DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
19.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
7.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekeijaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekeijaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
9.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
10.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan. ll.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian persetujuan mendirikan bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.
12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang terutang;
16.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
17.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19.Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
21.Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang teijadi dan menemukan tersangkanya.
22.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat SBKBG adalah Surat Bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
25.Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan Retribusi SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk permohonan persetujuan:

a.Pembangunan Baru
b.Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
c.PBG perubahan yang dikecualikan untuk pekeijaan pemeliharaan dan pekeijaan perawatan

Pasal 4

(1)Objek yang dikenakan Retribusi PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF:
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta percetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan;
1. a.Pembangunan Baru;
2. b.Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk: a) Perubahan fungsi bangunan gedung b) Perubahan lapis Bangunan Gedung c) Perubahan Luas bangunan Gedung d) Perubahan Tampak bangunan Gedung e) Perubahan Spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan f) Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat g) Perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau h) Perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan Cagar Budaya
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekeijaan pemeliharaan dan pekeijaan perawatan.
(5)Dikecualikan obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Penerbitan PBG dan SLF untuk pembangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. b.Penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan / peribadatan.

Pasal 5

(1)Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan PBG dan SLF.
(2)Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1)Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan
(3)Harga Satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
1. a.Indeks Lokalitas dan Standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas Formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas total lantai;
2. b.Indeks Terintegrasi; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG atau SLF.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1)Struktur besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
1. a.Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk bangunan gedung di hitung berdasarkan Luas Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan standar harga satuan tinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan Indeks bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan Rumus: | PBG: LLt x (Iio x SHST) x It x Ibg
2. b.Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: | PBG Prasarana BG :V x I x Ibg x HSPbg
(2)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: I If x £ (bp x lp) x Fm |
(3)Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Indeks terintegrasi ditetapkan sebagai berikut: Fungsi Indeks fungsi (If) Klasifikasi Bobot parameter (Bp) Parameter Indeks Parameter (lp) Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3

a.sederhana
b.tidak sederhana 1 2 Usaha (UMKM- Prototipe) 0,5 Permanensi 0,2
a.Non Permanen
b.Permanen 1 2 Hunian
a.<100 m2 dan >2 lantai 0,15 Ketinggian 0,5 *) mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai *) mengikuti koefisien jumlah lantai
b.>100m2 dan >2 Lantai 0,17 Keagamaan 0 Fungsi Khusus 1 Sosial Budaya 0,3 Faktor kepemilikan
a.Negara = 0
b.Perorangan/Badan Usaha = 1Ganda/Campuran
a.<500 m2 dan <2 lantai 0,6
b.>500m12 dan >2 lantai 0,8

Pasal 11

(1)Indeks bangunan gedung terbangun ditetapkan sebagai berikut: Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun Bangunan Gedung baru 1 Rehabilitasi/Renovasi BG
1. a.Sedang
2. b.Berat 0,45x 50% =0,225 0,65x 50% =0,325 Pelestarian/ Pemugaran:
3. a.Pratama
4. b.Madya
5. c.Utama 0,65x 50% =0,325 0,45x 50% =0,225 0,30x 50% =0,150
(2)Indeks Penghitungan Besamya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…