Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2020
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
159);
1221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG BADAN HIPPUN PEMEKONAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40); dilakukan Perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Persyaratan calon anggota BHP meliputi:
dan
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 23 November 2020 BUPATI TANGGAMUS, dto DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 24 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, dto HAMID HERIANSYAH LUBIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR 191 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG : (04/1064/TGS/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG BADAN HIPPUN PEMEKONAN I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan, telah diundangkan dan berlaku efektif, dalam hal keterwakilan anggota BHP, fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan dan persyaratan anggota BHP sebagai lembaga di pekon perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 91
Membuka PDF…
Dokumen