DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan, telah diundangkan dan berlaku efektif, tetapi dalam pelaksanaanya terkait keterwakilan anggota BHP, dan persyaratan anggota BHP sebagai lembaga di pekon perlu di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
13.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG BADAN HIPPUN PEMEKONAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40); dilakukan Perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan pasal 2 ayat (1) di ubah, sehingga pasal 2 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Anggota BHP merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pemilihannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan musyawarah atau secara langsung di balai pekon atau tempat lain yang telah disepakati.
(2)Masa keanggotaan BHP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
(3)Anggota BHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dipilih untuk masa keanggotaanya paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (4) huruf d dihapus, sehingga Pasal 3 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pengisian keanggotaan BHP dilakukan melalui :
1. a.Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah.
2. b.Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
(2)Keanggotaan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Keterawakilan Masyarakat wilayah RW/Dusun, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Pengisian atau pembentukan keanggotaan BHP dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
(4)Jumlah anggota BHP ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan:
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
2. b.Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota;
3. c.Jumlah penduduk 2501 jiwa atau lebih diwakili 9 orang anggota;
4. d.dihapus
  1. 3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Pengisian anggota BHP berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BHP.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga pekon yang memenuhi syarat calon anggota BHP serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Pekon yang memiliki hak pilih.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BHP meliputi:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dibuktikan dengan foto copi ijazah dilegalisir oleh asal sekolah ;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Pekon;
f.bersedia dicalonkan sebagai anggota BHP dibuktikan dengan pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
g.wakil penduduk Pekon yang dipilih secara demokratis; dan
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan foto copy KTP.
1. 5.Ketentuan BAB IV Kedudukan, Fungsi dan Wewenang diubah, menjadi BAB IV Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang.
2. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 10 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Badan Hippun Pemekonan mempunyai tugas:
1. a.membahas dan menyepakati rancangan peraturan pekon bersama kepala Pekon;
2. b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Pekon dan peraturan Kepala Pekon;
3. c.mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pekon;
4. d.membentuk panitia pemilihan Kepala Pekon;
5. e.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. f.menyelengarakan musyawarah BHP;
7. g.menyelengarakan musyawarah Pekon khusus untuk pemilihan Kepala Pekon antar waktu;
8. h.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Pekon;
9. i.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
10. j.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Pekon dan lembaga Pekon lainnya;
(2)Badan Hippun Pemekonan mempunyai Wewenang:
1. a.mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. b.menyampaikan aspirasi masyarakat kpada pemerintah Pekon secara lisan dan tertulis;
3. c.mengajukan rancangan Peraturan Pekon yang menjadi kewenangannya;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Pekon;
5. e.meminta keterangan tentang penyelengaraan Pemerintahan Pekon kepada Pemerintahan Pekon;
6. f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon;
7. g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah Pekon serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Pekon berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. h.menyusun Peraturan tata tertib BHP;
9. i.menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya oprasional BHP secara tertulis kepada Kepala Pekon untuk dialokasikan dalam RAPB Pekon;
10. j.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
11. k.mengelola biaya operasional BHP;
12. l.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Atar Kelembagaan Pekon kepada Kepala Pekon; dan
13. m.melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
  1. 7.Ketentuan Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Keanggotaan BHP terdiri atas:

1.Pimpinan BHP, terdiri atas:

a.1(satu) orang ketua;
b.1(satu) orang wakil ketua;
c.1(satu) orang sekretaris;
1. 2.Bidang, terdiri atas:
a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembinaan kemasyarakatan; dan
b.bidang pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon
1. 3.Pimpinan BHP dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BHP.

(2)Pimpinan dan anggota BHP dilarang:
1. a.merangkap jabatan sebagai kepala Pekon dan/atau dan perangkat Pekon.
2. b.Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. c.Menyalahgunakan wewenang;
4. d.Melanggar sumpah/janji jabatan;
5. e.Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Pekon dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Pekon;
6. f.Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan;
7. g.Sebagai pelaksana proyek Pekon;
8. h.Menjadi pengurus partai politik;
9. i.Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
  1. 8.Ketentuan Bab XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Anggota BHP yang telah ditetapkan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatannya.
(2)Untuk jumlah anggota BHP yang telah ditetapkan dan telah dilantik dengan jumlah keanggotaan 11 (sebelas), tetap melaksanakan Tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
(3)Untuk jumlah anggota BHP yang berjumlah 11 (sebelas) yang belum ditetapkan/dilantik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 23 November 2020 BUPATI TANGGAMUS, dto DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 24 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, dto HAMID HERIANSYAH LUBIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR 191 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG : (04/1064/TGS/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG BADAN HIPPUN PEMEKONAN I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan, telah diundangkan dan berlaku efektif, dalam hal keterwakilan anggota BHP, fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan dan persyaratan anggota BHP sebagai lembaga di pekon perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 91

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…