DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DARP am V A mtn mn»

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP manusia, keuangan, sarana,

Pasal 2

Pengaturan KRA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : pembangunan daerah secara menyelurah^ dan perencanaan indikator KRA; dan erkelanjutan sesuai dengan 1 manusia yar^ berim^d^be^ Y berakhlak mulia sehat berilmn v ? Tuhan Yang Maha Esa, J7«a negara yang demotatisser^^^ men>di

b.Mengintegrasikan potensi sumber dayaX • hak-hakanak; “^"akat dan duma usaha dalam memenuhi

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.Pemenuhan dan perlindungan hak- hak anak; dan
b.Peran serta pemerintahan daerah, dunia usaha dan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. masyarakat dalam

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KRA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.Tata pemerintah yang baik; b. Non-diskriminasi;
c.Kepentingan terbaik bagi anak- ' ~angan anak dan
e.Penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 5

Implementasi KRA didasarkan pada strategi:

a.Pengutamaan hak anak •

(1)Hak anak meliputi;
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan altematiP
3. c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan- e* SX’ST WaktU 1Uang' kegiatan da"
(2)dan kebebasan sebagaimana dimaksudpadaayat(l)hurufa
1. a.Hak anak atas identitas:

Pasal 6

dilakSanakan mengintegrasikan pengarusutamaan hak a' Sng^ PenyUSUnan kebijakan’ kegiatan kecamatan; dan Sampai ^8“ «^at

d.Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap penXuhl hak Xk d. e. f. g. h. d ^“presi dan mengeluarkan pendapat; e' Hak ’ berhatl nurani’ bera8ama dan berkepercayaan-
e.Hak berorgamsas, dan berkumpul secara damai; ’ 1- Hak atas perlindungan kehidupan pribadi; g- Hak akses informasi yang layak dan
a.Bimbingan dan tanggung jawab orang tua*
b.Anak yang terpisah dari orang tua;
c.Reunifikasi; Pemindahan anak secara ilegal; Dukungan kesejahteraan; Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga- Pengangkatan/adopsi anak; ^eiuarga, Tinjauan penempatan secara berkala dan Kekrasan dan penelantaran ““ —n *-
b.Kesehatan dan layanan kesehatan;
c.Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dan
a.btandar hidup’
b.Tujuan dari pendidikan; dan tfil „C' 'ibUran' kegiatan budaya, dan olahraga ~ - -sus sebagalmana
a.anak dalam situasi darurat;
b.anak yang berhadapan dengan hukum;
c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

(1)Setiap anak dalam pengasuhan orang tua.wali perlindungan dari perlakuan
1. a.Diskriminasi;
2. b.Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual-
3. c.Penelantaran;
4. d.Kekejaman, kekerasan, dan penganiyayaan;
5. e.Ketidakadilan; dan
6. f.Perlakuan salah lainnya. atau pihak lain mendapat
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakL

BAB V

INDIKATOR KABUPATEN RAMAH ANAK

Pasal 10

(1)Indikator KRA terdiri dari :
1. a.Penguatan kelembagaan;dan
2. b.Klaster
(2)Pelaksanaan KRA di daerah dilakukan berdasarkan klaster
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
3. c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.Perlindungan khusus.

Pasal 11

Ind‘kat°r penguatan kelembagaan sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.Adanya peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak anak;
b.Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, untuk penguatan kelembagaan; kebijakan untuk termasuk anggaran
c.Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; H
d.Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KRA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan-
e.Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; ’
f.Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
g.Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

Pasal 12

hSk fS‘Pil dan- kebebasan sebagaiman dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki indikator;

a.Persentasi anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta Keiamran;
b.Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c.Jumlah kelompok anak, temasuk forum anak, yang ada di kabupaten kecamatan, kelurahan dan pekon ramah anak.

