DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang Perangkat Pekon

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERANGKAT PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Tanggamus.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6.Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9.Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Kepala Pekon dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat pekon, dan unsur pendukung tugas kepala pekon dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Sekretaris Pekon/juru tulis atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Pekon yang bertugas membantu Kepala Pekon dalam bidang administrasi pemerintahan.
12.Suku/Dusun adalah bagian wilayah dalam Pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon yang dipimpin seorang Kepala Suku/Kepala Dusun.
13.Tim Pengisian Perangkat Pekon selanjutnya disebut TP3 adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Pekon untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Pekon.
14.Pengisian Perangkat Pekon adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Pekon melalui ujian tertulis oleh TP3.
15.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TP3 yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TP3 berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
17.Bakal Calon Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Pekon yang berstatus Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada TP3 untuk mengikuti pencalonan Perangkat Pekon.
18.Calon Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh TP3.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pekon.
20.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon di bantu oleh Perangkat pekon.
(2)Perangkat Pekon terdiri dari :
1. a.sekretariat Pekon;
2. b.pelaksana teknis; dan
3. c.pelaksana kewilayahan.
(3)Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Pekon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

(1)Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1)huruf a dipimpin oleh Sekretaris Pekon dan dibantu oleh unsur staf sekretariat, yang bertugas membantu Kepala Pekon dalam bidang administrasi Pemerintahan.
(2)Sekretariat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3(tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan.
(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1)huruf b merupakan unsur pembantu kepala Pekon sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(3)Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu kepala pekon sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan pekon serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon, pembinaan kemasyarakatan pekon dan pemberdayaan masyarakat pekon.
(4)Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Suku/Kepala Dusun.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT PEKON

Pasal 6

(1)Sekretaris Pekon berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Pekon.
(2)Sekretaris Pekon bertugas membantu Kepala Pekon dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Pekon mempunyai fungsi:
1. a.Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. b.Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Pekon, penyediaan prasarana perangkat Pekon dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. c.Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP, dan lembaga pemerintahan Pekon lainnya.
4. d.Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pekon, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

(1)Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Pekon dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
1. a.Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Pekon, penyediaan prasarana perangkat Pekon dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. b.Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP, dan lembaga pemerintahan Pekon lainnya.
3. c.Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Pekon, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

(1)Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala seksi bertugas membantu Kepala Pekon sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
1. a.Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Pekon, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Pekon.
2. b.Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perPekonan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. c.Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 9

(1)Kewilayahan di Kabupaten Tanggamus disebut dengan Suku/Dusun.
(2)Suku/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan peraturan pemekonan dengan ketentuan:
1. a.Pekon dengan jumlah penduduk 100 s.d 800 jiwa,paling banyak mempunyai 2 (dua) Suku/Dusun.
2. b.Pekon dengan jumlah penduduk 801 s.d 1600 jiwa,paling banyak mempunyai 3 (Tiga) Suku/Dusun.
3. c.Pekon dengan jumlah penduduk 1601-2400 jiwa,paling banyak mempunyai 4 (Empat) Suku/Dusun.
4. d.Pekon dengan jumlah penduduk 2401-3200 jiwa,paling banyak mempunyai 5 (Lima) Suku/Dusun.
5. e.Pekon dengan jumlah penduduk 3201-4000 jiwa,paling banyak mempunyai 6 (Enam) Suku/Dusun.
6. f.Pekon dengan jumlah penduduk 4001-4800 jiwa,paling banyak mempunyai 7 (Tujuh) Suku/Dusun.
7. g.Pekon dengan jumlah penduduk 4801-5600 jiwa,paling banyak mempunyai 8 (Delapan) Suku/Dusun.
8. h.Pekon dengan jumlah penduduk 5601-6400 jiwa,paling banyak mempunyai 9 (Sembilan) Suku/Dusun.
9. i.Pekon dengan jumlah penduduk lebih dari 6401 jiwa,paling banyak mempunyai 10 (Sepuluh) Suku/Dusun.
(3)Kepala Suku/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Pekon dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
(4)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun/Kepala Suku memiliki fungsi:
1. a.Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. c.Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. d.Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Perangkat Pekon mempunyai hak:
1. a.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan.
2. b.Mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. c.Mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat pekon, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat pekon tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat pekon dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja desa.
(4)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Rincian fungsi dan tugas masing-masing PerangkatPekon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Pekon.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…