DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 – 2025

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan yang di maksud huruf a tersebut di atas perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015- 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8.Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5168);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -Nomor 5262);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 71 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
24.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nornor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus 2005-2025; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS 2015 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus.
4.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
6.Dinas adalah dinas di lingkungan Kabupaten Tanggamus yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sukarela untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11.Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi (lingkungan).
12.Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tanggamus untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025.
13.Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14.Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
15.Wilayah Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut WPD adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
16.Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut WPP adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Objek dan Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
17.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
18.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan Objek dan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
20.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang menjalankan fungsi kepariwisataan.
21.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
22.Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
23.Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
25.Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
26.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
27.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
28.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
29.Pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memenuhi kebutuhan pariwisata saat ini sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang.

BAB II

ASAS

Pasal 2

RIPPDA diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Manfaat;
b.Adil Dan Merata;
c.Keseimbangan
d.Kemandirian;
e.Kelestarian;
f.Partisipatif;
g.Berkelanjutan;

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

RIPPDA berkedudukan sebagai:

a.Penjabaran operasional RIPP Nasional dan RIPP Provinsi ke dalam strategi dan program pengembangan pariwisata di daerah.
b.Sebagai pedoman perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 4

RIPPDA berfungsi sebagai:

a.Penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata daerah.
b.Dasar acuan bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya pariwisata dan pengelolaan pariwisata daerah.
c.Dasar penentuan kebijakan investasi bidang pariwisata di daerah.
d.Pedoman dalam penyusunan dan sinkronisasi program pembangunan daerah bidang pariwisata

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup wilayah RIPPDA meliputi wilayah administratif daerah.
(2)Wilayah Administratif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah darat, pesisir, laut, dan udara di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

RIPPDA meliputi 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

a.Aspek destinasi pariwisata;
b.Aspek industri pariwisata;
c.Aspek pemasaran pariwisata; dan
d.Aspek kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 7

Tujuan penetapan RIPPDA adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan daerah yang didasari oleh kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

Sasaran penetapan RIPPDA adalah:

a.Terciptanya inovasi dan kreasi Objek dan Daya Tarik Wisata;
b.Tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kepariwisataan daerah;
c.Meningkatnya kunjungan wisatawan;
d.Terwujudnya Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah;
e.Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
f.Terwujudnya industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata;
g.Terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergiskan pembangunan industri Pariwisata daerah;
h.Terwujudnya masyarakat Sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.
i.Antisipasi terhadap dampak sosial dari kepariwisataan daerah.

Pasal 9

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.Prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
b.Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
c.Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
d.Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
e.Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 10

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

a.Struktur ruang kepariwisataan;
b.Strategi pengembangan Objek dan daya tarik wisata;
c.Fasilitas kepariwisataan daerah;
d.Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
e.Pemberdayaan masyarakat; dan
f.Pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…