DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Leterdambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 194);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162), diubah, sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b.Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Tipe A; d.Dinas Daerah, terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan; 4) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum; 4a) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan Kebakaran; 5) Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 6) Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8a) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura; 8b) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan urusan Pemerintahanan Bidang Statistik; 14) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; 17) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan; 18a) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; 18b) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
e.Badan Daerah, terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan pemerintahan Bidang Bencana. 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
f.Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Wonosobo dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Kota Agung dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Talang Padang dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Pugung dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Pulau Panggung dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Cukuh Balak dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Semaka dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Pematang Sawa dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Sumberejo dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Kelumbayan dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Ulu Belu dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Kota Agung Timur dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Gisting dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Kota Agung Barat dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Limau dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Gunung Alip dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Bulok dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Air Naningan dengan Tipe A;
19. 19.Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan Tipe A;
20. 20.Kecamatan Kelumbayan Barat dengan Tipe A.
21. 2.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
22. 3.Ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja kesatuan bangsa dan politik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus, di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 23 November 2020 BUPATI TANGGAMUS, dto DEWI HANDAJANI Diundangkan di Kota Agung pada tanggal 24 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, dto HAMID HERIANSYAH LUBIS NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG :06/1063/TGS/2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR 192 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS I. UMUM Bahwa dalam rangka melakukan penataan Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum dan tim terpadu berdasarkan aturan perundang-undangan. Untuk mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yaitu melalui Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah yang didalammnya melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu. Peraturan daerah ini juga menetapkan pemekaran beberapa Perangkat Daerah antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pemuda dan Olahraga. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR 92

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…