim Monitoring sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.