DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan Umum (pengertian Istilah-istilah); 2. Maksud dan tujuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); 3. Ruang lingkup pengaturan Perda; 4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah; 5. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender; 6. Pembentukan dan tugas Pokja PUG Kabupaten dan Tim Teknis; 7. Susunan dan tugas Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Tanggamus; 8. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PUG di daerah; 8. Pembinaan terhadap pelaksanaan PUG oleh Bupati; 9. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; 10. Penghargaan terhadap pelaksanaan PUG bagi Perangkat Daerah, pihak swasta dan masyarakat yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender; 10. Sanksi administratif kepada perangkat daerah dan Desa/Pekon yang tidak melaksanakan PUG; 11. Pembiayaan pelaksaan program dan kegiatan PUG.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
c.bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi Vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah:
d.bahwa dengan memperhatikan intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tanggamus;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang – undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667 );
4.Undang – undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyediaan sarana kerja yang responsive Gender dan Perduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
14.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 – 2023; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS Dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
5.Badan Perencanaan, Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Tanggamus
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Tanggamus
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten Tanggamus di bawah kecamatan.
8.Perangkat Daerah disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanggamus.
9.Desa atau yang disebut dengan pekon, selanjutnya disebut desa/Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
10.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki – laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki – laki dan perempuan
14.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki – laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainya seperti kelas sosial,ras dan suku bangsa.
15.Perencanaan Berperspektif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui penginntegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki – laki.
16.Anggaran Berperspektif Gender(Gender Budget) adalah penggunaan atau Pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
17.Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing – masing.
18.Kelompok kerja pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
19.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan PUG di daerah adalah sebagai berikut :

a.Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,kebutuhan,potensi,dan penyelesaian permasalahan laki – laki dan perempuan;
c.Mewujudkan Kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d.Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

1.Kewenangan Pemerintah Daerah
2.Perencanaan dan Pelaksanaan
3.Peran Serta Masyarakat
4.Pembinaan dan Pengawasan
5.Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
6.Penghargaan
7.Sanksi Administratif
8.Pembiayaan

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal – hal sebagai berikut :

a.penetapan kebijakan daerah pelaksanaan daerah pelaksanaan PUG di Kabupaten Tanggamus;
b.koordinasi,fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kabupaten Tanggamus;
c.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga, pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten Tanggamus;
d.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kabupaten Tanggamus;
e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Tanggamus;
f.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pembangunan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten Tanggamus;
g.Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kabupaten Tanggamus; dan
h.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten Tanggamus;

Pasal 6

(1)Penyelengaraan PUG dilaksanakan di kelurahan dan Desa/Pekon
(2)Pembentukan Desa/Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Melibatkan semua pihak baik perempuan dan anak dipekon
(3)Dalam Pembentukan Pembentukan Desa/Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati melakukan Asesmen terhadap pekon yang akan di tunjuk untuk menjadi Desa/Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
(4)Penyelengaraan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) Dalam Proses Penyusunan perencanaan program dan kegiatan untuk Melibatkan peran serta Perempuan dan Anak secara terencana.
(5)Mengalokasikan secara khusus Anggaran yang responsive Gender, sebagai upaya mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Remaja untuk Mewujudkan Kelurahan dan Desa/Pekon yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
(6)Kelurahan atau desa/pekon wajib memiliki data pilah gender yang digunakan untuk data Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG).
(7)Dalam melakukan analisis gender Kelurahan atau Desa/pekon dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana kerja PD.
(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain
(2)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

(1)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam penyususnan GBS
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dangan dokumen RKA/DPA PD

Pasal 10

(1)Bappelitbang mengkordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
(2)Rencana kerja dan anggaran PD yang Responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…