DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DaIam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosiaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Ke1uarga Berencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
10.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
11.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya, kemandirian ke1uarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
12.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
13.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
14.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
15.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, me1alui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
16.Perwakilan anak adalah Pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
17.Pengampuan anak adalah keadaan anak yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri.
18.Wali anak adalah orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum di wajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang menjalankan kekeuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan berasaskan:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.keke1uargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; dan
j.non diskriminatif.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas ke1uarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.pedoman bagi SKPD dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pembangunan ketahanan ke1uarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
d.Pedoman bagi dunia usaha untuk berperan dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.perwalian dan pengampuan anak;
d.lembaga;
e.koordinasi;
f.kerjasama;
g.sistem informasi; dan
h.penghargaan dan dukungan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga.
(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 9

(1)Bupati dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diintegrasikan ke dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Umum Pasal ll Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.keluarga;
3. c.masyarakat; dan
4. d.dunia usaha.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DaIam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan SosiaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Ke1uarga Berencana Daerah Kabupaten Tanggamus.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
10.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
11.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya, kemandirian ke1uarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
12.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
13.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
14.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
15.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, me1alui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
16.Perwakilan anak adalah Pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
17.Pengampuan anak adalah keadaan anak yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri.
18.Wali anak adalah orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum di wajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang menjalankan kekeuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan berasaskan:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.keke1uargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; dan
j.non diskriminatif.

Pasal 3

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas ke1uarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.pedoman bagi SKPD dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pembangunan ketahanan ke1uarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
d.Pedoman bagi dunia usaha untuk berperan dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan ke1uarga, meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.perwalian dan pengampuan anak;
d.lembaga;
e.koordinasi;
f.kerjasama;
g.sistem informasi; dan
h.penghargaan dan dukungan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga.
(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 9

(1)Bupati dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diintegrasikan ke dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Umum Pasal ll Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.keluarga;
3. c.masyarakat; dan
4. d.dunia usaha.