Pasal 14

a.Angka kematian bayi;
b.Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c.Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
d.Jumlah ruang ASI;
e.Persentase imunisasi dasar lengkap-
f.«lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan & UeUX“ akses peningkatan
h.Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i.lersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 15

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luanp v • sebagaimana dimaksudkan daiam pasal W ayat (2) huruf d mS^indikat^

a.Angka partisifasi pendidikan anak usia dini- . ISSES? - ' - “■> «-

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DARP am V A mtn mn»

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP manusia, keuangan, sarana,

Pasal 2

b.Mengintegrasikan potensi sumber dayaX • hak-hakanak; “^"akat dan duma usaha dalam memenuhi

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.Pemenuhan dan perlindungan hak- hak anak; dan
b.Peran serta pemerintahan daerah, dunia usaha dan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. masyarakat dalam

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KRA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.Tata pemerintah yang baik; b. Non-diskriminasi;
c.Kepentingan terbaik bagi anak- ' ~angan anak dan
e.Penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 5

Implementasi KRA didasarkan pada strategi:

a.Pengutamaan hak anak •

(1)Hak anak meliputi;
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan altematiP
3. c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan- e* SX’ST WaktU 1Uang' kegiatan da"
(2)dan kebebasan sebagaimana dimaksudpadaayat(l)hurufa
1. a.Hak anak atas identitas:

Pasal 6

dilakSanakan mengintegrasikan pengarusutamaan hak a' Sng^ PenyUSUnan kebijakan’ kegiatan kecamatan; dan Sampai ^8“ «^at

d.Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap penXuhl hak Xk d. e. f. g. h. d ^“presi dan mengeluarkan pendapat; e' Hak ’ berhatl nurani’ bera8ama dan berkepercayaan-
e.Hak berorgamsas, dan berkumpul secara damai; ’ 1- Hak atas perlindungan kehidupan pribadi; g- Hak akses informasi yang layak dan
a.Bimbingan dan tanggung jawab orang tua*
b.Anak yang terpisah dari orang tua;
c.Reunifikasi; Pemindahan anak secara ilegal; Dukungan kesejahteraan; Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga- Pengangkatan/adopsi anak; ^eiuarga, Tinjauan penempatan secara berkala dan Kekrasan dan penelantaran ““ —n *-
b.Kesehatan dan layanan kesehatan;
c.Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dan
a.btandar hidup’
b.Tujuan dari pendidikan; dan tfil „C' 'ibUran' kegiatan budaya, dan olahraga ~ - -sus sebagalmana
a.anak dalam situasi darurat;
b.anak yang berhadapan dengan hukum;
c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

(1)Setiap anak dalam pengasuhan orang tua.wali perlindungan dari perlakuan
1. a.Diskriminasi;
2. b.Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual-
3. c.Penelantaran;
4. d.Kekejaman, kekerasan, dan penganiyayaan;
5. e.Ketidakadilan; dan
6. f.Perlakuan salah lainnya. atau pihak lain mendapat
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakL

BAB V

INDIKATOR KABUPATEN RAMAH ANAK

Pasal 10

(1)Indikator KRA terdiri dari :
1. a.Penguatan kelembagaan;dan
2. b.Klaster
(2)Pelaksanaan KRA di daerah dilakukan berdasarkan klaster
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
3. c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.Perlindungan khusus.

Pasal 11

Ind‘kat°r penguatan kelembagaan sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.Adanya peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak anak;
b.Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, untuk penguatan kelembagaan; kebijakan untuk termasuk anggaran
c.Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; H
d.Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KRA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan-
e.Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; ’
f.Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
g.Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

Pasal 12

hSk fS‘Pil dan- kebebasan sebagaiman dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki indikator;

a.Persentasi anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta Keiamran;
b.Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c.Jumlah kelompok anak, temasuk forum anak, yang ada di kabupaten kecamatan, kelurahan dan pekon ramah anak.

Pasal 14

a.Angka kematian bayi;
b.Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c.Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
d.Jumlah ruang ASI;
e.Persentase imunisasi dasar lengkap-
f.«lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan & UeUX“ akses peningkatan
h.Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i.lersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 15

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luanp v • sebagaimana dimaksudkan daiam pasal W ayat (2) huruf d mS^indikat^

a.Angka partisifasi pendidikan anak usia dini- . ISSES? - ' - “■> «-